Pemekaran Wilayah Papua, Bentuk Pelanggengan atas Politik Diskriminatif terhadap Papua dan Prakondisi bagi Pelanggaran-Pelanggaran HAM Serius di Masa Depan

Kamis, 30 Juni 2021, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yakni Provinsi Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pengesahan ini dituangkan ke dalam tiga undang-undang yang berbeda, di mana masing-masingnya memuat 23 Pasal.

Benar bahwa kewenangan untuk melakukan pemekaran wilayah provinsi adalah kewenangan pemerintah dan dilakukan melalui pembentukan undang-undang. Kewenangan ini memiliki maksud politik yang jelas: desentralisasi. Hal ini pun diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menekankan adanya bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Namun permasalahannya, desentralisasi yang bertujuan untuk mengakselerasi kesejahteraan, memberikan dorongan demokrasi, dan menjamin hak-hak politik, ekonomi, dan budaya justru tidak tergambar dalam pemekaran DOB Papua.

Pemekaran dilakukan secara tergesa-gesa, menihilkan partisipasi bermakna, eksklusif, tidak transparan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan yang matang. Misalnya, proses penyusunan hingga pengesahan ketiga undang-undang tersebut dilakukan selama 10 hari—atau jika dirata-rata setiap undang-undang hanya dibahas selama kurang lebih 3 hari. Padahal inti dari desentralisasi dalam konteks ini pemekaran wilayah adalah melibatkan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan  (Fumihiko Saito: 2008).

Keputusan pemekaran DOB yang terkesan dipaksakan oleh Pemerintah Indonesia juga memperlihatkan suramnya pelaksanaan demokrasi dan penjaminan hak politik masyarakat Papua. Melalui putusan tersebut Pemerintah Indonesia secara terang-terangan telah melangkahi gelombang aspirasi masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua, yang telah menyuarakan protes dan penolakan terhadap rencana pemekaran jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menjadi dasar pembentukan tiga undang-undang DOB. Klaim Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 30 Juni 2022 bahwa usulan pemekaran Papua berasal dari aspirasi masyarakat Papua, di antaranya dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh birokrat di tiga DOB tersebut pada gilirannya hanya mempertegas sikap pemerintah yang tidak mau membuka ruang dialog yang lebih luas kepada rakyat Papua. Ditambah dengan respon kekerasan aparat keamanan di banyak aksi penolakan DOB di Papua maupun di luar Papua, sikap semacam ini pada gilirannya hanya mengamini tudingan soal manipulasi dukungan dan pendekatan kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Papua. Banyak kekhawatiran dari banyak kalangan pemerhati isu Papua yang menyatakan bahwa pembentukan DOB di Papua hanyalah upaya pemerintah Indonesia dalam mengeruk kekayaan Papua, mempermudah keran investasi, mempermudah pemantauan gerakan politik masyarakat Papua, dan tentunya bermuara pada kejahatan HAM lainnya.

Mengikuti konteks dan perkembangan terbaru terkait dengan pengesahan tiga Undang-Undang DOB di atas, ELSAM menggarisbawahi empat pelanggaran serius yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua sebagai berikut:

  1. Pengesahan tiga Undang-Undang DOB merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang menjadi satu dari lima pilar yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia, Pancasila. Pengingkaran ini terutama terlihat dari proses sosialisasi dan pengambilan suara dalam penyusunan rencana pemekaran yang terkesan manipulatif dan hanya melibatkan segelintir elit rakyat Papua.
  2. Pengesahan tiga Undang-Undang DOB merupakan bentuk dari pelanggengan pemerintah atas politik diskriminatif yang selama ini dilakukan terhadap Papua. Ini terlihat dari pemilihan pendekatan pemerintah dalam merespon protes maupun suara-suara sumbang terkait upaya pemekaran di Tanah Papua. Penggunaan kekerasan yang dipertontonkan aparat keamanan Indonesia dalam banyak kesempatan tidak hanya menempatkan rakyat Papua sebagai warga kelas dua, tetapi juga berkontribusi secara positif pada pelanggengan impunitas atas pelanggaran HAM yang menyejarah di Tanah Papua.
  3. Pengesahan tiga Undang-Undang DOB merupakan pertunjukan terang-terangan posisi pemerintah Indonesia yang melihat Tanah Papua hanya sebagai sapi perah bagi segelintir kepentingan elit politik maupun ekonomi. Spekulasi tentang bersiapnya aliran investasi yang akan mengkapling-kapling Tanah Papua pasca DOB  bukan datang dari ruang yang kosong. Dalam satu dekade terakhir baik masyarakat sipil, pemerhati, dan peneliti Papua telah merilis laporan dan fakta yang solid tentang bagaimana Papua telah menjadi lokus penetrasi kapitalisme yang brutal dan mengorbankan rakyat, terutama OAP. Dalam proses perencanaan sampai pengesahan Undang-Undang DOB, keterpinggiran OAP nyaris absen dalam percakapan tentang urgensi pemekaran di Papua.
  4. Pengesahan tiga Undang-Undang DOB membawa satu prakondisi bagi pelanggaran-pelanggaran HAM serius di masa depan, terlebih setelah pernyataan Kepala Divisi Humas Polri (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan pada Kamis (30/6/2022) tentang rencana pembentukan Polda di tiga provinsi baru. Kekhawatiran ini telah muncul di kalangan masyarakat sipil sejak awal wacana DOB muncul di publik. Akar dari kekhawatiran ini tak lain adalah keberadaan aparat keamanan yang dinilai terlalu mencolok di Papua dan memiliki keterlibatan yang tinggi dalam banyak aksi kekerasan, terutama terhadap OAP. Dalam beberapa tahun belakangan penambahan jumlah personel baik TNI maupun Polri juga telah mendapatkan sorotan khusus banyak media dan laporan masyarakat sipil. Ini tak lain karena hal tersebut dinilai menjadi salah satu akar persoalan dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang bermunculan di Papua.

Mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran di atas, ELSAM menilai bahwa tidak ada jalan lain bagi masyarakat sipil dan eksponen gerakan secara luas di Indonesia untuk menolak pembentukan DOB di Papua. Ini tak lain karena pembentukan DOB ini merupakan babak baru dari kegagalan Pemerintah Indonesia atas Papua sejak integrasi pada 1969 yang mengorbankan harga diri dan nyawa rakyat Papua. 

Jakarta, 7 Juli 2022.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Andi Muttaqien (Deputi Direktur ELSAM), telepon: 08121996984; atau Muhammad Azka Fahriza (Staf Advokasi ELSAM), telepon: 085646360902; atau Sayyidatiihayaa Afra (Staf Advokasi ELSAM), telepon: 087889456197;

Similar Posts