Rumah Rusak Akibat Pengerjaan Terowongan Kereta Cepat, Warga Adukan PT KCIC ke Komnas HAM

ELSAM, Jakarta—Pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah merusak rumah warga. Sejumlah warga yang terdampak proyek tersebut berupaya mencari keadilan, salah satunya dengan mengadukannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Didampingi aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), empat warga yang berasal Kompleks Tipar Silih Asih, RW 13, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, mendatangi Komnas HAM, Jumat (17/9) lalu. Kepada Komnas HAM mereka mengadukan dugaan pelanggaran HAM PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC) dalam pengerjaan salah satu proyek strategis nasional tersebut.

Warga menganggap PT KCIC bertanggung jawab atas kerusakan 120 rumah dan penurunan tinggi tanah di daerah mereka. Kerusakan tersebut menurut mereka disebabkan oleh proses peledakan (blasting) dalam pembuatan terowongan yang dikenal sebagai tunnel 11.

Peledakan menurut mereka dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 24 September 2019, sementara tahap berikutnya berlangsung pada Desember 2020.

Masih menurut penuturan warga, peledakan tahap pertama dilakukan sebanyak delapan kali dan tanpa pemberitahuan. Akibat dari peledakan tersebut sedikitnya delapan puluh rumah rusak.

Setelah kejadian tersebut, tepatnya pada 21 November 2019, warga mengaku mengadakan pertemuan dengan aparat Desa Laksanamekar. Dalam pertemuan, mereka sepakat untuk mengundang PT. LAPI Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) untuk meneliti kondisi tanah di wilayah mereka. Dari hasil penelitian LAPI ITB diketahui bahwa telah terjadi pergerakan tanah pada empat titik di kawasan itu dan berpotensi terjadi longsor.

Mengantongi temuan tersebut, warga kemudian melakukan audiensi dengan PT. KCIC untuk membicarakan kerugian yang mereka alami. Pengerjaan terowongan sempat terhenti sejak audiensi itu.

Temuan dari LAPI ITB tersebut diperkuat oleh tim dari Badan Geologi Kementerian ESDM pada 23 September 2020.  Dalam penelitiannya, Tim Badan Geologi menemukan bahwa:

  1. Material Gunung Bohong yang terdiri dari batuan beku, metonal, dan sedimen lebih mudah bergerak yang artinya bisa lepas/longsor ke bawah. Hal ini lah yang menjadi penyebab retaknya dinding dan lantai rumah warga;
  2. Bangunan pemukiman yang berada pada kemiringan curam Gunung Bohong yang mengalami retakan berpotensi mengancam jiwa;
  3. Kondisi di atas menyebabkan ancaman crack tanah di RW 13 akibat blasting tunnel 11 oleh PT. KCIC nyata adanya;
  4. Perlu dilakukannya penguatan konstruksi dan dilakukan kajian analisis beban konstruksi berdasar pada standar penataan bangunan oleh Kementerian PUPR.

Peledakan Tetap Dilakukan

Pada 27 Mei 2020, PT. CERC, subkontraktor PT. KCIC, mengirimkan surat bernomor IC/CREC/12/305-2020, yang isinya memberitahu warga tentang akan kembali dimulainya pekerjaan di tunnel 11. Warga keberatan dan meminta agar pengerjaan terowongan dihentikan sama sekali. Tapi keberatan mereka sama sekali tidak diindahkan baik oleh PT. CERC maupun PT. KCIC.

Proses pengerjaan terowongan pun dilanjutkan pada Desember 2020. Saat itu pengerjaan terowongan dijaga oleh TNI dan Polri. Di bulan Januari 2021, PT. KCIC sempat menyatakan akan menghentikan sementara peledakan hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan. Kenyataannya, blasting kembali dilanjutkan sebulan kemudian.

Jumlah total peledakan yang dilakukan oleh PT. KCIC kata warga berlangsung 309 kali. Akibat dari peledakan tersebut rumah warga RW 13 rusak parah dan tidak layak huni. Kerusakan paling parah terjadi di rumah Ketua RT 04, RW 12. Rumah tersebut mengalami keretakan hingga 20 cm, dan 120 rumah lain mengalami kerusakan lainnya.

Selain kerusakan rumah dan tanah, warga mengaku peledakan juga telah menyebabkan berkurangnya air artesis di daerah mereka. Jika sebelumnya air dapat mengalir selama tujuh jam tanpa henti, semenjak ledakan terjadi, air hanya mengalir selama 30 detik.

Warga telah mengajukan permohonan perlindungan dan pengaduan ke pemerintah daerah dan pusat. Kendati demikian sejak 2019 hingga 2021 mereka belum mendapat perlindungan seperti diharapkan.

Respons Komnas HAM

Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan lembaganya menerima beberapa aduan terkait PT KCIC. Selain menerima aduan dari warga Desa Laksanamekar, Komnas HAM juga juga menerima aduan dari warga Margawangi, Buah Batu, Bandung berkenaan dengan polusi udara proyek PT. KCIC.

Dalam kesempatan tersebut, Beka berjanji akan segera meninjau langsung kondisi kerusakan rumah warga RW 13, Komplek Tipar Silih Asih, Padalarang, Bandung Barat.

Sementara warga sendiri, dalam surat Permohonan Perlindungan dari Bahaya Dampak Blasting/Peledakan Proyek KCIC yang ditulis oleh Ketua RW 13, meminta agar dilakukan kajian keamanan struktur tanah di sekitar pemukiman mereka. Selain itu mereka juga meminta PT KCIC melaksanakan rekomendasi teknis sesuai hasil Laporan Pemeriksaan Gerakan Tanah oleh Badan Geologi, tertanggal 23 September 2020 serta memberikan penggantian atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat peledakan tersebut.

Penulis: Sayyidatiihayaa Afra