Pemidanaan Terhadap Warga Jenggalu Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,ELSAM desak Pengadilan Tinggi Bengkulu Bebaskan Para Terdakwa

Amicus Curiae tingkat banding dalam Perkara Nomor 48/Pid/2022/PT.Bgl

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) kembali mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau Amicus Curiae dalam kasus kriminalisasi terhadap 5 (lima) warga Desa Jenggalu, Bengkulu, diantaranya Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) (Terdakwa 1), Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm) (Terdakwa 2), Harlan Bin H. Kadli (Alm) (Terdakwa 3), Zulan Hartoyo Bin Alimun (Terdakwa 4), dan Hartono Bin Suryono (Terdakwa 5) yang diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat). Keterangan tertulis (Amicus Brief) ELSAM telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Selasa, 28 Juni 2022. 

Sebelumnya, pada tingkat pertama, ELSAM juga telah mengajukan diri sebagai Amicus Curiae, khususnya pada perkara nomor 57/Pid.B/2022/PN.Bgl, dengan harapan agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dapat memberikan keadilan kepada Para Terdakwa dengan membebaskan dari segala tuntutan. Namun, alih-alih memberikan keadilan, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut justru telah melukai rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya, ELSAM merasa penting untuk mengajukan diri kembali sebagai Amicus Curiae pada tingkat banding.

Pengajuan ELSAM sebagai Amicus curiae tersebut sebagai upaya untuk menyampaikan perspektif kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu agar mampu melihat secara lebih jernih kasus yang menjerat 5 (lima) warga Desa Jenggalu, sekaligus menyoroti berbagai kejanggalan dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak melihat perbuatan Para Terdakwa sebagai satu rangkaian advokasi sengketa tanah yang sedang diperjuangkan oleh warga Desa Jenggalu. Selain itu, putusan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) atau lazim juga disebut insufficient judgement. Padahal putusan selalu disebut sebagai mahkota hakim, untuk itu seharusnya majelis hakim dalam perkara tersebut benar-benar membuat putusan yang bagus;

Secara lebih detail, beberapa poin yang disorot ELSAM dalam keterangan tertulis yang diajukan sebagai berikut:

  1. ELSAM menilai bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa merupakan bentuk pelanggaran HAM dan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Hal ini didasarkan pada Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional HAM No. 7 Paragraf 216 menegaskan bahwa “pemidanaan secara tidak sah atau tidak proporsional dan perlu terhadap masyarakat setempat ataupun pihak luar yang menyampaikan penolakan terhadap praktik pemberian Hak Guna Usaha dll merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.” Oleh karena itu, Komnas HAM menekankan kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pemidanaan tidak sah atau kriminalisasi yang ditujukan untuk menakut-nakuti dalam rangka meredam atau menghilangkan peluang masyarakat untuk menuntut keadilan atas perampasan tanah dan SDA; 
  2. ELSAM melihat bahwa dikarenakan PT. Agri Andalas belum memiliki tanda bukti sertifikat HGU, maka PT. Agri Andalas belum berhak untuk melakukan kegiatan berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai perkebunan di lokasi eks lahan HGU PT. Jenggalu Permai; 
  3. ELSAM menilai majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), khususnya dalam menguraikan unsur “barang kepunyaan orang lain”. Dalam pertimbangan hukumnya, khususnya dalam menguraikan unsur “mengambil barang kepunyaan orang lain”, majelis hakim tidak cukup mempertimbangkan mengenai “barang kepunyaan orang lain” sebagaimana uraian unsur pasal. Alih-alih menguraikan hal tersebut, majelis hakim secara tidak langsung telah menyatakan bahwa tanah Eks HGU PT. Jenggalu Permai merupakan kepunyaan PT. Agri Andalas tanpa mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Padahal, sebagaimana fakta yang termuat di dalam persidangan, tidak ditemukan bukti kepemilikan lahan yang diklaim oleh PT. Agri Andalas tersebut;
  4. ELSAM memandang bahwa kuasa kelola yang diberikan PT. Jenggalu Permai kepada PT. Agri Andalas bukan dalam konteks peralihan HGU, namun sebagai bentuk penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan HGU kepada pihak ketiga yang pada prinsipnya dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Oleh karena kuasa kelola PT. Jenggalu Permai kepada PT. Agri Andalas merupakan suatu bentuk penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan HGU yang dilarang hukum, maka sudah semestinya kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. Agri Andalas berupa menguasai, mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai sebagian lahan HGU Nomor: 06/SL. Desa Jenggalu, atas nama PT. Jenggalu Permai selama kurang lebih 20 tahun adalah kegiatan ilegal. Selain itu, segala proses pengurusan perolehan HGU PT. Agri Andalas yang mendasarkan pada Surat Kuasa Direktur PT. Jenggalu Permai kepada Direktur PT. Agri Andalas yang dikeluarkan oleh Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1994, dianggap cacat prosedur;
  5. ELSAM menilai bahwa penggunaan pasal pencurian dengan pemberatan terhadap lima orang warga Desa Jenggalu cenderung dipaksakan dan mengabaikan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana;
  6. ELSAM menilai bahwa aksi protes warga telah sejalan dengan harapan umum masyarakat untuk memperoleh keadilan sehingga hakim harus memberdayakan kewenangannya untuk menggunakan alasan penghapus pidana berupa sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sebab perbuatan lima warga Desa Jenggalu bersih dari sifat tercela sehingga harus dibebaskan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Kami berharap kasus ini dapat diadili oleh Majelis Hakim dengan orientasi untuk memenuhi keadilan untuk masyarakat, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. 

Jakarta, 29 Juni 2022. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:  Muhammad B. Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863; atau Sayyidatiihayaa Afra (Staf Advokasi ELSAM), telepon: 087889456197; atau Parasurama Pamungkas (Peneliti ELSAM), telepon: 0822-3200-1783.

Similar Posts