Segera Terbit Bunga Rampai Seri Bisnis dan HAM: Perempuan dan Anak dalam Bingkai Relasi Gender, Bisnis dan HAM di Indonesia

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan ELSAM bekerja sama dengan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi segera meluncurkan hasil  penelitian tentang dampak aktivitas bisnis terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan pada 2019 ini memetakan dampak aktivitas bisnis terhadap perempuan dan anak di lima sektor usaha spesifik dan dua sektor interseksional. Sektor spesifik terdiri dari Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Informal, Kesehatan, dan Ekonomi Digital. Sementara sektor interseksional terdiri dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan manajemen kelembagaan dalam instansi pemerintahan dan korporasi swasta.

Penelitian ini menjadi menarik karena pemilihan sektor tersebut didasari oleh kekhasan sudut pandang masing-masing peneliti dalam menangkap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Hasil penelitian tertuang dalam beberapa artikel yang ringkasannya sebagai berikut.

Artikel pertama ditulis oleh Iman Prihandono (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dan Sekar Banjaran Aji (Peneliti ELSAM). Kedua penulis memotret fenomena gangguan kesehatan yang dialami perempuan yang bekerja sebagai penyebar pestisida. Pada gilirannya gangguan kesehatan yang dialami perempuan ini berdampak pada anak-anak. Anak-anak menjadi subjek terdampak tidak langsung dan karenanya juga menempati posisinya yang rentan.

Kedua peneliti mengungkap bahwa kondisi ini bisa terjadi karena pemenuhan hak pekerja untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan (K3) kerja masih minim. Kedua peneliti melihat kehadiran negara dalam penyediaan kebutuhan K3 yang lebih tepat sasaran menjadi sangat vital.

Artikel kedua ditulis Yesaya Sandang (Akademisi Universitas Kristen Satya Wacana/UKSW Salatiga) dan Stroma Cole (University of the West of England/UWE-Bristol dan Co-director organisasi Equality in Tourism). Kedua penulis mengungkap bahwa pekerja pariwisata perempuan posisi yang lebih rentan dibanding laki-laki. Kondisi tersebut menurut kedua peneliti diakibatkan karena ruang kerja yang masih patriarkis. Karena itu, kedua peneliti menekankan perlunya penerapan kebijakan Bisnis dan HAM yang responsif gender, baik dari aktor bisnis maupun pemerintah sebagai regulator.

Sektor ekonomi informal menjadi perhatian Majda El Muhtaj (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan). Majda menyatakan bahwa sektor informal, khususnya pekerja rumahan, masih belum diperhatikanoleh negara. Penulis jeli dengan fakta bahwa pekerja rumahan yang kebanyakan adalah perempuan harus menjalani beban ganda, sebagai pekerja sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga. Untuk itu, negara perlu segera melakukan aksi nyata dengan meletakan posisi perempuan pekerja rumahan secara jelas dalam skema ketenagakerjaan di Indonesia.

Artikel berikutnya mengangkat masalah perlindungan hak atas kesehatan bagi anak dalam kasus produksi kasus susu formula. Penulis yang menganalisis hal ini adalah Eko Riyadi dan Sahid Hadi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kedua peneliti melihat kembali peristiwa yang terjadi satu dekade lalu, tentang kontaminasi susu formula untuk anak, hingga ada gugatan dari para orangtua. Penulis mengungkapkan bahwa kasus ini masih menggambarkan keberpihakan negara pada korporasi karena alih-alih memberikan penjabaran yang transparan tentang masalah kotaminasi, negara justru terlihat pasif.

Artikel kelima ditulis oleh akademisi dari Universitas Indonesia, Sri Lestari Wahyuningroem yang mengangkat sektor yang interseksional. Menurut Ayu, konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) seringkali terjadi pada putaran pemilikan, pengelolaan, dan pembukaan akses SDA. Secara mendetail dengan kerangka keadilan tranformatif dan uji tuntas, Ayu memposisikan perempuan sebagai aktor yang perlu mengklaim kembali pengelolaan SDA karena eratnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya ini menjadi penting untuk memutus pola investasi yang cenderung meminggirkan perempuan dari identias dirinya, dari alam, dan dari penjagaan kedaulatan pangan.

Sektor yang interseksioanal juga diangkat oleh Chloryne Trie Isana Dewi dan Jerina Novita Elpasari dari Fakultas Hukum Universitas Padajajran Bandung. Penulis menyatakan bahwa hak-hak pekerja perempuan sangat berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dalam amantan kedua penulis, penyediaan ruang laktasi dan penitipan anak baik di instansi pemerintah, maupun perusahaan di Indonesia masih minim. Kondisi ini kontraproduktif dengan upaya perlindungan melalui regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteanagakerjaan, beserta peraturan instansi terkait. Untuk itu, Penulis merekomendasikan konstruksi hukum yang lebih menjamin hak-hak anak dan perempuan demi menunjang tumbuh kembang yang prima.

Artikel terakhir ditulis oleh Peneliti ELSAM, Adzkar Ahsinin. Adzkar menelisik kekerasan di berbasis gender di ranah daring dan menekankan pentingnya tanggung jawab aktor bisnis digital atas kasus yang terjadi pada platform yang menjadi produknya. Penyedia platform digital juga dituntut untuk melakukan upaya pencegahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala publik tentang dampak khusus yang dirasakan perempuan dan anak dari aktivitas bisnis. Terlebih, penelitian ini juga dapat didorong memberikan landasan faktual untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi (RANHAM) generasi mendatang.

Nantikan hasil penelitian ini di website ELSAM.

Baca artikel sebelumnya: https://elsam.or.id/elsam-dan-kemenkumham-rancang-penelitian-tentang-dampak-kegiatan-bisnis-terhadap-perempuan-dan-anak/

Penulis: Vita Yudhani