Kekerasan terhadap Pegiat Pariwisata di Taman Nasional Komodo sebagai Ekses Pelibatan Alat Negara (POLRI) untuk Pengamanan Investasi

Pada hari Senin (1/8), Pelaku Pariwisata Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo (TNK) melakukan aksi damai dengan memunguti sampah di beberapa titik termasuk Bandara Nasional Komodo sambil berorasi mengenai penolakan kenaikan tarif masuk TNK yang semula Rp. 150.000 menjadi Rp. 3.750.000. Ketika tengah melakukan aksi damai, orator diberhentikan dengan senjata laras panjang oleh anggota kepolisian, hingga pembubaran aksi. Polres Manggarai Barat menangkap 42 orang pelaku usaha TNK dan pegiat pariwisata dan menahannya hingga 2 Agustus 2022, enam orang diantaranya mendapatkan luka serius karena ditendang dan dipukuli. Satu orang jurnalis turut ditangkap ketika sedang meliput kejadian kekerasan (Floresa, 2022).

Kenaikan tarif tersebut dilakukan oleh PT. Flobamor, sebuah BUMD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nantinya pembelian tiket TNK dikelola PT. Flobamor melalui aplikasi online dengan mekanisme membership. Penolakan terjadi karena kenaikan tetap dilakukan di saat pelaku pariwisata, pegiat lingkungan, hingga organisasi dunia seperti UNESCO menganggap hal ini akan menjadi permasalahan serius utamanya untuk lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Terlebih jumlah angka kenaikan tarif yang signifikan membuat para pelaku usaha merasa bahwa PT. Flobamor hendak melakukan monopoli bisnis dan komersialisasi kawasan TNK. 

Merespon aksi protes masyarakat atas kenaikan tarif tersebut, aparat pun memberlakukan siaga dua di Labuan Bajo, di mana aparat tambahan juga dikerahkan dari wilayah lain, termasuk dari Polda NTT. Sejak Senin pagi, aparat keamanan, baik polisi, Brimob terlihat memenuhi kota Labuan Bajo. Mereka terlihat siaga di depan hotel-hotel, fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan, serta ada yang patroli keliling kota. (Floresa, 2022).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memandang bahwa aksi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha TNK dan pegiat pariwisata adalah bentuk aksi protes damai yang tidak sepatutnya direspon menggunakan kekerasan. Aksi damai harus dilihat sebagai alat demokrasi partisipatif bukan dilihat sebagai ancaman yang patut diserang menggunakan alat keamanan. Terlebih, aksi damai telah dijamin oleh konstitusi khususnya ketentuan Pasal 28E (hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat) pula diperkuat dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Seharusnya Kepolisian melihat aksi damai ini sebagai bentuk pemanfaatan hak asasi masyarakat sehingga seharusnya dilindungi dan bukan direpresi.  

Tindakan represi oleh aparat kepolisian tersebut semakin mempertontonkan sikap negara yang anti kritik dan lebih mementingkan kepentingan investasi dibanding mendengar aspirasi masyarakat yang langsung terdampak kebijakan. Kejadian ini tentu telah menambah daftar panjang angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun ini. Berdasarkan monitoring media yang dilakukan ELSAM, di periode Januari hingga Juni 2022, kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tercatat sudah 17 kali terjadi. 

Pelibatan POLRI sebagai alat untuk pengamanan bisnis dan investasi tentu problematis. Mengingat, POLRI sejatinya merupakan alat negara dan bukan alat perusahaan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara…”. Pasal ini jelas meminta Kepolisian untuk bekerja sesuai dengan tujuan negara yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku pariwisata TNK sejatinya telah mengingkari tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

Lebih lanjut, ELSAM juga memiliki catatan penting terhadap kinerja kepolisian selama ini khususnya dalam menangani aksi demonstrasi damai (peaceful protest). Dalam penanganannya acapkali aparat kepolisian masih melakukan pengerahan dan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force), yang kerap berdampak pada adanya korban. Mestinya Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, cukup menjadi rujukan kepolisian dalam penanganan demonstrasi. Semua tindakan yang dilakukan dalam setiap tahapan dilakukan secara terukur dengan mengacu pada ancaman yang ada.

Dengan begitu, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap aksi warga atas komersialisasi kawasan TNK telah melanggar sejumlah kebijakan internal kepolisian sendiri. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya Perkap No. 1/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian pendapat di Muka Umum, Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Pelanggaran ini melecehkan semangat Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang digembar-gemborkan melalui slogan “PRESISI” yang konon ingin mengedepankan aspek humanisme dalam konteks tindakan-tindakan kepolisian.

Selain permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terdapat permasalahan fundamental lain yang terjadi. Negara untuk kesekian kalinya sembrono dalam mengambil tindakan berperspektif HAM dalam dinamika bisnis pariwisata. ELSAM pada tahun 2020 mempublikasikan riset berjudul “Memetakan Mozaik Pelanggaran HAM Dalam Konteks Pembangunan Perspektif Bisnis dan HAM” dan menemukan bahwa permasalahan pembangunan pariwisata sangat sarat dengan pelanggaran HAM salah satunya berkaitan dengan penghilangan partisipasi masyarakat dalam keputusan pembangunan pariwisata (Adzkar Ahsinin, dkk., 2020). Mengecewakannya, hal ini terpampang dalam kisruh kenaikan tarif TNK di Labuan Bajo. Padahal, sebagai negara pendukung UNGPs (Guiding Principles on Business and Human Rights), Indonesia memikul tanggung jawab untuk melaksanakan bisnis yang berperspektif HAM. Pada prinsip pertama ditetapkan bahwa negara harus menghormati hak asasi manusia, termasuk mewajibkan perusahaan untuk menghormati HAM. Terlebih, sebelumnya UNESCO dalam sidang World Heritage Committee (WHC) ke-44 yang berlangsung di Fuzhou, China, pada 16 – 31 Juli 2021, telah merekomendasikan Indonesia untuk menghentikan proyek-proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar lokasi TNK. Dengan alasan, proyek memiliki potensi dampak nilai Outstanding Universal Value (OUV). OUV adalah salah satu kriteria penilaian UNESCO untuk penetapan warisan dunia (Maria Regina Caeli, 2022).

Oleh karenanya, berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ELSAM mendesak kepada:

  1. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Daerah untuk menghentikan pembangunan infrastruktur wisata di Taman Nasional Komodo (TNK);
  2. Kapolri perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan sistem pendidikan untuk seluruh anggotanya, yang menjamin dipahaminya prinsip dan instrumen HAM dalam kerja-kerja kepolisian;
  3. Komnas HAM dan Kompolnas harus melakukan investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Manggarai Barat;
  4. Kapolri untuk memeriksa Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Kapolres Manggarai Barat serta jajaran dibawahnya atas kejadian represifitas terhadap peserta aksi damai di Kawasan Taman Nasional Komodo dan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang terlibat melakukan kekerasan;

Jakarta, 3 Agustus 2022

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Andi Muttaqien (Deputi Direktur ELSAM), telepon: 08121996984; atau Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863; atau Sayyidatiihayaa Afra (Staf Advokasi ELSAM), telepon: 087889456197;

Similar Posts