Pengakuan dan Penyesalan Presiden Perlu Ditindaklanjuti Langkah Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Secara Menyeluruh
Pernyataan Pers Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat, Istana Merdeka, 11 Januari 2023

Pengakuan dan Penyesalan Presiden Perlu Ditindaklanjuti Langkah Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Secara Menyeluruh

Rabu, 11 Jan 2023

Siaran Pers ELSAM

Pengakuan dan Penyesalan Presiden Perlu Ditindaklanjuti Langkah Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Secara Menyeluruh

 

Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat sepanjang tahun 1965-2003. Pernyataan resmi presiden disampaikan hari ini, 11 Januari 2023, sebagai tindak lanjut laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (TPPHAM), yang dibentuk melalui Keppres No. 17/2022, pada Agustus 2022 yang lalu. Lepas dari minimalnya langkah yang diambil negara, pengakuan dan penyesalan resmi (official remorse) ini, perlu diapresiasi sebagai pemecah kebekuan (breakthrough) atas kemandekan proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Tantangannya kemudian adalah bagaimana memastikan tindak lanjut dari pengakuan dan penyesalan presiden tersebut, melalui suatu mekanisme penyelesaian yang menyeluruh, agar pernyataan presiden tidak semata menjadi gula-gula politik jelang kontestasi Pemilu 2024.

Penting ditegaskan, bahwa pengakuan resmi ini semestinya hanya semata-mata ditempatkan sebagai proses awal dari suatu rangkaian penyelesaian yang menyeluruh, yang sepenuhnya harus tunduk pada sejumlah prinsip. Pertama, sebagaimana disinggung Presiden, pembentukan dan laporan yang disusun oleh TPPHAM yang berat non-yudisial, adalah langkah politik yang sifatnya tidak menggantikan penyelesaian melalui jalur yudisial, prinsipnya melengkapi (complementary) bukan menggantikan (substitutive). Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan transisional, yang menghendaki adanya serangkaian proses penyelesaian atas terjadinya kejahatan yang sangat serius, termasuk melalui mekanisme peradilan pidana, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pengakuan resmi Presiden terkait dengan terjadinya pelanggaran HAM yang berat, pada kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, justru menjadikan tidak adanya lagi alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan pro-justisia Komnas HAM dengan proses penyidikan.

Kedua, selain memastikan pemenuhan hak atas keadilan, merujuk pada prinsip-prinsip penghapusan impunitas, negara juga perlu memenuhi hak atas kebenaran, sebagai manifestasi dari hak untuk tahu (right to know), atas peristiwa yang terjadi, tidak hanya bagi korban, tetapi juga masyarakat. Langkah ini dapat dilakukan dengan meneruskan laporan dari TPPHAM, untuk dikembangkan sebagai sebuah laporan yang utuh dan akuntabel, yang disusun secara partisipatif, sebagai sebuah narasi sejarah baru bagi Indonesia. Namun demikian, secara formal ada persoalan terkait dengan jangkauan kerja dari TPPHAM ini, mengingat Keppres pembentukannya secara eksplisit menyebutkan hanya ditujukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, artinya yang terjadi sebelum bulan November 2000. Namun dalam proses kerja dan laporannya, tim ini mencakup juga sejumlah kasus yang terjadi setelah tahun 2000.

Ketiga, menjamin adanya suatu proses pemulihan yang komprehensif, sebagai implementasi dari pemenuhan hak reparasi bagi korban. Proses ini harus mengacu pada prinsip restitutio in integrum, untuk mengembalikan martabat korban pada situasi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Pemulihan juga tidak semata-mata bentuknya rehabilitasi sosial dan ekonomi, tetapi juga mesti memberikan jaminan kepuasan (satisfaction) bagi korban, dengan memulihkan reputasi mereka. Perlu diingat, selama puluhan tahun korban mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sistemik, sehingga mereka tidak mendapatkan perlakuan setara, seperti warga negara pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak korban, sebagai komitmen utama Presiden atas laporan TPPHAM, dapat dibentuk suatu Gugus Tugas (task force) dengan koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait, dan secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Tim ini selanjutnya bertugas untuk memverifikasi dan membuat basis data korban, dengan melibatkan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan korban pelanggaran HAM; memformulasikan dan menyiapkan mekanisme dan jenis-jenis layanan pemulihan; termasuk juga memetakan dan mendorong perubahan berbagai kebijakan, agar tidak lagi menghambat akses korban atas pemulihan. Mesti ditekankan, pemulihan ini adalah satu proses untuk memenuhi hak-hak dan mengembalikan martabat korban, sehingga tidak dikerangkakan dalam skema karitatif untuk memenuhi fungsi altruistik negara, seperti halnya bantuan sosial.

Keempat, untuk menjamin ketidakberulangan (non-recurrence) atas peristiwa yang terjadi, selain melalui mekanisme pengungkapan kebenaran, untuk menghadirkan narasi sejarah baru, juga diperlukan sejumlah langkah lain, yang mesti disiapkan secara sistematik oleh negara. Langkah menjamin ketidakberulangan dapat dikembangkan melalui upaya-upaya memorialisasi (pembangunan monumen/prasasti untuk mengenang suatu peristiwa tertentu), pembaruan dan pembangunan museum, perubahan kurikulum pendidikan, termasuk juga mendukung proses-proses rekonsiliasi kultural yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di tingkat akar rumput.

Sebagai langkah politik lanjutan, dari hasil proses pengungkapan kebenaran yang memberikan narasi baru sejarah Indonesia, permintaan maaf resmi negara kepada korban (national apology) juga penting dilakukan, untuk mengembalikan martabat korban. Sebagaimana halnya praktik baik yang sudah dilakukan di beberapa negara, seperti Belanda, Afrika Selatan, Chili, Inggris Raya, Australia, dan Selandia Baru, permintaan resmi dari Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, akan menjadi momentum krusial untuk mengakhiri pewarisan fragmentasi sosial, stigmatisasi, dan diskriminasi sistemik yang dialami para korban.

Tiadanya suatu proses penyelesaian menyeluruh atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat, selain berdampak pada semakin hilangnya memori kolektif kejahatan negara di masa lalu, akibat pemutusan akses informasi dan disinformasi. Dalam jangka panjang tanpa adanya proses penyelesaian yang tuntas, situasi ini akan terus menjadi persoalan yang membayangi agenda-agenda memperkuat kebinekaan, kohesifitas dan inklusivitas sosial. Tidak hanya itu, langgengnya impunitas akan menghambat proses konsolidasi demokrasi, akibat tidak adanya akuntabilitas dan lustrasi, yang terbukti dengan semakin kuatnya konsolidasi kekuatan politik status quo—oligarki, yang menjadi salah satu penanda erosi demokrasi hari ini. Oleh karena itu, komitmen politik Presiden untuk memastikan langkah-langkah di atas, akan menjadi kunci utama realiasi janji negara untuk memenuhi hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan.

 

Jakarta, 11 Januari 2023

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyudi Djafar

Direktur Eksekutif

 

A R T I K E L T E R K A I T

Selasa, 13 Apr 2021
Aliansi menilai bahwa diskusi publik ini seolah hanya sosialisasi RKUHP yang satu arah dan sangat formalistik untuk percepatan pengesahan RKUHP tanpa perlu pembahasan kembali yang lebih dalam. Tanpa adanya pembicara yang berimbang dari pihak yang kritis atas RKUHP maka “penyempurnaan” RKUHP ini hanya formalitas belaka yang masih menyisakan permasalahan yang tak kunjung selesai.
Rabu, 4 Agt 2021
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menuntut Komisi Yudisial agar lebih serius dalam proses wawancara selanjutnya. Proses wawancara ini seharusnya menjadi sarana bagi Komisi Yudisial untuk menggali lebih dalam terkait kompetensi, rekam jejak, dan integritas calon. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Komisi Yudisial, mengingat amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan peran Komisi Yudisial sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
+