Status HIV Adalah Status Kesehatan: Polisi Tidak Boleh Menyebarkan Sembarangan

Rilis Pers
Koalisi Antistigma dan Diskriminasi

“Status HIV Adalah Status Kesehatan: Polisi Tidak Boleh Menyebarkan Sembarangan”

Sabtu, 29 Agustus 2020 pukul 00.30 WIB, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap komunitas “Hot-Space” di sebuah apartemen kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Terdapat 9 orang anggota komunitas ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 296 KUHP dan/atau Pasal 33 Juncto Pasal 7 UU Pornografi.

Atas kejadian tersebut pihak Polda Metro Jaya dalam konfrensi persnya menyatakan bahwa satu dari delapan tersangka berstatus positif HIV dan akan melakukan tes HIV kepada 8 tersangka lainnya serta menjadikan kondom dan alat pelicin sebagai barang bukti. Pernyataan tersebut kami kecam dengan alasan:

  1. Status HIV yang merupakan bagian dari status kesehatan merupakan informasi personal yang tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang berbunyi “status HIV hanya dapat dibuka kepada yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap, pasangan seksual, dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pun apabila status HIV dibuka kepada selain yang bersangkutan, maka tetap harus dengan persetujuan yang bersangkutan dan pembukaan tersebut memiliki kepentingan yang berkaitan dengan proses hukumnya;
  2. Bahwa tes HIV bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan dengan dalih untuk mencegah penularan HIV. Alih-alih membuka dan mewajibkan tes HIV, kepolisian Polda Metro Jaya seharusnya menjamin dan memastikan agar tersangka yang berstatus positif HIV masih mendapatkan akses kesehatan, termasuk mendapatkan obat-obatan dan kunjungan dokter pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  3. Kondom dan pelicin merupakan alat pencegahan infeksi menular seksual termasuk HIV. Pada prinsipnya kepemilikan kondom dan alat pelicin bukanlah sebuah tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, kami Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi mendesak beberapa hal yaitu:

• Mendesak Propam Polda Metro Jaya mengusut tuntas dan memberikan sanksi bagi penyidik yang membuka status HIV tersangka;

• Mendesak Bagian Pengawasan Penyidikan Polda Metro Jaya agar proses penyidikan tidak lagi melakukan pewajiban tes HIV dan tidak menggunakan kondom serta alat pelicin sebagai barang bukti;

• Mendesak Kompolnas untuk melakukan fungsi pengawasannya untuk mendorong reformasi institusional di Kepolisian yang dapat mencegah kesewenang-wenangan penegakkan hukum dan tindakan-tindakan yang melanggar HAM oleh aparat kepolisian di dalam menjalankan fungsinya;

• Mendorong penyidik Polda Metro Jaya memastikan pemenuhan hak-hak tersangka, seperti hak atas informasi, hak atas bantuan hukum, dan hak atas kesehatan dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi bagi tersangka;

• Mendorong seluruh jajaran institusi kepolisian untuk menghormati status kesehatan status kesehatan baik tersangka dan korban dan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dalam seluruh kerja-kerjanya.

Jakarta, 7 September 2020
Koalisi Anti Stigma dan Diskriminasi : LBH Masyarakat, ELSAM, OPSI, YPJ, GWL-INA, Arus Pelangi.

Contact Person :
Novia : 0812-9756-6190
Sekar : 0812-1370-8265