Pengembangan Rempang Eco-City, Indikasi Kegagalan Uji Tuntas HAM dalam Investasi
Protes warga terhadap pembangunan Rempang Eco-City, sumber:ANTARA.

Pengembangan Rempang Eco-City, Indikasi Kegagalan Uji Tuntas HAM dalam Investasi

Senin, 18 Sep 2023

ELSAM memandang bahwa upaya pemerintah untuk mengalibrasi berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing dan melindungi investor, memang menjadi bagian dari kapasitas Pemerintah untuk mengejawantahkan wewenang mereka untuk mengatur. Namun tentu saja kewenangan ini harus memperhatikan secara serius bidang-bidang sensitif secara nasional, seperti hak asasi manusia (HAM), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelindungan lingkungan, standar sosial dan ketenagakerjaan, budaya dari masyarakat adat yang keberadaannya masih dapat ditemui saat ini, selain isu keamanan dan ketertiban. Kewenangan untuk mengatur mengacu pada kapasitas negara untuk mengatur suatu bidang, yang merupakan instrumen untuk mengartikulasikan komitmen spesifik di bidang perjanjian investasi.

Dalam perspektif hukum investasi internasional memang Pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan memiliki
wewenang untuk mengatur, sebagai instrumentasi dari pelindungan kepada hak-hak investor, Namun demikian, karena terdapat interseksi antara rezim hukum investasi internasional dengan rezim HAM, maka pemajuan dan perlindungan HAM harus tetap menjadi bagian integral dari dimensi pengaturan dalam memaknai wewenang untuk mengatur. Hal ini berarti paradigma HAM yang mewajibkan negara untuk melindungi dan memajukan HAM menjadi limitasi hukum untuk mengatur investasi, termasuk investasi asing. Bahkan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Bisnis dan HAM, John Ruggie, menyoroti dan menekankan bahwa investasi merupakan salah satu domain kebijakan utama untuk perlindungan HAM.

Berdasarkan perspektif ini, ELSAM mendesak bahwa rencana relokasi proyek Rempang Eco-City tetap harus memperhatikan HAM warga Rempang, sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak atas pelindungan dari kekerasan, hak atas papan, hak atas informasi, termasuk hak atas partisipasi dalam pembangunan, yang berdampak terhadap hak-hak warga Rempang. Hal ini juga diamanatkan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs on BHR), yang telah mengalokasikan tugas negara untuk mengatur (duty to regulate) dalam konteks investasi. UNGP’s on BHR bahkan secara tegas menempatkan investasi sebagai area di mana negara harus memastikan koherensi kebijakan (Prinsip UNGP 8, 9 dan 10) investasi dengan HAM. Oleh karena itu, negara harus mempertimbangkan pembuatan kebijakan dan keputusan investasi, sebagai bagian konteks penting dalam implementasi UNGP’s on BHR.

Selengkapnya dalam pers rilis berikut.

A R T I K E L T E R K A I T

Minggu, 18 Feb 2024
Pada akhirnya, problem keandalan teknologi yang digunakan, serta risiko serangan siber yang masif akan berdampak serius pada proses dan integritas hasil Pemilu 2024. Hal ini terutama diakibatkan oleh ketidakpercayaan publik pada penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, yang dianggap tidak mampu untuk menyiapkan sistem informasi yang andal.
Senin, 18 Des 2023
KPU perlu mengantisipasi sejumlah langkah mitigasi dan investigasi berbagai risiko keamanan siber dalam Pemilu 2024.
+