Riset Implementasi RANHAM: Sumatera Utara

ELSAM-Medan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyelenggarakan studi evaluasi implementasi RANHAM di Kota Medan, Sumatera Utara sejak tanggal 4 hingga 8 Juni 2018. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aspek-aspek apa saja yang mendukung pelaksanaan RANHAM di daerah. Pemilihan Sumut sebagai lokasi penelitian berawal dari laporan tahunan Dirjen HAM Kemenkumham RI yang memperlihatkan kualitas pelaporan pelaksanaan RANHAM yang buruk di tingkat provinsi kendati sejumlah kabupaten di Sumut kerap memperoleh penghargaan Peduli HAM dari Pemerintah.

“Pasca perubahan dengan Perpres 33 No. 2018, Pemprov Sumut saat ini sedang memikirkan untuk membentuk panitia pengganti melalui SK agar prosesnya lebih cepat. Dulu pembentukan Panitia RANHAM kami melibatkan akademisi dari Unimed dan USU; Panitia RANHAM-nya sendiri hanya terdiri dari pemerintah saja yaitu Dinkes, Disdik, Dinsos, RSJ, Bappeda, dan Biro Hukum.” Ucap M. Nadeak, Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara saat diwawancara.

Selain pelaksanaan di tingkat provinsi, studi ini juga mengidentifikasi dimensi penyelenggaraan RANHAM di tingkat daerah. Sebagai ibukota provinsi, Kota Medan juga menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah provinsi. Garis koordinasi yang tidak berjalan efektif serta minimnya sumber daya menjadi penghambat pelaksanaan RANHAM di Kota Medan. Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan sendiri mengakui bahwa pelaksanaan RANHAM belum menjadi agenda prioritas pemerintah daerah sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini.

“Kami juga kekurangan staf di sini. Satu orang bisa mengerjakan banyak pekerjaan.” Ungkap Rahmah Wahab, staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan.

Problem sumber daya ini juga disampaikan oleh Fakhruddin Harahap, Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan.

“Kami punya anggaran yang terbatas sehingga belum bisa mengerjakan program-program Dinas Sosial lainnya. Ini dilematis karena mana yang lebih penting sekarang, apakah mengatasi kemiskinan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?” ucapnya. “Di sisi lain, kami juga tidak memiliki kewenangan untuk menangani ODGJ karena kewenangan penanganan di rumah sakit jiwa atau panti-panti ada di provinsi dan pemerintah pusat.” Imbuhnya.

Kantor Wilayah Kemenkumham RI di Sumut mengatakan bahwa peran Kemendagri RI sangat penting untuk mendorong daerah melaksanakan kewajibannya. Bagaimanapun, pelaksanaan RANHAM bukan sekedar melakukan pelaporan regular semata.

“Selama ini, Kemendagri RI sangat minim keterlibatannya. Kami sendiri tidak memiliki kewenangan lebih dan hanya sebatas melakukan sosialisasi. Bahkan untuk surat edaran Kemendagri kami juga yang melakukan sosialisasi,” kata informan dari Kanwil Kemenkumham RI Sumatera Utara.

 

Selain Sumut, studi ini juga dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan RANHAM sendiri hingga saat ini sudah mencapai generasi keempat namun belum ada studi yang secara komprehensif melihat efektifitas penyelenggaraannya terhadap pemenuhan HAM di Indonesia.

 

Penulis : Miftah Fadhli