Paradoks Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat Paniai: Negara Tak Serius Mengawal Keadilan Korban!

Pengusutan dan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua tahun 2014 telah memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) tengah menyiapkan majelis hakim yang memiliki kapasitas dan kualitas sebagai hakim untuk pengadilan HAM. Melalui Surat Nomor 004/Pansel-HAM7/2022 tertanggal 25 Juli 2022, MA telah meloloskan delapan nama calon hakim ad hoc pelanggaran HAM berat untuk Pengadilan HAM tahun 2022. Dengan begitu tidak akan lama lagi kasus ini segera masuk ke meja hijau dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi MA, mengingat, sudah lebih satu dasawarsa pengadilan HAM tidak pernah dilakukan. Namun disisi lain, MA harus terus berproses di tengah keraguan dan kekecewaan publik akan proses dan hasilnya karena merasa ada ketidakadilan dan berpotensi melahirkan impunitas. Kekecewaan ini sangat beralasan, khususnya jika berkaca pada proses Pengadilan HAM terdahulu yang sama sekali tidak bisa menghukum terduga pelaku dan hasilnya tidak memberikan keadilan bagi korban.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan, pada prinsipnya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat merupakan tanggung jawab negara. Cakupan hak-hak tersebut meliputi hak untuk tahu (right to know), hak atas keadilan (right to justice), hak atas reparasi (right to reparation), dan jaminan tidak berulang (guarantee for non-recurrence).

Dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, sebanyak 34 Jaksa ditunjuk Jaksa Agung sebagai penuntut kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. Sebelumnya tim jaksa penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial IS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/2022. Tersangka IS berasal dari unsur militer yang diduga melakukan tindakan hingga menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka.

Jika melihat keseluruhan proses dan hasilnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengamati bahwa penyidikan umum kasus pelanggaran HAM berat Paniai boleh dibilang setengah hati dan menyisakan sejumlah persoalan sehingga potensial berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban. Ini nampak dari sejumlah persoalan yang mengemuka atas proses penyidikan umum kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

  1. Penyidikan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai mengalami ambiguitas karena penggunaan istilah “penyidikan umum” oleh Jaksa Agung. Pasalnya, istilah ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dikarenakan tidak dikenal baik dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  2. Penyidikan umum oleh tim Kejagung tidak didahului pernyataan resmi bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM diterima dan dinyatakan lengkap. Alih-alih menyatakan lengkap, Kejagung justru menyatakan bahwa penyelidikan Komnas HAM atas kasus Paniai belum memenuhi adanya bukti yang cukup sekaligus menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 dengan fokus salah satunya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, waktu dimulainya penyidikan terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Dengan begitu, muncul permasalahan sejak kapan dihitungnya jangka waktu dimulainya penyidikan.

  1. Proses penyidikan hanya dilakukan penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada JAM-Pidsus, tanpa melibatkan penyidik ad hoc. Padahal tim penyidik ad hoc merupakan amanah dari UU No. 26 Tahun 2000 yang didalamnya terdiri dari unsur diluar kejaksaan seperti pemerintah dan/atau masyarakat. Pelibatan unsur non kejaksaan tersebut penting agar proses penyidikannya independen dan turut memastikan agar dalam proses penyidikannya tidak melewatkan bagian-bagian penting yang berperan untuk mengungkap seluruh aktor yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus.
  2. Dalam proses penyidikan umumnya, penyidik gagal menarik pihak-pihak yang berada dalam rantai komando (chain of command) untuk bertanggungjawab, mengingat ada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam kasus Paniai dibandingkan tersangka IS. Pasalnya IS hanya merupakan komandan lapangan (Perwira Penghubung di Komando Distrik Militer) dan bukan pemegang komando. Penetapan tersangka yang hanya satu orang dan merupakan perwira penghubung ini mengesankan penanganan perkara ini hanya formalitas.

ELSAM menyadari hasil positif dari penyelenggaraan pengadilan HAM senantiasa terkait dengan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pasalnya kasus-kasus tersebut dilakukan oleh rezim otoritarian militer yang melibatkan aktor negara. Penyelenggaraan pengadilan HAM internasional menjadi sulit dilakukan apabila melihat arah politik hukum yang menyertai pembentukukan UU UU No.26/2000. Padahal, dorongan adanya pembentukan peradilan internasional sangat kuat karena adanya ketidakpercayaan dunia internasional terhadap sistem peradilan Indonesia.

Terlepas dari semua catatan atas proses pengadilan HAM kasus Paniai dan celah hukum yang menyertainya, modalitas yang dimiliki oleh nama-nama calon hakim ad hoc Pengadilan HAM dalam melakukan terobosan-terobosan tersebut sesungguhnya besar. Indonesia sejak lama telah memoderasi kebebasan hakim untuk dapat mencari hukum atas suatu peristiwa konkret dari hukum tidak tertulis maupun rasa keadilan masyarakat. Secara normatif hal ini mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu, dalam kasus ini hakim harus benar-benar menjalankan perannya sebagai Wakil Tuhan untuk memastikan hak-hak para korban meliputi hak untuk tahu (right to know), hak atas keadilan (right to justice), hak atas reparasi (right to reparation), dan jaminan tidak berulang (guarantee for non-recurrence) terpenuhi. Bahkan tidak kalah pentingnya, kasus ini akan membuka kotak pandora atas pelanggaran HAM lainnya dan menentukan nasib Papua ke depan termasuk komitmen pemerintah Jokowi berkomitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di Papua.

Jakarta, 27 Juli 2022.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Andi Muttaqien (Deputi Direktur ELSAM), telepon 0812-1996-984 Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863;

Similar Posts