Riset Implementasi RANHAM #2: RAN HAM Sebagai Prinsip Asas Pemerintahan Yang Baik dan Tantangan Pemenuhan Hak di Kalimantan Barat

ELSAM-Pontianak. Pada bulan Mei tanggal 30 April hingga 4 Mei 2018, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan kajian implementasi RAN HAM di Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat. Dibantuk dengan partner lokal, Gemawan, proses pengumpulan data melibatkan multi-pengambil kebijakan mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga akademisi. Proses pengumpulan data ditujukan untuk melihat bagaiamana pemerintah daerah Pontianak dan Provinsi Kalbar berusaha menjawab tantangan pemenuhan hak dengan menggunakan instrument RAN HAM.

Pada tahun 2017, Kota Pontianak menyandang gelar kota paling bersih dari korupsi kedua setelah Jakarta Utara, dengan Indeks Persepsi Korupsi 66,5 berdasarkan survey persepsi publik yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII). Angka tersebut mendapat nilai lebih tinggi dari rerata 60,8 dengan indeks 0 paling korup dan 100 paling bersih. Penyusunan IPK tersebut memiliki prevalensi korupsi di poin 53,9 dari seberapa sering perilaku suap-menyuap serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pelaku usaha dan penyedia layanan atau pemerintah. Mengacu pada skor yang didapat Kota Pontianak menunjukan pemerintahan kota cukup akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Namun pertanyaan lebih lanjut, apakah hal ini berpengaruh signifikan pada percepatan pemenuhan hak asasi manusia?

Sebagaimana diketahui, korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah saling berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Human Right Council menyatakan bahwa dalam beberapa bentuk, korupsi berdampak buruk pada ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas – atas dasar kesetaraan- barang dan jasa dalam konteks pelayanan publik dan pemenuhan hak asasi manusia. Mengetahui tren korupsi sebenarnya membantu menganalisa dan memahami tindakan dan peristiwa yang mendahului tindak kekerasan dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan inovatif dalam rangka pemenuhan hak dengan memanfaatkan instrument RAN HAM.

Dari segi format kebijakan, baik di tingkat Provinsi maupun Kota Pontianak tidak memiliki instrument turunan yang secara khusus mengatur RAN HAM. Meskipun demikian, di Pontianak RAN HAM diterjemahkan dalam program penerapan prinsip Good Governance. Dalam RPJMD Kota Pontianak, RAN HAM menjadi salah satu program untuk mencapai keberhasilan pembangunan. “Untuk turunan program pemenuhan hak, menjadi tugas pokok dan fungsi dari OPD sesuai dengan bidangnya, yakni hukum, pendidikan, perempuan dan anak termasuk penanggulangan kemiskinan” Ujar Ahmed, perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat.

Meskipun demikian, selama proses diskusi dalam Tim RAN HAM dianggap tidak mencakup pemahasan lebih lanjut terkait penyelesaian persoalan yang muncul dari data yang dilaporkan dalam RAN HAM. “Proses evaluasi RAN HAM sebatas melakukan pendataan kepatuhan antar wilayah dalam pelaporan aksi HAM dan hambatan teknis antar wilayah. Padahal apabila bisa dioptimalisasi, evaluasi RAN HAM yang mengacu pada substansi dapat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data yang menampilkan permasalahan” tambah Ahmed.

Selain itu, hambatan dari pelaksanaan RAN HAM yakni lokalitas isu. Isu prioritas yang harus dilaporkan dalam RAN HAM tidak seluruhnya menjadi persoalan mendesak di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan dalam kewajiban pelayanan dasar sudah memuat program yang diwajibkan RAN HAM. Isu lain yang seperti potensi marak perdagangan orang di wilayah perbatasan hingga kebakaran hutan justru luput dari agenda RAN HAM yang seharusnya menjadi instrument percepatan tindak lanjut kasus pelanggaran HAM.

Lintang Setianti