Setelah 50 Tahun Peristiwa 1965, (Masih) Menunggu Penyelesaian

“Setelah membunuh korban pertamanya, tubuh penjagal biasanya seperti terkena demam dan tidak bisa tidur. Tetapi, semakin banyak jiwa-jiwa yang telah ‘diantarkannya’ ke dunia lain di sana, ia menjadi terbiasa membunuh. ‘Rasanya seperti menyembelih kambing,’ kata mereka.”

Kalimat yang ditulis Pipit Rochijat dalam artikel “Saya PKI atau Bukan PKI” (1984) sejatinya masih terngiang-ngiang di kepala sampai hari ini. Pipit Rochijat masih duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) saat terlibat dalam pembantaian pertamanya.

Lima puluh tahun setelah peristiwa 1965, narasi tentang kengerian matinya 500.000-3.000.000 orang tak berdosa masih luput dari ruang kesadaran mayoritas orang Indonesia. Di saat orang-orang mencoba membuka mata hati untuk mulai menerima keganasan yang dulu pernah dilakukan, berbagai aksi penolakan terhadap fakta sejarah pembantaian massal justru kian marak. Berbagai pertemuan para penyintas peristiwa 1965 dibubarkan paksa di berbagai daerah. Selain itu, di beberapa ruas jalan, spanduk-spanduk atas nama militer digantung dengan kalimat “Hati-hati Komunis Gaya Baru (KGB)” dicetak besar dan menyala. Banyak orang terlibat dalam pembantaian massal, dan sebanyak itu pula yang berusaha untuk menguburnya dalam-dalam.

Upaya mempertahankan ingatan akan peristiwa 1965-1968 terus dilakukan oleh para penyintas dan masyarakat sipil. Salah satunya dilakukan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) yang baru-baru ini (19-21 Agustus 2015) menggelar rangkaian pertemuan nasional antar penyintas dan masyarakat sipil di Jakarta. Pertemuan nasional itu mencerminkan keteguhan dan semangat pengungkapan kebenaran yang terefleksi ke dalam prinsip “Satya Pilar”, fondasi konstitusional untuk membangun kembali peradaban yang dihancur-leburkan kekuasaan.

Prinsip itu terdiri dari enam jalan pengungkapan kebenaran. Pertama, penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum. Kedua, pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut. Ketiga, pemulihan martabat dan penghidupan korban. Keempat, pendidikan dan dialog publik menujuk rekonsiliasi. Kelima, pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan. Keenam, partisipasi aktif korban dan penyintas.

Di saat kelompok masyarakat sipil mulai bahu-membahu mengagas usaha pengungkapan sejarah pembantaian massal, Pemerintah Indonesia terlihat gamang dalam menentukan sikap, khususnya terkait peristiwa 1965. Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan masyarakat sipil, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Selain itu, agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga telah dinyatakan di Nawa Cita, sebagai salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Walaupun Presiden telah membentuk komite kepresidenan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, namun komitmen dan janjinya belum mampu untuk direalisasikan hingga saat ini. Kondisi ini jelas sangat dipengaruhi oleh penolakan beberapa kelompok dan institusi militer yang tidak menginginkan adanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya permintaan maaf dari pemerintah.

Di sisi lain, terobosan menarik dilakukan oleh walikota Palu, Rusdi Mastura, yang meminta maaf kepada korban peristiwa 1965/1966 di Palu pada 24 Maret 2012. Walikota Palu itu juga mengaku bahwa sewaktu remaja ia aktif sebagai anggota Pramuka dan kerap kali diperintah aparat tentara untuk menjaga para tahanan peristiwa 1965. Di sana Rusdi menyaksikan tindak kekerasan terhadap para tahanan sehingga tindak pelanggaran HAM berat terjadi. Tindak lanjut dari permintaan maaf tersebut, Rusdi Mastura mengatakan akan membentuk program rehabilitasi dan rekonsiliasi untuk para korban.

Selain Walikota Palu, Rusdi Mastura, permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965 juga pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai bagian dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Permintaan maaf ini bukan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi kepada orang-orang yang menjadi korban peristiwa 1965. Hal ini sepertinya harus digarisbawahi bahwa tindakan permintaan maaf ini bukan berarti berpihak kepada ideologi tertentu, namun tindakan ini murni karena alasan kemanusiaan.

Perlu diketahui bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2012) dan Dengar Kesaksian Penyintas yang digelar KKPK (2014) menemukan bahwa setidaknya terjadi pembantaian secara sistematis, perampasan, dan pemerkosaan terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Untuk itu, sebelum dilakukannya permintaan maaf, sebaiknya juga dilakukan pengakuan terlebih dahulu dari pemerintah bahwa memang peristiwa 1965 benar terjadi. Pengakuan dari pemerintah ini kemudian ditindaklanjuti dengan upaya pengungkapan kebenaran dari peristiwa 1965. Hingga saat ini, masyarakat pada umumnya hanya mengetahui peristiwa 1965 berdasarkan dari versinya Orde Baru. Sementara sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang membantah sejarah peristiwa 1965 versi Orde Baru tersebut. Untuk itu, lagi-lagi demi alasan kemanusiaan dan upaya pencegahan terjadinya kembali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, maka menjadi penting adanya upaya pengungkapan kebenaran untuk pelurusan sejarah.

Jelas upaya ini bukanlah jalan yang mudah. Jalan menuju penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya peristiwa 1965, adalah jalan yang sangat terjal dan berliku. Setengah abad setelah peristiwa 1965, jalan menuju rekonsiliasi nampaknya penuh debu dan kerikil. Namun pertanyaan yang menganggu adalah apakah negara perlu lima puluh tahun lagi untuk punya langkah yang berarti bagi kehidupan para penyintas? Jangan-jangan selama waktu itu, kita justru terus menambah pembantaian-pembantaian yang baru.[]

Penulis: Miftah Fadhli
Editor: Ari Yurino