RUU Cipta Kerja tidak Sejalan dengan HAM

ELSAM, Jakarta—Pembahasanomnibus lawRUU Cipta Kerja telah memantik kontroversi di tengah masyarakat. Banyak kalangan menganggap RUU ini hanya menguntungkan pengusaha dan berpotensi meminggirkan buruh, mengancam kedaulatan masyarakat adat, dan mempercepat kerusakan lingkungan.

ELSAM mempertemukan pihak perusahaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan perburuhan untuk mendiskusikan RUU Cipta Kerja dalam talkshow “Melihat Kembali Relevansi RUU Cipta Kerja dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia” Senin (20/4) lalu.  

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Anton Supit, membuka bincang-bincang dengan menjelaskan tujuan dari  RUU Cipta Kerja. Menurut Anton RUU Cipta Kerja dibuat untuk memudahkan investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja.

“Jangan disalahartikan omnibus law hanya urusan buruh dan pengusaha. Ini adalah urusan bangsa,” ujarnya. 

Pandangan Anton disanggah Samuel Gultom, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Menurut Samuel, alih-alih menyejahterakan buruh, RUU Cipta Kerja justru tidak memberikan keidakpastian kerja.  

“Jika mengacu ketentuan di dalam omnibus law, upah mengacu ke provinsi terendah, dan kabupaten terendah. Jelas ini terjadi degradasi dari kualitas hidup buruh. Investasi seharusnya yang bisa membangun kesejahteraan,” kata Samuel.

Selain itu, pembuatan RUU Cipta Kerja menurut Samuel tidak sesuai dengan prosedur dan mengandung banyak pasal yang melemahkan peraturan yang sudah ada.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos. RUU Cipta Kerja menurut Nining justru menghilangkan harapan peningkatan kesejahteraan.

“Kaum buruh berjuang dan berharap adanya keseimbangan. Negara seharusnya menjamin kepastian kerja, ekonomi dan atau pendapat rakyat tapi isi RUU Cipta Kerja ini jauh dari harapan,” tuturnya.

Nining juga menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja tidak relevan dengan hak rakyat. Nining berharap pembahasan RUU ini dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua elemen karena dampak dari RUU ini menurutnya bukan hanya menimpa buruh tapi juga petani dan nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti ELSAM, Ari Yurino, melihat RUU Cipta Kerja banyak berisi pasal yang berlawan dengan hak asasi manusia.

“Jika dilihat dari sisi penghormatan hak asasi manusia, dalam omnibus law banyak pasal-pasal yang menghilangkan hak-hak masyarakat adat, petani, buruh, dan lain-lain,” ujar Ari.

Mengutip hasil riset World Economy Forum, Ari menyebut setidaknya ada 16 faktor penghambat investasi. Paling besar menurutnya adalah faktor korupsi. Sementara isu ketenagakerjaan berada pada urutan kesekian. Karenanya, lanjut Ari, pemerintah salah arah jika menekan upah buruh untuk meningkatkan investasi.

Ari berharap perumusan RUU Cipta Kerja tidak menimbulkan masalah baru. Apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini.

“Belum ada urgensi membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemik Covid-19 ini. Apalagi RUU ini masih bermasalah,” tegas Ari.

Putri Nidyaningsih