Pendaftaran PSE Lingkup Privat oleh Kominfo Tidak Sesederhana “Tinggal Daftar”, Banyak Ancaman Bahaya di Belakangnya

Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jenderal APTIKA, memperingatkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE) untuk melakukan pendaftaran kepada Kemenkominfo yang sebelumnya ditetapkan paling lambat Kamis, 20 Juli 2022, kemudian diundur 3–5 hari kerja, hingga batas waktu pendaftaran menjadi 22–25 Juli 2022. Dalam peringatan tenggat waktu pendaftaran yang dilaksanakan melalui konferensi pers tersebut, Ditjen Aptika mengancam PSE yang tidak melakukan pendaftaran hingga batas waktu akan dikenakan sanksi dimulai dari teguran hingga pemblokiran platform. Namun yang patut dikhawatirkan, Konferensi Pers tersebut terkesan memanipulasi politik hukum yang sebenarnya mengenai pendaftaran PSE. Ditjen APTIKA mensimplifikasi pendaftaran PSE semata sebagai upaya pendataan platform digital yang menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pesan yang berulang kali disampaikan ini seperti sengaja dilakukan sebagai lips service dan menutup fakta konsekuensi dan kebahayaan Pendaftaran PSE. Oleh karenanya masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi SERIUS hendak menyingkap konsekuensi buruk yang akan menyerang masyarakat sipil dan tentu memberikan penekanan bahwa pendaftaran PSE merupakan bagian dari praktik membangun ‘national portal’ atau gerbang virtual yang banyak dikembangkan di negara-negara otoritarian.

Argumentasi Ditjen Aptika dibuka dengan pandangan bahwa pendaftaran ini dikarenakan kebutuhan pendataan platform dan hal yang berkaitan dengan penarikan pajak digital dari platform digital yang beroperasi di wilayah indonesia. Permasalahannya, pendaftaran ini rupanya bukan hanya perihal ekonomi tapi juga hak asasi manusia. Sebab, pendaftaran ini juga menyasar kepada platform non-komersil. Ini disebabkan definisi PSE dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 memiliki definisi yang sangat luas terkait PSE.

Pendaftaran PSE merupakan langkah awal negara untuk mengatur platform sedemikian rupa di dalam cengkraman negara. Pada faktanya, Permenkominfo 5/2020 tidak hanya mengatur pendaftaran, lebih luas dari itu juga mengatur mengenai: moderasi konten, pemutusan akses, akses data untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum, hingga penjatuhan sanksi kepada PSE. Konsekuensi dari pendaftaran ini berarti PSE akan menyerahkan sebagian tata kelola konten dan izin akses kepada negara, dimana setidaknya hal ini akan membahayakan:

Pertama, argumentasi Ditjen Aptika yang menyatakan bahwa ada motif ekonomi mengapa negara mewajibkan PSE untuk mendaftar, karena PSE menjadikan Indonesia sebagai pasar. Namun yang sebenarnya terjadi, Permenkominfo 5/2020 mendefinisikan PSE sangat luas. Sehingga dapat dimaknai bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk yang non-komersial, diwajibkan untuk mendaftar. Ini menyebabkan seluruh PSE dengan berbagai kapasitas sistem, termasuk mereka yang masih dalam rintisan akan sulit memenuhi semua standar kebijakan ini. Artinya, PSE hanya diberikan dua pilihan: daftar atau sanksi. Dengan ini negara perlahan membunuh inovasi dari pengembang platform. Padahal dalam pengembangan inovasi, teknologi digital lebih membutuhkan kebijakan afirmasi untuk perlindungan alih-alih dibebankan berbagai kewajiban yang sama rata bagi setiap platform.

Kedua, di dalam pasal-pasal Permenkominfo 5/2020 negara beberapa kali mengancam untuk melakukan pemutusan akses kepada PSE (access blocking). Misalnya dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (11), dan yang lainnya. Keputusan melakukan access blocking kepada suatu konten di internet dapat dilakukan dengan mudah dan elastis. Menteri dapat memerintahkan kepada PSE untuk menghapus konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Permasalahannya, definisi dari mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat tidak pernah didefinisikan secara jelas. Bisa saja kejadian pemblokiran situs berita seperti Suara Papua pada tahun 2016 karena memberitakan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum di Papua kembali terjadi karena dianggap meresahkan. Mekanisme pengecekan konten yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum tidak bisa dilakukan hanya oleh negara, pelibatan pihak ketiga penting dilakukan. Karena dalam tata kelola konten internet, negara tidak boleh mengambil dominasi di atasnya dan menjadikan platform dan pengguna sebagai objek pengaturan yang ditempatkan sebagai submisif.

Tindakan pembatasan selain menggunakan pihak ketiga, juga berdasar pada tujuan yang sah, untuk alasan kepentingan tertentu dan terbatas pada: keamanan nasional; keamanan publik; ketertiban umum (public order); moral publik; kesehatan publik; serta hak dan kebebasan orang lain. Selain itu pembatasan harus betul-betul diperlukan (necessary), yang berarti pembatasan musti: (i) didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui; (ii) menjawab kebutuhan sosial; (iii) untuk mencapai tujuan yang sah; dan (iv) proporsional pada tujuan tersebut di atas. Prinsip ini menekankan bahwa untuk membatasi penerapan suatu hak, hanyalah dimungkinkan pada situasi ada kebutuhan riil untuk melakukan pembatasan, sehingga digunakan dua syarat dalam penerapannya: (i) dalam suatu masyarakat demokratis; dan (ii) proporsional pada kebutuhan yang diperlukan (proportional to the desired need).

Namun malangnya, pembatasan konten internet yang dilakukan oleh Kominfo seringkali bermuatan politis dan terkesan sewenang-wenang. Ini dikarenakan klasifikasi atau jenis informasi (konten) yang bisa dibatasi semestinya secara eksplisit diatur dalam suatu undang-undang, guna menghindari daftar pembatasan informasi yang tidak diperlukan. Selain itu, prosedur umum dalam setiap tindakan pembatasan juga seharusnya diatur pada level undang-undang, termasuk peluang pengawasan pengadilan (judicial oversight) atas legalitas tindakan pembatasan yang dilakukan.

Permenkominfo 5/2020 ini memperlihatkan konservatisme Indonesia dalam melihat dinamika digital platform yang menekankan pada pendekatan multipihak dalam pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut lagi, Permenkominfo 5/2020 juga berdampak pada hak atas privasi khususnya pelindungan data pribadi. Dalam ketentuan Pasal 21 dijelaskan bahwa Permenkominfo 5/2020 memberikan kewenangan Kementerian dan/atau Lembaga serta Aparat Penegak Hukum untuk mendapatkan akses terhadap sistem dan/atau data elektronik untuk tujuan pengawasan atau penegakan hukum pidana. Koalisi SERIUS Revisi UU ITE mencatat setidaknya terdapat 6 permasalahan terkait pemberian akses ini, inter alia:

Pertama, ruang lingkup keberlakuan yang sangat luas dan minimnya mekanisme PDP menyebabkan potensi penyalahgunaan yang tinggi. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan definisi ‘pengawasan’, sebagai dasar permintaan akses, yang sangat luas. Pasal ini mengatur bahwa ‘pengawasan’ dilakukan sesuai dengan per-UU. Sayangnya, saat ini legislasi utama terkait pelindungan data pribadi yang komprehensif yakni RUU PDP belum disahkan. Jika nantinya, Otoritas PDP yang didirikan berdasarkan RUU PDP disematkan sebagai bagian dari K/L atau LPNK, otomatis Pemerintah akan mengawasi dirinya sendiri sehingga potensi abuse of power akan sangat tinggi. Selain itu, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) malah mengatur bahwa pemberian akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan, tidak hanya diberikan kepada K/L namun juga untuk Aparat Penegak Hukum.

Kedua, minimnya pengawasan yudisial (judicial oversight). Permenkominfo 5/2020 mengatur berbagai prasyarat untuk masing-masing jenis akses. Sayangnya, permintaan akses untuk tujuan ‘pengawasan’ dapat dilakukan tanpa surat penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu. Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa akses terhadap sistem elektronik untuk ‘pengawasan’ disampaikan secara tertulis berdasarkan pada penilaian atas kepentingan pengawasan dan proporsionalitas serta legalitas. Hal serupa juga dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 32 yang tidak ada mewajibkan APH untuk mendapatkan surat penetapan dari pengadilan negeri untuk akses terhadap ‘data elektronik’. Surat penetapan pengadilan negeri hanya dibutuhkan untuk (1) akses terhadap ‘sistem elektronik’, kewajiban untuk mendapatkan surat penetapan dari pengadilan negeri hanya berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman pidana 2-5 tahun (Pasal 33), dan (2) akses terhadap ‘konten komunikasi’ (pasal 36).

Ketiga, jangka waktu yang sempit untuk memenuhi permintaan akses. mengatur bahwa PSE Privat harus memenuhi permintaan akses dalam 5 hari kalender (Pasal 27, 31, 37, 41, dan 42). Jangka waktu yang sangat sempit ini tidak memberikan waktu yang cukup bagi PSE Privat untuk menganalisa secara seksama apakah permintaan akses tersebut sudah sesuai dengan per-UU. Khususnya ketika Permenkominfo 5/2020 ini berlaku sangat luas bagi seluruh PSE lingkup privat dengan berbagai skala usaha dan kapasitas.

Keempat, sanksi yang disproporsional. Pasal 45 mengatur bahwa ketidakpatuhan akan berujung pada penjatuhan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara; pemutusan akses, dan/atau pencabutan tanda daftar PSE. Selain sanksi berupa penghentian sementara dan pemutusan akses merupakan sanksi yang disproporsional dan juga melanggar prinsip proporsionalitas (dalam syarat 3 tahap pembatasan HAM), Permenkominfo 5/2020 juga luput mengatur secara ketat apakah sanksi-sanksi administratif diterapkan secara berjenjang.

Kelima, tidak ada mekanisme banding (appeal) dan hak subjek data untuk menerima notifikasi. Permenkominfo 5/2020 tidak membuka ruang bagi PSE Privat untuk melakukan banding atas permintaan akses yang masuk, pun hak-hak subjek data khususnya terkait hak atas notifikasi ketika datanya diminta untuk diakses oleh K/L dan/atau APH juga nihil.

Keenam, terbukanya potensi akses langsung (direct access) terhadap ‘sistem elektronik’. Pasal 39 memfasilitasi akses APH terhadap ‘sistem elektronik’. Meskipun harus dilakukan berdasarkan surat penetapan pengadilan, pasal ini membuka potensi APH untuk mendapat akses langsung yang disproporsional terhadap ‘sistem elektronik’. Khususnya ketika membaca ketentuan Pasal 39 ayat (4) yang hanya mengatur mengenai opsi-opsi akses, tapi tidak secara eksplisit membatasi adanya akses langsung. Akses langsung terhadap ‘sistem elektronik’ merupakan bentuk akses yang sangat intrusif karena memberikan akses tak terbatas kepada APH sehingga membuka potensi penyalahgunaan wewenang yang besar.

Alih-alih memberikan platform digital keleluasaan untuk melakukan inovasi sebagaimana karakteristiknya, Pendaftaran PSE ini justru menakut-nakuti user platform dengan berbagai macam restriksi yang menyebabkan matinya kemampuan daya kreatif.

Oleh karenanya Koalisi SERIUS Revisi UU ITE meminta Pemerintah Indonesia, utamanya Kemenkominfo, untuk:

  1. Menggunakan pendekatan hak asasi manusia utamanya hak atas privasi dan hak kebebasan berekspresi agar tidak mengulang nasib buruk Orde Baru yang kala itu melakukan pembatasan hak-hak tersebut melalui Kementerian Penerangan RI;
  2. Permenkominfo kiranya tidak menempatkan platform sebagai objek pengaturan yang ketat atau dengan menggunakan pendekatan ancaman alih-alih melakukan model pengaturan co-regulation mengingat karakteristik unik dari internet yang sumber dayanya mayoritas bukan bersumber dari negara–bahkan mayoritas swasta, jaringan yang terdistribusi, dan tujuan utamanya adalah pertukaran informasi (information exchange);
  3. Mencabut Permenkominfo 5/2020 agar masyarakat dapat dengan penuh menerima manfaat internet berupa informasi yang seimbang dan mendapatkan perlindungan atas privasi yang dapat dengan mudah tercederai karena pemberlakukan Permenkominfo 5/2020;
  4. Segera melakukan pengesahan RUU Pelindungan data pribadi sebagai grand design pembaruan dan pengembangan legislasi dan regulasi untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan menekankan pada pendekatan human-centric, yang mampu menjamin perlindungan HAM, sekaligus juga responsif terhadap semua invensi dan inovasi teknologi, termasuk menempatkan kerangka pengaturan PSE dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM.

 

Jakarta, 26 Juli 2022

Koalisi SERIUS Revisi UU ITE

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

  1. Alia Yofira, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 0812-1701-5759;
  2. SAFEnet melalui hotline 08119223375;
  3. Ika Ningtyas, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 08111137820.

Similar Posts