Spycam Dijual Bebas: Marketplace Menjadi Enabled Environment terhadap Pelanggaran Privasi dan Kekerasan Gender Berbasis Online

Siaran Pers

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi

“Spycam Dijual Bebas: Marketplace Menjadi Enabled Environment terhadap Pelanggaran Privasi dan Kekerasan Gender Berbasis Online”

Penjualan kamera tersembunyi (spycam) ditemukan di beberapa marketplace Indonesia. Sejumlah toko daring tersebut mempromosikannya dengan mendorong pembeli untuk melakukan pelanggaran privasi, seperti untuk melakukan pengintaian dan perekaman tanpa persetujuan. Tidak sedikit nada promosi justru bernada melecehkan perempuan, sebagaimana salah satu toko dalam marketplace Shopee Indonesia mendeskripsi produk sebagai “CCTV mini pengintai para cewek” atau contoh lainnya marketplace Bukalapak yang secara eksplisit menampilkan gambar perempuan sebagai ilustrasi. Selain dapat dijual bebas, produk-produk spycam tersebut bahkan diiklankan guna mempromosikan dan mengamplifikasi jangkauan penyebaran produk spycam. Hal ini merupakan bentuk normalisasi pelanggaran privasi dan kekerasan berbasis gender online. Di Indonesia sendiri, kasus spycam sendiri sudah pernah terjadi pada Oktober 2020 lalu yang menimpa perempuan berinisial AR di Surabaya. Tentu hal ini bukan kali pertama, mengingat kasus kekerasan berbasis gender merupakan fenomena gunung es yang memungkinkan rendahnya tingkat pelaporan. 

Hasil perekaman video gambar adalah data pribadi, sehingga dalam pengumpulan pemrosesannya harus tunduk pada prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Tak terkecuali pengoperasian CCTV, Inggris misalnya, secara ketat mengatur pengoperasian CCTV yang harus memiliki tujuan pemanfaatan yang spesifik dan terbatas serta mewajibkan pengoperasi CCTV untuk menampilkan tanda yang secara jelas menginformasikan individu terkait keberadaan CCTV yang melakukan perekaman. Dalam konteks pengoperasian ‘spycam’ yang melakukan perekaman secara tersembunyi, atas dasar apapun tidak dapat dijustifikasi penggunaannya. 

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, kami mengecam keabaian dari marketplace dan kegagalan pemerintah dalam mengawasi konten atas produk-produk yang mendorong melakukan perbuatan melanggar privasi dengan berbagai alasan: 

  1. Tindakan pengintaian dengan teknologi apapun yang dilakukan tanpa wewenang adalah bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi dan data pribadi. Sebab aktivitas perekaman video dan gambar secara langsung dan waktu riil dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. 
  2. Bagi perempuan dan minoritas gender lainnya, pengintaian ini merupakan kekerasan berbasis gender online yang mengekstensi bentuk kekerasan di ruang tradisional atau offline.  
  3. Bentuk pengintaian ini memiliki kerentanan semakin besar karena berpotensi mengarahkan pada bentuk kekerasan lainnya, yakni penyebarluasan gambar atau video tanpa persetujuan. Mengingat hasil perekaman tersebut dapat disebarluaskan dengan mudah melalui perangkat digital dan internet. Bahkan skenario terburuknya, orang yang diintai melalui spycam tersebut akan disalahkan atas ketidakwaspadaannya (tidak diletakkan sebagai korban) dan mengalami perundungan.

Berdasarkan hal tersebut, kami Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi mendesak beberapa hal yaitu:

  1. Bagi marketplace untuk segera melakukan penghapusan (takedown) produk spycam, melakukan deteksi rutin dan penghapusan secara proaktif terhadap toko yang menjual produk spycam atau teknologi lainnya yang berpotensi melanggar privasi di platformnya masing-masing; serta memperketat aturan kebijakan berkaitan dengan larangan penjualan produk spycam atau teknologi lainnya yang berpotensi melanggar hak atas privasi; 
  2. Mendorong sektor industri terutama marketplace untuk meningkatkan perspektif dan keberpihakan pada pelindungan perempuan dari segi teknologi dan kapasitas sumber daya manusianya. Khususnya dalam hal memantau bentuk strategi promosi dan deskripsi produk yang menormalisasi tindakan pelecehan dan menjadikan situs layanannya sebagai enabled environment atas kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan dan minoritas gender lainnya;
  3. Bagi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperketat regulasi jual beli spycam pada platform online di Indonesia sebab produk ini rentan disalahgunakan untuk melakukan tindakan pelanggaran privasi;
  4. Bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melakukan kajian komprehensif serta melakukan analisis penilaian dampak potensi terhadap hak-hak privasi konsumen dari memperjual belikan secara bebas alat spycam secara publik; 
  5. Bagi Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan jaminan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar dan menyalahgunakan privasi dan data pribadi warga negara;

Jakarta, 31 Maret 2021

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi: ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan TIFA, Imparsial, HRWG, YLBHI, Forum Asia, Kemudi, Pamflet, Medialink, IPC, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, Kemitraan, IAC, YAPPIKA-Action Aid, IGJ, Lakpesdam PBNU, ICEL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telp: 081382083993, Lintang Setianti (Peneliti ELSAM) telp:  085711624684, Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759.