Surat Edaran Etika AI Peroleh Komitmen Sukarela dari Berbagai Perusahaan dan Pemangku Kepentingan
Salah satu upaya dalam penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab adalah dengan mendorong berbagai pemangku kepentingan dan perusahaan untuk berkomitmen.

Surat Edaran Etika AI Peroleh Komitmen Sukarela dari Berbagai Perusahaan dan Pemangku Kepentingan

Senin, 22 Jan 2024

Jakarta, 19 Januari 2024 – ELSAM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bisnis Indonesia, dan Atmajaya Institute of Public Policy menyelenggarakan Sarasehan AI Nasional pada Jumat, 19 Januari 2024, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Acara ini dihadiri para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, ahli, kelompok masyarakat sipil, dan praktisi industri teknologi.

Sarasehan AI Nasional bertujuan untuk memperkuat komitmen pelaksanaan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan yang ditandatangani pada 19 Desember 2023 lalu. Surat edaran telah memberikan pedoman mengenai nilai-nilai etika yang harus dipenuhi oleh para pengembang serta pengguna AI.

Nilai-nilai tersebut termasuk inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, dan kemanusiaan, dengan penekanan kuat pada kredibilitas dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Hal ini bertujuan untuk mengerangkakan pendekatan yang berpusat pada manusia sebagai bagian penting dalam tata kelola AI.

“Tata kelola AI diperlukan untuk melindungi individu dari intrusi terhadap privasi yang dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan, serta bias yang dihasilkan teknologi tersebut,” ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Nezar berharap surat edaran ini akan menjadi panduan umum nilai etika dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial oleh pelaku usaha. Panduan ini terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KLBI 62015 serta para penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan publik.

“Kita sebut ini sebagai soft regulation yang bisa menjadi panduan dan juga menjadi base untuk pengaturan yang lebih tinggi nantinya, karena kita juga sedang membicarakan dan menggagas untuk menyusun apa yang kita sebut sebagai Peraturan Menteri tentang tata kelola kecerdasan artifisial. Tentu saja akan lebih banyak bidang-bidang yang akan diatur di sana, jadi diskusinya akan kita buka juga lebih luas ke semua stakeholder untuk melihat apa-apa saja yang harus direspon yang cukup krusial.” kata Nezar.

Surat Edaran ini mengenalkan tiga pendekatan utama. Pertama, mendorong penggunaan AI untuk mendukung aktivitas manusia yang akan mendorong kreativitas pengguna dalam pemecahan masalah dan pekerjaan. Kedua, menekankan privasi dan perlindungan data untuk mencegah kerugian pada pengguna. Terakhir, menganjurkan pengawasan yang ketat untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan AI oleh badan pemerintah, swasta, dan pengguna.

Beberapa rekomendasi ELSAM turut melahirkan sejumlah prinsip yang sudah diakomodasi dalam surat edaran. Hal ini merupakan proses yang baik karena memberikan ruang partisipasi bermakna bagi para pemangku kepentingan pada sektor teknologi digital.

“Kami berharap nantinya kebijakan yang dihasilkan oleh negara tidak menghambat perkembangan dari teknologi itu sendiri serta mampu juga secara baik memberikan perlindungan bagi warga negara dalam konteks hak asasi manusia,” kata Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM.

Selain eksplorasi mendalam terhadap Surat Edaran Kominfo tersebut, rencana untuk mendirikan Kebijakan National AI Sandbox juga menjadi salah satu pembahasan yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi inovasi dan eksperimen AI di Indonesia.

"Sandbox adalah kerangka kerja yang dibuat oleh pemerintah untuk memungkinkan pengujian dan eksperimen dengan use cases dan sistem AI dalam lingkungan yang terkendali. Di dalam sandbox ini pengembang dapat menguji sistem AI mereka, mengidentifikasi potensi risiko, dan menentukan strategi mitigasinya.” Kata Marie Claude dari Ernst Young.

Sementara itu regulatory sandbox menurutnya akan membantu regulator agar dapat secara simultan mengamati uji coba ini, mengumpulkan data, dan merumuskan atau menyesuaikan peraturan untuk memandu penerapan AI yang aman dan etis di dunia nyata.

Selengkapnya dalam pers rilis.

A R T I K E L T E R K A I T

Minggu, 18 Feb 2024
Pada akhirnya, problem keandalan teknologi yang digunakan, serta risiko serangan siber yang masif akan berdampak serius pada proses dan integritas hasil Pemilu 2024. Hal ini terutama diakibatkan oleh ketidakpercayaan publik pada penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, yang dianggap tidak mampu untuk menyiapkan sistem informasi yang andal.
Selasa, 20 Sep 2022
Dalam Rapat Paripurna 20 September 2022, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang.
+