Rekam Jejak Calon Presiden dan HAM

ASASI_2014_Maret-AprilRekam Jejak Calon Presiden dan HAM

Penanggung Jawab: Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi: Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana: Mohamad Zaki Hussein

Dewan Redaksi: Mohamad Zaki Hussein, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur: Indriaswati D.S, Zainal Abidin, Mohamad Zaki Hussein, Triana Dyah, Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar, Otto Adi Yulianto, Rini Pratsnawati

Sekretaris Redaksi: Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi: Khumaedy

Desain & Tata Letak: alang-alang

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Apa yang bisa kita pelajari baik dari hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 maupun hingar-bingar menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) 9 April 2014 mendatang?  Dari Pileg lalu kita bisa belajar bahwa, meski sangat mendasar dan menyangkut hajat hidup setiap warga, ternyata persoalan hak asasi manusia (HAM) bukanlah primadona yang diusung baik oleh para calon legislatif (Caleg) maupun partai politik peserta Pemilu dalam agendanya.Sebaliknya,Caleg yang justru punya rekam jejak, wawasan, dan perhatian yang baik sehubungan dengan persoalan HAM, malah banyak yang tidak berhasil lolos ke Senayan, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019.

Demikian juga yang terjadi dalam hingar-bingar menjelang Pilpres mendatang. Berdasar UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai atau gabungan partai politik yang perolehan kursinya paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima prosen) dari suara sah nasional dalam Pemilu legislatif yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (CapresCawapres). Dengan mendasarkan pada perolehan suara dalam Pileg 2014, tampaknya tidak ada satu pun partai yang berhasil memenuhi ketentuan tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan koalisi bila hendak mengajukan pasangan Capres-Cawapres. Dalam melakukan koalisi, dengan mempertimbangkan perolehan suara dan siapa figur Capresnya, kemungkinan akan ada tiga koalisi yang berporos pada tiga besar partai pemenang Pemilu,berikut kemungkinan Capresnya.

Dari Pileg dan Pilpres 2014 ini, ada kecenderungan bahwa hasilnya belum bisa diharapkan dapat menjamin situasi HAM ke depan akan lebih baik, terlebih sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Hal ini tidak sekadar karena beban masa lalu dari bakal Capres, partai, atau orang di lingkaran Capres, namun juga dari platform partai dan hasil Pileg, yang mengindikasikan bahwa HAM tampaknya belum menjadi agenda prioritas!

Dalam situasi seperti ini, percuma bila kita hanya sekadar menyalahkan institusi Pemilu, Capres yang diajukan partai, atau orang yang berada dalam lingkaran Capres. Bagaimana pun, Pemilu dan partai merupakan institusi demokrasi, sehingga justru perbaikan, bukan malah meninggalkan atau mengabaikannya, yang lebih perlu dan butuh dilakukan. Kalau saat ini partai peserta Pemilu masih kurang dalam menjadikan HAM sebagai prioritas agenda dan mengajukan figur-figur yang punya track record baik di bidang
HAM sebagai Caleg atau Capresnya, hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja yang selama ini telah dilakukan oleh para pembela HAM dapat dikatakan belum berhasil mempengaruhi kecenderungan politik kepartaian kita.
Lebih dari itu, dengan mempertimbangkan bahwa masih banyak figur Caleg yang dikenal punya komitmen dan wawasan HAM yang baik namun tidak berhasil lolos ke Senayan, menunjukkan bahwa HAM juga belum menjadi prioritas dari perspektif pemilih. Penguatan kapasitas, tidak hanya dalam hal strategi lobi dan pengorganisasian untuk meningkatkan posisi tawar, namun juga dalam kampanye/pendidikan publik yang efektif, layak untuk menjadi prioritas agenda bagi gerakan HAM pasca Pileg dan Pilpres 2014.

Untuk membaca secara lengkap, silahkan klik unduh