RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis

Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM merupakan bagian dari upaya yang lebih luas menuju peningkatan global pada isu bisnis dan HAM. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat hingga tahun ke sembilan terhitung sejak Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM disahkan oleh Dewan HAM PBB pada 2011, terdapat 23 (dua puluh tiga) Negara yang tercatat sebagai Negara yang telah menghasilkan RAN Bisnis dan HAM.

Berdasarkan 4 (empat) kategori yang disusun oleh OHCHR untuk melihat inisiatif implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB oleh Negara melalui RAN,Indonesia masuk dalam kategori ketiga, yaitu “states that are in the process of developing a national actional plan or have committed to developing one”, bersama dengan 15 Negara lain, yakni Argentina, Honduras, India, Jepang, Kenya, Liberia, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco, Pakistan, Peru, Skotlandia, Uganda dan Ukraina.

Buku ini menganalisis lebih jauh terhadap 23 Negara yang telah menghasilkan RAN Bisnis dan HAM (states that have produced a national action plan) dengan menggunakan studi perbandingan. Meski sebelumnya telah ada beberapa kajian perbandingan tentang RAN yang dilakukan, penelitian ini tidak sekedar melakukan perbandingan namun berupaya lebih jauh melihat rasionalisasi masing-masing negara tersebut dalam menjadikan RAN sebagai strategi penormaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang bersifat soft law.  Sehingga, besar harapan penelitian ini menjadi relevan bagi Indonesia dalam rangka inisiasi pengembangan RAN Bisnis dan HAM.

Untuk membaca buku ini, silahkan klik Unduh