Tanggung Jawab Negara dan Pertamina Atas Pencemaran Minyak Akibat Kebocoran Anjungan Lepas Pertamina:  Pemulihan Korban Terdampak Harus Seketika,  Memadai, Efektif  serta Responsif

Siaran Pers ELSAM

Tanggung Jawab Negara dan Pertamina Atas Pencemaran Minyak Akibat Kebocoran Anjungan Lepas Pertamina:  Pemulihan Korban Terdampak Harus Seketika,  Memadai, Efektif  serta Responsif

 

Tumpahan minyak (oil spill) akibat kebocoran anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Off-shore North West Java mencemari pesisir utara, Karawang yang telah berlangsung selama 3 (tiga) minggu sejak peristiwa tersebut terjadi pada 12 Juli lalu, telah merugikan nelayan karena tidak bisa melaut. Selain itu, pencemaran minyak ini juga mengakibatkan kerugian para petambak garam dan udang. Bahkan warga, terutama anak-anak  terganggu kesehatannya akibat mencium bau limbah minyak (Kompas, Rabu 7 Agustus 2019).  Peristiwa tumpahan minyak  yang diakibatkan aktivitas eksploitasi oleh Pertamina memunculkan tanggung jawab hukum untuk memberikan pemulihan terhadap semua korban terdampak berdasarkan prinsip seketika (prompt), memadai (adequate), dan efektif (effective).

Pemulihan terhadap korban terdampak polusi juga harus responsif secara gender mengingat peran yang harus dijalani perempuan menjadi beban ganda bagi mereka.  Degradasi lingkungan akan berdampak pada seseorang tergantung pada beberapa faktor utama termasuk gender. Namun, karena perempuan mewakili sebagian besar situasi kemiskinan, pada akhirnya mereka akan terkena dampak yang lebih parah daripada laki-laki. Secara umum, beban rumah tangga meningkat,  karena perempuan menghadapi ancaman terhadap keamanan termasuk pangan, air, energi, ekonomi, dan keamanan kesehatan. Seringkali perempuan menjadi pengguna utama air dalam konsumsi rumah tangga dan menjaga ketahanan pangan keluarga. Perempuan dalam banyak kasus juga mengambil peran utama dalam mendidik anak-anak dan kesehatan anak dan keluarga, termasuk sanitasi. Lebih jauh, degradasi lingkungan juga berpotensi mengancam perkembangan setiap anak sesuai dengan hak-hak mereka yang pada akhirnya perempuan yang menanggung beban tersebut.

Sistem hukum internasional mengkonstruksikan masalah polusi laut melalui dua aspek rezim hukum,  yaitu hukum lingkungan internasional dan hukum laut. Kedua rezim ini mengembangkan  konsep pembentukan mekanisme tanggung jawab hukum dan kompensasi. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk perlindungan lingkungan laut mendefinisikan polusi secara luas dalam  sebagai pelepasan zat atau energi ke lingkungan laut yang kemungkinan menghasilkan dampak yang  buruk.

Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, setiap terjadi pencemaran akibat eksplorasi minyak lepas pantai memunculkan tanggung jawab hukum untuk memberikan pemulihan berdasarkan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Konferensi PBB 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan (UN Conference on Environment and Development) menegaskan  prinsip tersebut untuk pertama kalinya dan telah mendapatkan dukungan internasional sebagai kebijakan lingkungan. Prinsip pencemar membayar berarti biaya polusi harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan polusi dan bukan oleh korban atau masyarakat pada umumnya (Yoshifumi Tanaka, 2015). Di bawah prinsip pencemar membayar, pencemar harus membayar biaya: mencegah polusi atau mengurangi polusi untuk memenuhi standar dan hukum yang berlaku; mencegah, mengendalikan, mengurangi dan memitigasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi; memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, seperti membersihkan polusi dan memulihkan lingkungan yang rusak; dan melakukan reparasi, termasuk ganti rugi dan pemulihan kompensasi, untuk cedera yang tidak dapat diperbaiki.

Dengan mewajibkan pencemar untuk bertanggung jawab atas biaya eksternal yang timbul dari pencemarannya, prinsip mengalokasikan biaya-biaya ini kepada pencemar, maka pencemar harus menginternalisasi biaya-biaya ini sebagai biaya dalam melakukan bisnis. Internalisasi akan selesai ketika pencemar bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul dari polusi yang terjadi.  Prinsip pencemar membayar berperan dalam pencegahan polusi dan memulihkan akibat  polusi  yang  terjadi (Douglas Fisher, 2016).  Tanggung jawab hukum ini diperkuat melalui prinsip prinsip kehati-hatian (precautionary principle) seperti tercantum Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environment and Development).  Secara khusus, perlindungan lingkungan laut dari kegiatan minyak dan gas lepas pantai tidak diperlakukan dari perspektif sektoral,  namun menjadi  bagian dari penerapan pendekatan ekosistem (Nengye Liu, 2015).  Berdasarkan prinsip ini, maka Pertamina harus bertanggung jawab secara hukum untuk “membayar” kepada semua korban  pencemaran minyak yang mencemari pesisir pantai utara Karawang.

Dalam konteks tanggung jawab hukum ini, pemerintah juga dilekati tanggung jawab karena Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui BUMN mempertemukan tugas publik dan kewajiban swasta.  Dengan kata lain,  tugas hukum negara bergabung dengan tanggung jawab tata kelola organisasi swasta.  Penempatan dualitas ini juga terbaca pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.  BUMN  menjadi alat negara dan dengan demikian berpotensi tunduk pada tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pada saat yang sama BUMN berfungsi sebagai usaha komersial dan karenanya tunduk pada ketentuan yang melekatkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

Secara khusus, Prinsip-Prinsip Panduan PBB ke-4 menyatakan bahwa:

“Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara, atau yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badan-badan Negara seperti lembaga kredit ekspor dan asuransi investasi resmi atau agen penjamin , termasuk, jika perlu, dengan meminta uji tuntas hak asasi manusia.”

Komentar prinsip ke-4 menyatakan bahwa perusahaan bisnis dikendalikan oleh Negara atau   tindakannya dapat diatribusikan sebaliknya kepada Negara, suatu pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional negara itu sendiri. Selain itu, semakin dekat suatu perusahaan bisnis dengan Negara, atau semakin bergantung pada otoritas hukum atau dukungan pembayar pajak, semakin kuat dasar pemikiran kebijakan Negara untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini semestinya dimaknai bahwa  BUMN harus berbuat lebih untuk menghormati hak asasi manusia daripada perusahaan swasta.  Dengan kata lain, BUMN harus memimpin dengan memberi contoh dalam menghormati hak asasi manusia.  Hal ini juga dapat terbaca pada  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa tujuan utama BUMN adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran nasional.

Prinsip-Prinsip Panduan mengatur perlakuan secara nondiskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dari, serta tantangan yang dihadapi oleh, individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada risiko menjadi rentan atau termarjinalkan, dan dengan perhatian kepada risiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pemulihan, mekanisme juga harus dapat diakses sesuai dengan kelompok kepentingan yang dituju dan  menyediakan bantuan   bagi mereka yang menghadapi hambatan khusus atas akses pemulihan.

Berdasarkan perspektif seperti diuraikan di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengingatkan Pemerintah Indonesia, untuk:

  1. Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian BUMN harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mengintegrasikan standar HAM internasional, khususnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM untuk mendorong kepatuhan BUMN melalui komitmen kebijakan  hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia, dan mekanisme pemulihan yang efektif dan responsif
  2. Pertamina harus melakukan langkah-langkah untuk memulihkan hak-hak korban berdasarkan prinsip seketika, memadai, dan efektif serta responsif terhadap kelompok perempuan yang terdampak pencemaran akibat tumpahan minyak karena harus menanggung beban ganda akibat degradasi lingkungan;
  3. Presiden Republik Indonesia memerintahkan Pertamina untuk memulihkan lingkungan yang terdegradasi sesuai dengan prinsip pencemar membayar dan prinsip keadilan antargenerasi.

Jakarta, 12 Agustus 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

 

 

 

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) telepon: 08121996984; Adzkar Ahsinin (Peneliti Senior) telepon: 085694103959, Muhammad Busyrol Fuad (Staf Advokasi Hukum) telepon: 085655004863