Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia: Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil

Siaran Pers

Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia: Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil

ELSAM, INFID, Konsil LSM, Sawit Watch, INKRISPENA

Tepat 16 Juni 2021, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau the United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sepuluh tahun berlaku secara sukarela bagi negara-negara dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM terkait bisnis. Sebuah langkah besar yang diambil dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM terkait bisnis, seperti penyerobotan tanah adat, hilangnya habitat asli berbagai flora dan fauna endemik yang dilindungi, perusakan lingkungan yang sistemik dan ekstensif, pekerja anak hingga eksploitasi pekerja.

Lebih jauh, menandai peringatan 10 tahun adopsi UNGPs, melalui proyek UNGPs 10+, Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM berupaya memeriksa berbagai peluang dalam mempercepat dan meningkatkan implementasi UNGPs selama dekade berikutnya. Beberapa catatan penting yang berhasil diidentifikasi melalui proyek ini diantaranya memperkuat akses pemulihan efektif bagi korban pelanggaran HAM terkait bisnis, memperkuat lembaga HAM nasional, menghubungkan agenda bisnis dan HAM dan antikorupsi, menerapkan UNGPs dalam konteks upaya mitigasi perubahan iklim, mengakui peran kunci pembela HAM dan mengintegrasikan langkah-langkah responsif gender dalam kebijakan Negara.

 Hal lain yang menjadi catatan penting dalam implementasi UNGPs adalah inisiatif negara-negara dalam menjadikan Human Rights Due Diligence (HRDD) sebagai bagian dari praktik bisnis. HRDD adalah penilaian berkelanjutan yang membantu bisnis untuk menilai dan mengurangi ancaman terhadap kehidupan dan martabat pemangku kepentingan, termasuk karyawan, masyarakat, kelompok rentan dan konsumen.

Walaupun bersifat sukarela, beberapa negara telah menginisiasi standar wajib terhadap HRDD, salah satu contoh mutakhirnya yakni Uni Eropa, yang menuangkan komitmennya dalam Corporate Due Diligence and Corporate Accountability. Pada praktiknya, UE menjadikan UNGPs landasan bagi perusahaan-perusahaan di Uni Eropa untuk mematuhi skema perlindungan HAM termasuk di dalamnya mengharuskan perusahaan memberikan pemulihan hak bagi masyarakat yang terdampak operasi bisnis.

Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Sebagai negara yang turut mendukung Resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011, Pemerintah Indonesia (melalui kementerian/lembaga) telah berupaya melakukan sejumlah langkah dalam mengadaptasi dan mengintegrasikan UNGPs ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, secara bersamaan, masyarakat sipil telah ikut serta mendorong agar prinsip-prinsip dalam UNGPs dapat terintegrasi secara institusional tidak hanya bagi Negara, tetapi juga dapat tertanam menjadi budaya kerja dan kinerja korporasi sehingga korporasi berperan sebagai aktor dalam penghormatan HAM di Indonesia.

Meskipun terdapat berbagai capaian signifikan, upaya implementasi UNGPs di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang mengemuka. Hal ini setidaknya ditandai dengan beberapa faktor, pertama, lemahnya political will pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pemerintah dan DPR dalam beberapa waktu terakhir justru fokus mengakselerasi pembahasan dan pengesahan sejumlah legislasi yang berpotensi menggerus jaminan perlindungan dan pemulihan HAM dan berpotensi merusak lingkungan hidup serta sumber daya alam, seperti revisi UU Minerba dan pengesahan UU Cipta Kerja.

Salah satu upaya inisiasi yang dilakukan pemerintah dalam mengadopsi UNGPs adalah dengan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2024. Hingga saat ini, Pemerintahan Jokowi belum kunjung meluncurkan dokumen RANHAM generasi kelima tersebut, padahal RANHAM menjadi pegangan dan pedoman pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga di Indonesia dalam mempromosikan dan mewujudkan perlindungan HAM di Indonesia. Namun, menurut paparan Direktur kerjasama HAM Kemenkumham dalam Webinar Bisnis dan HAM bertajuk “Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia:Mengukur Kemajuan dan Tantangannya di Berbagai Sektor“ (Selasa, 16/6), menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani dokumen RANHAM periode 2020-2024 tersebut.

Proses pengesahan RANHAM yang terbilang lambat ini patut menjadi evaluasi bagi pemerintah agar tidak terjadi keberulangan dalam inisiatif-inisiatif kebijakan lainnya, salah satunya penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang prosesnya sedang berlangsung. Nantinya dokumen stranas tersebut diharapkan tidak hanya sebagai strategi nasional untuk implementasi bisnis dan HAM tetapi pula menjadi panduan umum skala nasional tidak hanya bagi pemerintah namun juga masyarakat dan entitas bisnis.

Kedua, walaupun pemerintah telah memprioritaskan implementasi UNGPs di beberapa sektor, seperti perkebunan, pertambangan dan pariwisata, namun praktik bisnis dalam ketiga industri tersebut masih mengalami berbagai permasalahan serius, seperti konflik sosial, eksploitasi pekerja dan berakibat pada degradasi lingkungan hidup. Bahkan di sektor pertambangan, secara eksplisit pemerintah belum terlihat melakukan langkah-langkah dalam mengadopsi UNGPs. Selain itu, prioritas Pemerintah yang hanya terfokus pada tiga sektor industri mengakibatkan pelanggaran HAM di sektor industri lainnya seperti kesehatan, teknologi dan sektor lainnya kurang mendapatkan perhatian.

 Ketiga, pengarusutamaan HAM dalam aktivitas bisnis korporasi belum tertanam menjadi budaya kerja dan kinerja korporasi. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan belum memadai, antara lain melalui penitikberatan pada Free Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

Dengan demikian, dalam momentum satu dekade implementasi UNGPs, koalisi masyarakat sipil merekomendasikan urgensi beberapa hal yaitu :

  1. Pemerintah menjadikan UNGPs sebagai bagian integral dari rencana kerja Pemerintah (pusat dan daerah);
  2. Pemerintah memperluas keterlibatan kementerian-kementerian teknis lain yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis, termasuk juga pelibatan aktor bisnis dan masyarakat sipil secara inklusif;
  3. Pemerintah memperkuat kewenangan institusi HAM nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman) dalam memberikan pemulihan yang memadai terhadap korban-korban kasus pelanggaran HAM terkait bisnis;
  4. Pemerintah mempercepat penyusunan dan pengesahan dokumen Strategi Nasional Bisnis dan HAM guna tersedianya payung hukum yang spesifik memuat regulasi tentang implementasi kerangka Bisnis dan HAM di Indonesia;
  5. Pemerintah meningkatkan kapasitas praktik aparatur pemerintahan, negara dan entitas-entitas bisnis tentang bisnis dan HAM termasuk aparat penegak hukum;
  6. Entitas-entitas bisnis, utamanya BUMN-BUMN, didorong lebih berperan sebagai pioneer penggunaan prinsip bisnis dan HAM dalam mekanisme sertifikasi dan penilaian keberlanjutan usaha;
  7. Entitas-entitas bisnis memastikan penghormatan HAM di seluruh rantai pasoknya;
  8. Entitas-entitas bisnis secara terus menerus mengefektifkan mekanisme pengaduan internal perusahaan untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan;
  9. Masyarakat sipil terus mendorong agar prinsip-prinsip dalam UNGPs dapat terintegrasi secara institusional tidak hanya bagi Negara, tetapi juga dapat tertanam menjadi budaya kerja dan kinerja korporasi sehingga korporasi berperan sebagai aktor dalam penghormatan HAM di Indonesia.

 

Jakarta, 16 Juni 2021

 Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

  1. Muhammad Busyrol Fuad – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  2. Aura Putri – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
  3. Misran Lubis – Konsil LSM
  4. Inda Fatinaware – Sawit Watch
  5. Y. Wasi Gede Puraka – Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA)