Mengantisipasi Ancaman dan Risiko Keamanan Siber dalam Pemilu 2024
KPU perlu mengantisipasi sejumlah langkah mitigasi dan investigasi berbagai risiko keamanan siber dalam Pemilu 2024.

Mengantisipasi Ancaman dan Risiko Keamanan Siber dalam Pemilu 2024

Senin, 18 Des 2023

Dugaan kebocoran data pemilih pada sistem informasi pemilu yang dimiliki oleh KPU kembali terjadi. Sejumlah kasus kebocoran data seperti pada akhir November 2023 lalu, akun anonim Jimbo di BreachForum yang mengunggah 252 juta data pemilih yang diklaim didapatnya dari situs kpu.go.id. 

Dari insiden tersebut, mestinya KPU dapat melakukan sejumlah langkah antisipasi, selain memitigasi dan menginvestigasi dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, mengingat besar dan sensitifnya data yang dikelola oleh KPU.

Sebagai langkah antisipasi risiko dan ancaman keamanan siber dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, penting bagi KPU untuk melakukan sejumlah langkah:
▪ Melakukan asesmen dan audit keamanan terhadap seluruh sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh KPU, 
▪ Penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi (privacy policy),
▪ Penyusunan pedoman perilaku (code of conduct) perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu
▪ Penunjukan petugas/pejabat pelindungan data pribadi, untuk memastikan pemenuhan hak subjek data
▪ Penerapan privacy by design dan privacy by default untuk seluruh sistem informasi elektronik yang dikembangkan
▪ Melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA) dari seluruh tahapan Pemilu
▪ Penyusunan regulasi terkait dengan data akses dan data sharing untuk data-data Pemilu dengan pemangku kepentingan
▪ Peningkatan kapasitas bagi seluruh penyelenggara pemilu terkait dengan risiko dan antisipasi keamanan siber dari sistem informasi yang dikelola dan digunakan KPU
▪ Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait

Selengkapnya dalam rilis pers Antisipasi Serangan Siber pada Pemilu 2024

A R T I K E L T E R K A I T

Rabu, 27 Jul 2022
Pengusutan dan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua tahun 2014 telah memasuki...
Kamis, 22 Sep 2022
Setelah 18 tahun mati suri Pengadilan HAM di Indonesia kembali bekerja. Hari ini, Rabu, 21 September 2022, Pengadilan HAM kembali diaktifkan dimana sidang pertama Pengadilan HAM dilangsungkan di PN Makassar untuk mengadili kasus Paniai 2014.
+