Kinerja HAM Pemda

Kinerja HAM Pemerintah Daerah #1: Kabupaten Gorontalo sebagai Kabupaten Peduli HAM

Bagian 1 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Gorontalo – Pemberian penghargaan Kabupaten Gorontalo—dan 131 kota/kabupaten lain di Indonesia, sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, oleh Kementerian Hukum dan HAM, tentu layak mendapatkan apresiasi. Dalam konteks tertentu, program ini sebenarnya dapat memicu daerah untuk bekerja lebih serius dalam menegakkan HAM di wilayahnya, sekaligus sebagai indikator kesadaran HAM yang mulai tumbuh di Indonesia. Dalam konteks yang lain, substansi pemajuan dan penegakan HAM seharusnya juga menjadi perhatian serius dan tidak semata-mata diterjemahkan sebagai komponen-komponen statistik. Komponen penilaian, oleh karenanya, akan sangat mempengaruhi pilihan kabupaten/kota dan memperlihatkan kualitas pemahaman pemerintah dalam memaknai HAM dalam kerja-kerja birokrasinya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memilih Kabupaten Gorontalo, di antara enam pilihan kabupaten dan kota […]

Kinerja HAM Pemerintah Daerah #2: Kota Jayapura dalam Upaya Meningkatkan HAM di Tingkat Lokal

Bagian 2 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Jayapura – Bersama dengan 131 kabupaten/kota lain, tahun 2015 Kota Jayapura mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai satu-satunya kota yang menerima penghargaan di provinsi Papua, penghargaan tersebut sebenarnya dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja HAM pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada sistem desentralisasi, yang memberikan ruang konstitusional kepada pemerintah kabupaten/kota, sebagai perwakilan negara yang paling bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan hak asasi manusia di tingkat lokal. Dalam rangka penggalian data untuk penelitian yang bertajuk “Menilai Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melaksanakan proses penelitian lapangan ke Kota Jayapura, dari enam pilihan kabupaten/kota dan […]

Kinerja HAM Pemerintah Daerah #3: Anomali Pengejawantahan HAM di Kota Padang

Bagian 3 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Padang – Sebagai kota yang selama dua tahun berturut-turut (tahun 2015 dan 2016), memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), peran serta Pemerintah Kota Padang dalam merealisasikan penikmatan HAM bagi setiap individu yang berada dalam ranah kekuasaannya patut untuk diapresiasi. Keberadaan ini sejatinya dapat menjadi tolak ukur bahwa kesadaran akan isu HAM tidak semata-mata menjadi ranah perbincangan di tingkat nasional ataupun internasional, namun juga telah merambah hingga tingkat lokal/domestik. Bertalian dengan hal tersebut, saat ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tengah melakukan penggalian data untuk penelitian yang bertajuk “Menilai Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah”, kepada enam kabupaten/kota terpilih yang telah memperoleh predikat […]

Kinerja HAM Pemerintah Daerah #4: Peningkatan SDM sebagai Fokus Pemenuhan HAM di Kabupaten Kayong Utara

Bagian 4 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Sukadana – Sejak tahun 2007 Kayong Utara (KKU) ditetapkan sebagai daerah pemekaran baru, lepas dari kabupaten induknya, Ketapang. Meski baru dapat mengoperasikan layanan pemerintah daerah secara lengkap pada 2009, namun kabupaten ini mampu mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM menurut versi Kementerian Hukum dan HAM, tiga tahun berturut-turut, 2014, 2015, dan 2016. Padahal berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), daerah termuda di Kalimantan Barat ini masih masuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Fakta menjadi menarik untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal, dengan segala kewenangan yang diberikan menurut konstitusi, serta sumberdaya […]

Kinerja HAM Pemerintah Daerah #5: Kabupaten Manggarai Timur dalam Situasi Ketertinggalan dan Predikat Peduli HAM

Bagian 5 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Manggarai Timur- Didirikan tahun 2007, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) termasuk kabupaten termuda yang memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mencapai 56,58/100 pada tahun 2015, kenyataannya kabupaten ini dianggap telah memenuhi syarat sebagai Kabupaten Peduli HAM oleh Pemerintah Pusat, yang penilaiannya didasarkan pada lima indikator HAM yang ditetapkan dalam Permenkumham No. 25 Tahun 2013. Gambaran singkat tentang Matim ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan serius mengenai faktor apa yang dapat menentukan sebuah unit pemerintahan lokal dapat dikatakan telah menjalankan kewajibannya terhadap HAM. Pasalnya, angka IPM yang rendah sejatinya memperlihatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan kesetaraan gender yang rendah. […]

Kinerja HAM Pemerintah Daerah #6: Pemenuhan HAM sebagai Pelaksanaan Kewajiban dan Pelayanan Pemerintah Kota Surakarta

Bagian 6 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM, Solo- Secara umum bila dibandingkan dengan lima daerah lainnya, yang menjadi lokus penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dalam mengukur kinerja HAM pemerintah daerah, Surakarta dapat dikatakan terbaik sarana dan prasarananya. Hal ini bisa dilihat kelengkapan regulasi atau kebijakan yang diciptakan di tingkat daerah, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Surakarta telah membentuk hampir seluruh perangkat kebijakan yang terkait dengan layanan dasar, seperti Perda Keterbukaan Informasi Publik, Perda Pendidikan, Perda Perlindungan Anak, Perda Kesetaraan Difabel, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, serta sejumlah Peraturan Walikota yang mendukung berjalannya perda-perda tersebut. Keseluruhan kebijakan di atas juga didukung […]

Riset Implementasi RANHAM #3: RANHAM Perlu Menjadi Sistem Dalam Pelaksanaan Kewajiban dan Pelayanan Pemrintah Provinsi NTT

Bagian 7 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM-Kupang.  Pasca reformasi, upaya peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dituangkan dalam kebijakan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Tujuannya tidak lain menyamakan persepsi tentang pelaksanaan strategi rencana aksi di daerah. Meskipun demikian, kebijakan RANHAM yang telah dilaksanakan di berbagai era pemerintahan belum sepenuhnya menjadi representasi keberhasilan penegakan HAM di Indonesia. Sejumlah persoalan mulai dari bentuk dan desain kebijakan perlu ditelaah lebih lanjut untuk menakar implementasi RANHAM sebagai alat percepatan pemenuhan HAM yang diharapkan. Selama periode 4 – 8 Juni 2018,  Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM) melakukan kajian terkait implementasi RANHAM di Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam proses pengumpulan data, sebanyak 10 […]

Riset Implementasi RANHAM #1: Inisiatif Kota Palu Membentuk RANHAM Daerah

Bagian 8 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM-Palu. Dalam lima generasi kehadiran kebijakan RANHAM di Indonesia, pemerintah daerah telah berupaya untuk mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas penikmatan dan penegakan HAM di daerah. Namun demikian, kebijakan RANHAM yang telah melewati beragam era pemerintahan ternyata belum mampu menjadi representasi bagi keberhasilan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Meskipun beberapa daerah telah memiliki kebijakan RANHAM daerah dan berhasil, ada lebih banyak daerah yang belum memahami bahwa program-program pembangunan daerah sesungguhnya terintegrasi ke dalam kebijakan RANHAM daerah yang seharusnya ditetapkan setiap tahunnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencoba mengekplorasi persoalan ini dalam sebuah studi mengenai implementasi RANHAM yang diselenggarakan di lima wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, […]

Riset Implementasi RANHAM #2: RAN HAM Sebagai Prinsip Asas Pemerintahan Yang Baik dan Tantangan Pemenuhan Hak di Kalimantan Barat

Bagian 9 dari 9 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM-Pontianak. Pada bulan Mei tanggal 30 April hingga 4 Mei 2018, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan kajian implementasi RAN HAM di Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat. Dibantuk dengan partner lokal, Gemawan, proses pengumpulan data melibatkan multi-pengambil kebijakan mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga akademisi. Proses pengumpulan data ditujukan untuk melihat bagaiamana pemerintah daerah Pontianak dan Provinsi Kalbar berusaha menjawab tantangan pemenuhan hak dengan menggunakan instrument RAN HAM. Pada tahun 2017, Kota Pontianak menyandang gelar kota paling bersih dari korupsi kedua setelah Jakarta Utara, dengan Indeks Persepsi Korupsi 66,5 berdasarkan survey persepsi publik yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII). Angka tersebut mendapat nilai lebih tinggi dari rerata […]