Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dibentuk pada 14 Agustus 1993 oleh sejumlah aktivis non-government organization (NGO) yang tergabung dalam International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Mereka adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, Asmara Nababan, Hadimulyo, Sandra Yati Moniaga, dan Agustinus Rumansara. 

Pembentukan ELSAM tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik saat itu, yaitu masa ketika Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat yang terdampak. Hal ini telah mendorong para aktivis, termasuk para pendiri ELSAM, untuk terjun langsung menangani korban akibat pembangunan tersebut.  

Seiring berjalannya waktu, advokasi langsung terhadap korban pembangunan dirasa tidak cukup. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Direktur YLBHI) Asmara Nababan (Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen), Hadimulyo (Lermbaga Studi Agama dan Filsafat), Sandra Yati Moniaga (Walhi), dan Agustinus Rumansara (Sekretaris INFID) kerap berdiskusi dan mulai memikirkan strategi lain dalam membela korban.  

Setidaknya ada dua hal yang menjadi kegelisahan mereka saat itu. Pertama, belum ada NGO yang fokus pada studi kebijakan yang berdampak pada HAM. 

 

Kedua, belum ada NGO yang fokus pada kegiatan pendidikan HAM untuk kelompok masyarakat korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM.

 

Saat itu, memang tidak banyak, kalau bukan tidak ada, NGO yang mengadvokasi suatu kebijakan untuk mengoreksi akibat pembangunan. Ini memang bisa dimengerti karena saat itu tenaga dan waktu aktivis NGO banyak tercurah pada penanganan kasus.

Untuk bisa melakukan advokasi kebijakan memang dibutuhkan keahlian tersendiri. Setidaknya keterampilan itu meliputi kemampuan melakukan kajian, riset, dan menyusunnya dalam suatu background paper dan policy paper ringkas-padat sehingga bisa dijadikan bahan negoisiasi untuk melakukan perubahan atas kebijakan tertentu. 

 

Kebutuhan akan adanya sebuah lembaga yang khusus menekuni studi advokasi kebijakan sangat dirasakan saat berhadapan dengan negara-negara donor atau wakil dari lembaga keuangan internasional yang membiayai pembangunan di Indonesia. Tanpa membawa hasil kajian yang memadai, lobi di dunia internasional menjadi sia-sia. 

ELSAM kemudian resmi berdiri dengan bentuk yayasan. Badan pengurus yayasan terdiri dari: Hadimulyo (ketua), Asmara Nababan (sekretaris), Agustinus Rumansara, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Sandra Moniaga (anggota). Abdul Hakim Garuda Nusantara kemudian diminta menjadi Direktur Eksekutif pertama ELSAM. 

Dalam akta pendiriannya ELSAM menggariskan tiga tujuan. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

 

Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM sebagai yang terpancar dalam UUD 1945 dan Pernyataan Umum HAM PBB. 

 

Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat. 

 

Untuk mewujudkan tujuan itu, setidaknya ada empat hal yang akan dilakukan ELSAM. Pertama, melakukan pengkajian terhadap kebijakan dan atau hukum, penerapan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 

 

Kedua, mengembangkan gagasan dan konsepsi atau kebijakan alternatif yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melingungi hak asasi manusia. 

 

Ketiga, melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat. 

 

Keempat, menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsepsi kebijakan atau hukum yang berwawasan demokrasi dan keadilan di masyarakat luas. 

 

ELSAM kemudian banyak melakukan kajian dan penerbitan buku untuk kepentingan advokasi. Untuk mengkampanyekan hasil studi, biasanya hasil kajian dibawa ke forum internasional. Cara demikian memang khas LSM pada masa itu. Sebab, pemerintah lebih sering mendengarkan tekanan dari luar negeri karena ketergantungan utang. 

 

Untuk advokasi di dalam negeri, ELSAM banyak memanfaatkan publikasi media. Hingga 1998 pers Indonesia memang menghadapi banyak tekanan dan hanya meyisakan sedikit celah untuk berita yang dianggap negatif oleh pemerintah. Melalui celah pemberitaan media semacam itulah sebagian misi advokasi ELSAM bisa dilakukan, seperti dalam kampanye kasus Kedung Ombo, Program Keluarga Berencana, dan kampanye antipenyiksaan. Termasuk saat melakukan advokasi terhadap kasus struktural di daerah seperti kasus LB Dingit dan Kasus Amungme, Papua.