Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Involusi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Siaran Pers ELSAM
Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Involusi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Bertepatan dengan bulan ke-12 setelah pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, ibukota dan daerah-daerah lain di Indonesia diguyur demonstrasi besar-besaran, menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Terlepas dari pincangnya penanganan pandemi COVID-19 oleh Pemerintah, demonstrasi yang terjadi selama beberapa waktu belakangan lebih merupakan protes terhadap kegagalan negara dalam menjamin proses legislasi yang adil bagi masyarakat. Pengesahan UU Cipta Kerja adalah titik kulminasinya, setelah sejumlah rancangan undang-undang lainnya disahkan terlebih dahulu, dengan tidak menghiraukan aspirasi publik, seperti RUU Revisi UU KPK dan RUU Revisi UU MK. Sayangnya, aksi-aksi penolakan terhadap munculnya berbagai kebijakan yang tidak pro-HAM tersebut, acapkali direspon dengan penggunaan kekuatan eksesif aparat keamanan.

Khusus dalam bentang hak asasi manusia, ada sejumlah permasalahan dan tantangan serius yang dapat diidentifikasi, pada linimasa setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Hal ini bisa dicatat mulai dari problem perlindungan kebebasan sipil, kemandegan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, involusi dalam penegakkan hak asasi manusia, hingga rentetan permasalahan hak asasi manusia di Papua. Secara umum, tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi dapat dikatakan sebagai tahun involusi hak asasi manusia di Indonesia. Mengapa kemunduran?

Dalam konteks perlindungan kebebasan sipil, indeks kebebasan sipil Indonesia terus mengalami kemerosotan, berada pada nilai indeks 61 dari skala 100, tetap pada situasi “bebas sebagian” (partly free) (Freedom House, 2020). Posisi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain yang bahkan baru memperoleh kemerdekaannya pada kurun 50 tahun terakhir seperti Vanuatu (indeks 82), Tonga (indeks 79), dan Timor-Leste (indeks 71), yang masuk dalam kategori “bebas” (free). Terpuruknya situasi kebebasan sipil di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dari tingginya tekanan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tekanan ini mengemuka tidak hanya dalam bentuk ancaman kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah–termasuk di dalamnya kritik terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, tetapi juga upaya penciptaan ketakutan–chilling effect. Praktik intimidasi terhadap pendapat berbeda kerap terjadi, selain juga intrusi ke dalam ruang-ruang privat melalui instrumen serangan digital, peretasan, hingga doxing dengan tujuan intimidasi dan ancaman ketakutan. Represi dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan semakin kasat mata sepanjang berlangsungnya protes damai menentang pengesahan UU Cipta Kerja, pada beberapa minggu terakhir.

Berikutnya, dalam hal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, perihal pembentukan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Bahkan pada saat KKR Aceh telah menjalankan serangkaian mandatnya dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh, pemerintah pusat belum memberikan respon untuk memperkuat legitimasi politik atas proses yang dilakukan mereka. Komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu kian dipertanyakan, dengan pilihan untuk mengangkat sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, untuk mengisi sejumlah posisi jabatan strategis. Langkah ini tentunya akan semakin menghambat proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, sekaligus menguatkan rantai impunitas atas kasus-kasus tersebut. Belum lagi, hasil laporan penyelidikan Komnas HAM terhadap dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat, sejauh ini juga belum ada yang ditindaklanjuti sepanjang masa pemerintahan Jokowi.

Penanganan permasalahan HAM di Papua, yang menjadi tantangan terbesar Jokowi di awal periode kedua pemerintahannya, juga menunjukkan serangkaian kegagalan dalam mengawal penegakan HAM di Indonesia. Dibuka dengan mobilisasi massa besar di seantero Papua dan di beberapa wilayah di Indonesia, yang menolak aksi rasisme di Surabaya dan represi terhadap mahasiswa Papua setelahnya. Merespon hal itu, lagi-lagi panggung pemerintahan Jokowi secara terang menunjukkan pendekatan keamanan dan militer menjadi pilihan utama dalam memukul mundur aspirasi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua. Pendekatan ini pada akhirnya membawa pemidanaan ratusan aktivis HAM Papua, 22 di antaranya dijerat dengan pasal makar (TAPOL, 2020). Di luar respon yang gagap dan sembrono atas dinamika sosial, ekonomi, dan politik kiwari di Papua, Pemerintahan Jokowi juga tidak berhasil mendorong penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua. Penolakan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus Paniai 2014 misalnya, menjadi salah satu noda pemerintahan Jokowi yang pertama, yang mengukuhkan kesan tidak adanya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan problem HAM di Papua.

Involusi juga nampak pada komitmen penegakan hak asasi manusia secara umum, khususnya dalam konteks pembentukan kebijakan untuk memperkuat penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sampai dengan setahun masa pemerintahannya, Presiden tidak kunjung mengesahkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) untuk periode 2020-2024. Padahal RANHAM merupakan salah satu instrumen kunci dalam memastikan pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, yang akan menjadi salah satu alat ukur dalam menilai maju mundurnya penegakkan hak asasi manusia.

Alih-alih memperkuat kebijakan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah justru mengakselerasi pembahasan dan pengesahan sejumlah legislasi kontroversial, yang berpotensi menggerus jaminan perlindungan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pengesahan UU Cipta Kerja yang menggunakan model sapu jagad (Omnibus Law), mengamandemen 79 UU sektoral sekaligus, dengan 1.244 pasal. Pengaturan yang sangat luas dan materinya yang cenderung mengenyampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, berakibat pada besarnya risiko dan ancaman undang-undang terhadap kelompok marjinal dan rentan, seperti buruh, masyarakat adat, nelayan, petani dan perempuan. Bagi buruh misalnya, undang-undang ini dinilai akan memundurkan pemenuhan dan perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. kemunduran tersebut dapat dilihat pada ketentuan yang terkait dengan kriteria dan pembatasan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak, hilangnya hak cuti panjang, dan penetapan upah yang sepenuhnya menjadi wewenang Gubernur tanpa adanya keterlibatan perwakilan buruh.

Menimbang situasi yang tidak menggembirakan tersebut, untuk memastikan agar demokrasi tidak terus terjebak dalam kemunduran dan resesi, yang akan berdampak pada ditinggalkannya hak asasi manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan:

  1. Presiden dan seluruh aparatus pemerintahannya perlu untuk kembali pada komitmen hak asasi manusia, mengacu pada konstitusi UUD 1945, juga berbagai peraturan perundang-undangan, yang menjadi kerangka acuan bagi pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.
  2. Presiden mengambil kepemimpinan politik untuk secara tegas merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, serta pencapaian visi dan misi pemerintahannya.
  3. Hak asasi manusia merupakan salah satu prioritas penting dalam janji politik pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, oleh karenanya dalam mendetailkan berbagai agenda dan rencana strategis pemerintahan, semestinya juga sepenuhnya menggunakan pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia.
  4. DPR perlu kembali pada mandatnya untuk menjalankan fungsi checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak semata-mata menjadi stempel bagi agenda pemerintah, termasuk dalam pembentukan legislasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset), telepon: 081382083993; Andi Muttaqin (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984; Miftah Fadhli (Peneliti), telepon: 087885476336; Ari Yurino (Staf Advokasi HAM), telepon: 082114560338; dan Azka Fahriza (Staf Advokasi HAM), telepon: 085646360902