RUU Pelindungan Data Pribadi Diharapkan Jadi Prioritas Prolegnas 2020

ELSAM, Jakarta—ELSAM menyelenggarakan diskusi multipihak yang bertujuan untuk menghimpun masukan terkait isu-isu strategis dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Jakarta, Rabu (6/11) lalu.

Diskusi dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Dari perusahaan hadir Gojek, Tokopedia, dan Telkomsel. Dari Pemerintah diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Tenaga Ahli DPR RI.

Sementara dari kalangan masyarakat sipil hadir Imparsial, ICT Watch, ICSF, dan Kemitraan. Diskusi ini difasilitasi oleh Akademisi Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Sih Yuliana Wahyuningtyas.

Membaca draf RUU PDP terkini, Kosasih, perwakilan Gojek, belum puas dengan definisi data pribadi di RUU tersebut, khususnya ruang lingkup dari data keuangan.

“Mungkin di sini karena kami dari kalangan pelaku usaha. Ada concern kami terhadap draf RUU ini lebih ke sisi practical reasons,” tuturnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Komisi Informasi Pusat. Menurutnya batasan data pribadi dalam RUU PDP dan UU Keterbukaan Informasi Publik perlu diperjelas.

“Mengenai data pribadi yang spesifik, yaitu data keuangan pribadi, di KIP kalau kaitannya dengan pejabat publik itu terbuka. Apakah dengan data spesifik masuk data keuangan pribadi, ini dimaknai semuanya, termasuk pejabat juga?” tanyanya.

Sementara perwakilan Tokopedia, Sari, mengatakan, ketiadaan regulasi komprehensif tentang perlindungan data pribadi di masyarakat menyebabkan sejumlah  permasalahan. Salah satunya terkait pemberian data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum. “Yang kita suka bingung ranah data privasinya itu,” kata Sari.

Masyarakat mengharapkan RUU PDP menjadi prioritas program legislasi nasional 2020 seiring maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi. Harapan ini juga ditekankan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Sebenarnya harapan kita bersama RUU ini bisa segera menjadi UU, dibahas bersama dengan DPR,” katanya.

Pengaturan dalam RUU PDP melibatkan banyak kepentingan. Ruang lingkup RUU ini tidak hanya mengatur badan publik tapi juga sektor swasta.

“Menghimpun pandangan stakeholders itu susah, kami mengakui ada beberapa kekurangan yang mungkin akan kami konsep ulang,” tutur Ajeng dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penulis: Alia Yofira Karunian