Sudah Sejauh Mana Pengembangan Sistem Identitas Digital di Indonesia?

ELSAM, Jakarta—Pengelolaan dan pemanfaatan data penduduk di Indonesia masih belum terintegrasi. Masing-masing kementerian dan lembaga masih mengumpulkan data secara sendiri-sendiri. Kemendagri bersama Kominfo berencana membangun pusat data nasional untuk mengintegrasikan data-data tersebut.

Demikian dikatakan Erikson P. Manihuruk, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, pada webinar “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Identitas Digital” yang diselenggarakan oleh ELSAM bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta pada Rabu (16/12).

“Dibutuhkan satu kunci untuk mengkoneksikan penduduk dengan banyak lembaga, kunci tersebut kesepakatannya (dalam internal pemerintah) adalah nomor induk kependudukan (NIK). Sehingga, apa pun yang dimiliki penduduk akan terintegrasi dengan NIK, ini akan bisa digunakan untuk (mempermudah) penelusuran pajak dan lainnya,” tambah Erikson.

Terkait perkembangan pembangunan sistem identitas digital nasional, Fajar Maulana, mewakili Sub Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, APTIKA, Kominfo mengungkapkan, saat ini semua syarat bekerjanya sistem identitas digital di Indonesia sudah hampir lengkap.

“Yang belum ada adalah identity authentication (proses untuk memastikan keaslian data seseorang), ini penting untuk menunjukkan bahwa benar Fajar adalah Fajar. Saat ini secara fisik ada e-KTP, namun digital belum (ada),” imbuh Fajar.

Pengembangan sistem identitas digital nasional menghadapi banyak tantangan. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kota Surakarta Sumilir Wijayanti, mengatakan banyak masyarakat di daerah belum melek teknologi.

Tantangan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait pengembangan identitas digital. Meski begitu, pemerintah daerah kata Sumilir telah melakukan berbagai upaya.

“Pemerintah Kota Surakarta menerapkan adanya layanan yang inklusif untuk menyambut identitas digital. Ini kami lakukan dengan cara penyisiran data cecer secara aktif maupun pasif, melakukan asesmen, mengintegrasikan database, dan memenuhi layanan dasar termasuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan lainnya,” ungkap Sumilir.

Pengembangan identitas digital bagaimanapun harus dibarengi dengan sejumlah langkah untuk melindungi subjek data. Deputi Direktur ELSAM, Wahyudi Djafar, mengatakan, langkah tersebut antara lain mencakup pengesahan hukum perlindungan data dan penggunaan pendekatan yang berbasis manusia.

Langkah lain yang perlu dilakukan pemerintah lanjut Wahyudi adalah memastikan subjek data menjadi pengendali datanya sendiri, serta menjamin standar pengamanan dan perlindungan dalam pengembangan dan pemanfaatan identitas digital.

“Saat ini telah banyak organisasi, baik regional maupun global, yang mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan identitas digital. Dalam konteks Indonesia, ELSAM menawarkan prinsip privasi, keamanan, tata kelola yang baik, inklusivitas, dan akuntabilitas,” jelas Wahyudi.

Shevierra Danmadiyah

Catatan: serial webinar tentang identitas digital dapat diikuti di Youtube Perkumpulan ELSAM