Rendahnya Kesadaran Privasi dan Pentingnya Regulasi Pelindungan Data Pribadi

ELSAM, Jakarta—Kesadaran tentang pentingnya privasi dan pelindungan data pribadi perlu dibangun dalam tiap-tiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa.

Untuk itu, ELSAM berkolaborasi dengan Media Parahyangan, lembaga pers mahasiswa di Universitas Parahyangan, menggelar webinar dengan tema “Apakah Privasi Data Kita Sudah Dilindungi Negara?”

Diskusi yang digelar pada Jumat (28/8) itu menghadirkan pembicara Lintang Setianti (peneliti ELSAM) dan Justito Adiprasetio (Dosen Jurnalistik Universitas Padjajaran). Diskusi dipandu Staf Redaksi Media Parahyangan, Hanna Fernandus.

Justitio mengawali uraiannya dengan mengutip hasil survei tentang persepsi privasi yang dilakukan lembaganya pada Agustus 2019 lalu.

Hasil survei tersebut salah satunya menunjukkan bahwa kesadaran privasi masyarakat Indonesia masih rendah.

“Ada sekitar 30 persen yang setuju bahwa diperbolehkan kepolisian untuk melakukan patroli di group WhatsApp,” kata Justito.

Hal penting lain dari temuan survei tesebut adalah terkait dengan penyadapan aplikasi WhatsApp oleh lembaga-lembaga pemerintah. Sekitar 20 persen dari 100 persen responden kata Justito setuju jika pesan di WhatsApp mereka dapat dibaca oleh Kominfo, BSSN, atau kepolisian.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya korelasi antara tingkat ekonomi dan sosial (socio-economics status) dan usia dengan tingkat pemahaman tentang privasi.

Masyarakat di tingkat ekonomi atas dan generasi Z dan Y memiliki pemahaman yang baik mengenai cara kerja kerja media sosial, seperti bahwa media sosial dapat mengumpulkan data dan menganalisis perilaku penggunanya. Sebaliknya, lanjut Justito, masyarakat kelas ekonomi bawah dan generasi X dan sebelumnya tingkat pemahaman tentang media sosial mereka rendah.

“Kelas ekonomi bawah sangat rentan (mengalami penyalahgunaan data pribadi), mereka cenderung tidak terganggu jika ada instansi, perusahaan, (atau lembaga) yang lainnya mengumpulkan data-data mereka,” kata Justitio.

Justito mengaku fokus risetnya sendiri mengenai disinformasi, tetapi dilebarkan pada isu privasi. Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi dan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error +/-2,83%.

Berangkat dari perspektif hukum dan HAM, Lintang mengatakan kerentanan pelanggaran pelanggaran terhadap privasi berhubungan dengan ekosistem digital yang ada saat ini, termasuk ketiadaan regulasi yang mendukung.

“Hasil penelitian ELSAM pada tahun 2016, ditemukan bahwa 32 regulasi yang berkaitan dengan data pribadi tidak memenuhi standar pengelolaan data, disclosure data, sharing data, dan akuntabilitas,” kata Lintang.

Regulasi pelindungan data menurut Lintang tidak perlu dilihat sebagai penghambat perkembangan teknologi. Kehadiran regulasi tersebut menurutnya justru menciptakan ekosistem digital yang lebih baik, misalnya dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan data.

Terkait rentannya penyalahgunaan data pribadi, khususnya di kalangan masyarakat dengan kelas ekonomi bawah seperti diungkapkan Justito, Lintang mengatakan dua hal berikut ini perlu dilakukan.

Pertama, mendorong pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang khusus data pribadi. Kehadiran regulasi pelindungan data pribadi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara masif, baik oleh badan pemerintah maupun pihak swasta, memiliki dasar hukum (legal ground).

Kedua, perlu adanya perincian data apa saja dari subjek data yang harus dilindungi.

Webinar privasi dan pelindungan data pribadi ini dapat dilihat kembali melalui kanal Youtube Perkumpulan ELSAM (https://youtu.be/pPhCJC-DMF0).

Shevierra Danmadiyah