Respon ELSAM terhadap Rancangan Instrumen Hukum Internasional Mengikat yang Mengatur Aktivitas Perusahaan Transnasional

ELSAM, JAKARTA – Di tengah kuatnya dorongan pembentukan instrumen hukum mengikat yang dapat menjerat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh korporasi transnasional, Human Rights Council pada Juni 2014 sepakat untuk membentuk Open-Ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights (IGWG).

IGWG diberi mandat untuk menyusun sebuah instrumen hukum mengikat yang mengatur kegiatan korporasi transnasional dan entitas bisnis lainnya berdasarkan hukum HAM internasional.

Sejak terbentuk hingga saat ini, IGWG telah empat kali menyelenggarakan sesi pertemuan formal yang mempertemukan negara–negara, para ahli dan berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO). Pada sesi ke-4 di bulan Oktober 2018, topik utama yang diperbincangkan adalah substansi dari zero draft perjanjian internasional HAM dan Bisnis.

Di dalam pertemuan itu, diakui bahwa terciptanya draf tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain juga disadari bahwa draf yang ada saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan dari segi substansi. Oleh karena itu, pada awal Februari 2019, IGWG memberi kesempatan kepada para stakeholders termasuk CSO untuk memberi proposal dan komentar terhadap rancangan perjanjian.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai CSO yang secara aktif terlibat di dalam advokasi isu bisnis dan HAM di level nasional maupun internasional juga ikut berkontribusi di dalam konsultasi publik tersebut. Respon ELSAM kemudian telah secara resmi diterima oleh IGWG dan akan dimuat di website Human Rights Council khususnya pada bagian sesi ke-4 IGWG.

ELSAM mencatat 7 poin utama yang hendaknya dipertimbangkan di dalam rancangan perjanjian selanjutnya. Pertama, definisi korban yang idealnya diselaraskan dengan instrumen hukum internasional saat ini.

Kedua, ELSAM menawarkan definisi dari karakter transnasional yang lebih konkret guna menghindari keambiguan.

Ketiga, melihat bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki karakteristik khusus termasuk dalam kegiatannya yang bersifat transnasional, maka terdapat urgensi untuk mengakomodasi kekhususan tersebut di dalam konvensi.

Keempat, ELSAM menawarkan penguatan hak korban melalui pengakuan terhadap eksistensi kejahatan korporasi berbasis gender dan mekanisme khusus untuk mengatasinya, selain itu ditekankan pula pentingnya precautionary measures yang penerapannya dapat mengacu kepada berbagai badan HAM regional atau internasional yang telah mengakui prinsip tersebut.

Kelima, ELSAM mendorong penguatan mekanisme preventif, melalui saran; 1) penerapan terminologi Human Rights Due Diligence; 2) menelaah potensi resiko dalam mengecualikan UMKM untuk tunduk pada konvensi; 3) pengakuan terhadap beberapa hak prosedural seperti hak atas informasi sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan penerapan prinsip Free Prior and Informed Consent bagi komunitas lokal; 4) mengintegrasikan gender-impact assessment dalam mekanisme preventif.

Keenam, selain itu, substansi pasal yang mengatur jurisdiksi juga dirasa perlu ditingkatkan dengan memperjelas basis jurisdiksi untuk kegiatan transnasional yang dapat terdiri dari berbagai perusahaan dan anak perusahaan di lokasi yang berbeda. Konvensi idealnya juga membedakan dasar jurisdiksi secara perdata dan pidana dalam kasus kejahatan korporasi transnasional.

Terakhir, melihat pada semakin mengkhawatirkannya ancaman dan kekerasan yang dialami para pembela HAM, maka menjadi penting bagi konvensi untuk menjamin perlindungan dan mekanisme pemulihan terhadap pembela HAM dengan dibentuknya suatu pasal khusus yang mengatur hal tersebut.

Gagasan dan komentar ELSAM diharap mampu menjadi sumbangsih yang bernilai bagi perkembangan pembentukan instrumen hukum mengikat di bidang bisnis dan HAM. ELSAM akan terus mengawal penyusunan perjanjian internasional tersebut dan berkontribusi dalam penguatan substansi rancangan perjanjian selanjutnya.

Respon ELSAM terhadap Draft Perjanjian dapat diunduh di link berikut download