Masa Transisi UU PDP, Rawan Pembiaran Kebocoran Data Pribadi

Dalam beberapa hari ini, publik dihebohkan dengan rentetan dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan dua entitas strategis, karena mengelola hajat hidup banyak orang dan fungsi pelayanan publik,selain jumlah data yang dibocorkan juga sangat signifikan. Setelah dugaan kebocoran 44,237 juta data pribadi yang dikelola oleh aplikasi MyPertamina, di bawah PT. Pertamina, masyarakat kembali dikejutkan dengan dugaan kebocoran 3,250 milyar data yang berasal dari aplikasi PeduliLindungi, yang dikelola Kementerian Kesehatan sebagai aplikasi contact tracing.

Rangkaian insiden kebocoran data pribadi tersebut sejatinya menunjukkan belum siapnya pengendali data,khususnya yang berasal dari badan publik, untuk memastikan pemenuhan seluruh kewajiban sebagai pengendali data, sebagaimana diatur dalam UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu prinsip dalam pemrosesan data pribadi yang diakui dalam UU PDP adalah prinsip integritas dan kerahasiaan, yang diimplementasikan dengan adanya kewajiban untuk memastikan keamanan pemrosesan, menjaga kerahasiaan, dan kewajiban pemberitahuan (notification) jika terjadi kebocoran. Setiap pengendali/pemroses data juga harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukannya.

Langkah-langkah tersebut termasuk: anonimisasi; pseudonimitas; enkripsi data; memastikan sistem dan layanan pemrosesan; menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan ketahanan; memulihkan ketersediaan dan akses ke data jika datanya hilang; dan adanya suatu proses untuk menguji, menilai dan mengevaluasi efektivitas tindakan untuk menjamin keamanan pemrosesan data. Sayangnya memang,sejauh ini peraturan pelaksana untuk mengimplementasikan berbagai kewajiban pengendali data yang diatur dalam UU PDP, termasuk pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, saat ini masih dalam proses penyusunan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pengendali data terhadap standar-standar pelindungan data pribadi, termasuk langkah mitigasi ketika terjadi insiden kebocoran, selama masa transisi UU PDP?

Periode transisi implementasi UU PDP memang menjadi masa kritis dalam hal kepatuhan pengendali data untuk memastikan penerapan standar pelindungan data pribadi, termasuk risiko pembiaran jika terjadi insiden kebocoran data pribadi. Situasi ini terjadi dikarenakan adanya keharusan penyesuaian berbagai regulasi terkait pelindungan data pribadi dengan UU PDP, termasuk kelembagaannya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah keberadaan regulasi saat ini (existing regulation), seperti PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transisi Elektronik (PP PSTE) dan Permenkominfo No. 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen PDPSE), masih dapat diterapkan? Siapa lembaga yang bertanggungjawab untuk memastikan pelindungan data pribadi sebelum terbentuknya Lembaga Pengawas PDP?

Secara hukum, untuk menghindari kekosongan hukum dan tetap memastikan jaminan pelindungan data pribadi warga negara, semestinya existing institution (lembaga yang ada saat ini) yang bertanggungjawab dalam pelindungan data pribadi, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tetap secara proaktif mengimplementasikan berbagai peraturan pelindungan data pribadi (PP PSTE dan Permen PDPSE). Kehadiran UU PDP justru dapat menjadi rujukan tambahan yang dapat mengoptimalkan langkahlangkah pelindungan data pribadi, termasuk respons ketika terjadi insiden kebocoran. Salah satunya, saat ini misalnya adanya kejelasan terkait dengan pengaturan hak subjek data, termasuk dalam hal notifikasi kepada subjek data, ketika terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi oleh pengendali data.

Notifikasi ini menekankan pada prinsip without undue delayed, dalam UU PDP diatur dalam rentang waktu 3 x 24 jam, meski sayangnya tidak dijelaskan terhitung semenjak kapan hitungan tersebut berlaku.

Dengan kondisi tersebut, merespons rentetan insiden kebocoran data pribadi yang terjadi pada aplikasi MyPertamina dan PeduliLindungi, untuk menjamin tetap terlindunginya data-data pribadi warga negara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendorong:

  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil peran sesuai wewenang yang diatur dalam existing regulation, untuk menghindari kekosongan hukum dan institusi, dalam memastikan tetap terlindunginya data-data pribadi warga negara. Peran ini dapat diwujudkan dengan melakukan serangkaian proses investigasi untuk menyelidiki penyebab kebocoran, serta langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko, termasuk mendorong pengendali data untuk segera memberikan notifikasi kepada publik, karena menyangkut data terkait layanan publik (Pasal 46 (3) UU PDP).
  2. Pengendali data, khususnya yang berasal dari badan publik, untuk secara konsisten mengimplementasikan seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi sesuai dengan yang dimandatkan UU PDP, berangkat dari standar kepatuhan yang telah diatur dalam existing regulation (peraturan perundangan-undangan yang berlaku).
  3. Pemerintah menjamin proses yang terbuka dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam penyusunan peraturan pelaksana UU PDP, termasuk dalam pembentukan Lembaga Pengawas PDP, untuk menghasilkan regulasi yang baik. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan teknis dalam implementasi UU PDP, salah satunya misalnya terkait dengan posisi dari pengendali data,apakah termasuk badan publik atau korporasi, karena akan berpengaruh pada proses penegakan hukumnya. Sebagai contoh, apakah aplikasi MyPertamina termasuk korporasi atau badan publik? Mengingat definisi badan publik dalam UU PDP juga mencakup institusi yang sebagian anggarannya berasal dari APBN.
  4. Pemerintah, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), melakukan audit dan penilaian (assessment) menyeluruh terhadap sistem keamanan dari sistem informasi elektronik yang dikelola pemerintah, untuk mencegah serangan peretasan dan kebocoran data lanjutan. Selain itu, keberadaan Satuan Tugas Kebocoran Data Pribadi mestinya juga dapat dioptimalkan dalam hal fungsi koordinasi antar-institusi terkait, sebagai persiapan dalam implementasi UU PDP.Jakarta, 16 November 2022

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Wahyudi Djafar
Direktur Eksekutif

Similar Posts