Sidang Gafatar Aceh: Sidang Penodaan Agama Hadirkan Ahli Tata Negara

ELSAM, Banda AcehSelasa, 19 Mei 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama oleh pengurus organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum.

Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang kali ini berlangsung singkat, hanya 1,5 jam. Adapun saksi ahli yang dihadirkan JPU adalah ahli tata Negara Prof. Eddy Purnama Bin Cut Muhammad. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Penyesatan dan Pelarangan Komunitas Millata Abraham (KOMAR) dapat berlaku pula bagi Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Walikota Banda Aceh (Beschikking) yang berlaku individual dan konkrit, artinya bisa berlaku untuk orang perorangan secara individual maupun badan hukum, karena dalam hukum hal itu sesuai dengan prinsip personifikasi bahwa badan hukum itu adalah subjek hukum.

Menurutnya, pemerintahan bersifat hirarkis, seperti misalnya Kejaksaan, Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri. Artinya, Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada daerah melalui instansi terkait.

Saat Penasehat Hukum terdakwa mempertanyakan bisakah Surat Keputusan Bersama Walikota dijadikan dasar hukum untuk menghukum anggota Gafatar, saksi ahli menjawab bahwa jika subjek atau pelaku dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek tersebut sama dengan yang dilarang maka surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh walikota Banda Aceh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kepala Kantor Kementrian Departemen Agama Banda Aceh 30 Maret 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Millata Abraham di Wilayah Kota Banda Aceh dapat dipergunakan sebagai pelarangan atau peringatan keras terhadap Organisasi Gafatar sebagaimana yang dimaksud dalam penetepan Presiden RI No 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Sayang sekali setiap kali penasehat hukum bertanya, saksi ahli terlihat menyepelekan pertanyaan dengan mengatakan, “… kalau ingin berdebat dengan saya di ranah tata Negara, saya harap dapat didatangkan orang yang selevel dengan saya.” Melihat hal tersebut, salah satu penasehat hukum terdakwa, Mustiqal Syahputra, SH menjelaskan bahwa dalam hal ini bukan untuk mencari siapa yang lebih pintar.

“Peradilan ini mencari kebenaran dan keadilan jadi bukan melakukan perdebatan. Kami hanya mengkonfirmasi apa yang saudara Ahli sampaikan dalam BAP serta menggali dan mendalami keterangan tersebut. Saksi ahli dalam hal ini harus memberikan pendapatnya berdasarkan kapasitas keilmuannya dan saya juga mengingatkan kembali kepada semua agar tunduk pada etika pengadilan”, tegas Mustiqal Syahputra.

Kasus ini bermula saat enam orang pengurus Gafatar ditangkap oleh Kepolisian dari Mapolresta Banda Aceh pada 7 Januari 2015 karena diduga menyebarkan ajaran Millata Abraham. Keenam orang pengurus tersebut antara lain, ketua DPD Gafatar Aceh T. Abdul Fatah; ketua Gafatar Kota Banda Aceh Muhammad Althaf Mauloyul Islam; Wakil Ketua Gafarar Aceh Musliadi; Kabid Informasi Gafatar Aceh; Sekretaris Gafatar Aceh Ayu Ariestiana; dan, Ridha Hidayat. (Baca: Akibat Fatwa MPU, Pengurus Gafatar Aceh Diadili).

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2015 dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Penulis: Yulfan SH & Al Miyzan