Sembilan Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia: Memperingati Jelang Satu Dekade UNGPs

Sembilan Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia: Memperingati Jelang Satu Dekade UNGPs

Prinsip-prinsip PBB tentang Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) telah disahkan pada 2011 telah membuka babak baru relasi antara bisnis dan hak asasi manusia.

UNGPs memberi arah baru bagi hadirnya sistem tata kelola polisentris dalam perspektif ekonomi global yang mampu menjembatani aktor-aktor pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, yakni negara, korporasi, dan masyarakat sipil. Perkembangan tersebut disambut baik dan antusias oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia dengan mengintegrasikan UNGPs ke dalam sistem hukum nasional, dan menurunkannya dalam level operasional terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Dalam perkembangannya di Indonesia, promosi dan mengarusutamakan prinsip UNGPs telah dilakukan melalui: pertama, upaya untuk membentuk regulasi terkait bisnis dan hak asasi manusia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia. Kedua, upaya pemajuan isu bisnis dan hak asasi manusia dalam sejumlah aktivitas, seperti diskusi, seminar, workshop, training, dan aktivitas advokasi lainnya. Ketiga, mendorong perusahaan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip UNGPs ke dalam kebijakan dan operasional internal perusahaan. Selain itu, dimasukkannya isu bisnis dan hak asasi manusia dalam Rencana Aksi HAM 2015-2019 sebagai salah satu pengakuan penting dari perkembangan implementasi bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia.

Meskipun sudah terdapat capaian-capaian signifikan ternyata masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, baik dari sisi Negara maupun perusahaan atau pelaku bisnis. Tantangan dari sudut Negara terdapat beberapa hal: belum efektifnya mekanisme pengaduan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran operasi bisnis, baik pelanggaran oleh negara maupun perusahaan. Belum adanya leading sector dan kerangka Aksi yang jelas terkait isu bisnis dan HAM tidak secara sistematis diterjemahkan pada kebijakan dan program Pemerintah. Selain itu, kecenderungan pemerintah daerah yang diduga banyak terlibat dalam pelanggaran HAM di wilayah bisnis dan pengesahan UU Cipta Kerja baru-baru ini merupakan sinyal kemunduran komitmen Pemerintah dalam mengadaptasi prinsip-prinsip UNGPs.

Dari sudut perusahaan dan pelaku bisnis terdapat pula sejumlah hambatan, di antaranya keberadaan inisiatif standarisasi di perusahaan ternyata lebih ditujukan dalam mencapai sertifikasi, dibandingkan untuk membangun bisnis yang menghargai hak asasi manusia. Bahkan masih ditemukan aktor utama dalam pelanggaran HAM di wilayah bisnis adalah perusahaan.

Berdasarkan refleksi terhadap perkembangan (progres) bisnis dan HAM di Indonesia menjelang satu dekade, kami organisasi masyarakat sipil menyampaikan 9 (sembilan) rekomendasi:

  1. Pemerintah meningkatkan upaya penguatan regulasi terkait bisnis dan hak asasi manusia;
  2. Pemerintah melanjutkan pengarusutamaan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam kebijakan terutama di tingkat daerah;
  3. Pemerintah membangun mekanisme pengaduan, pemulihan, serta perlindungan saksi dan korban yang terdampak dari operasi bisnis;
  4. Membangun kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk pemajuan isu bisnis dan hak asasi manusia;
  5. Pemerintah dan Bisnis menjadikan Free Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) sebagai
    landasan dalam operasional bisnis;
  6. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, negara dan pelaku bisnis tentang bisnis dan hak asasi manusia termasuk aparat penegak hukum;
  7. Pelaku bisnis menjadi pioneer penggunaan prinsip bisnis dan hak asasi manusia dalam mekanisme sertifikasi dan penilaian keberlanjutan usaha;
  8. Pelaku bisnis memastikan penghormatan hak asasi manusia dalam rantai pasoknya;
  9. Pelaku bisnis secara terus menerus mengefektifkan mekanisme pengaduanĀ  internal perusahaan untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan.

Bogor, 9 Desember 2020

Konsil LSM Indonesia;Human Rights Working Group (HRWG); Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), PKPA, Penabulu, Sawit Watch, SPKS, KPSHK, CNV Internationaal, FSB Hukatan-SBSI, Inkrispena, dan FAKTA Kalimantan Barat.

Narahubung:
Misran Lubis
Executive Director KONSIL LSM INDONESIA
Telp: 0812 6064 126

Wahyu Wagiman
Executive Director ELSAM
Telp:0812 8558 6524