Regulasi Keamanan Siber, Apa saja yang Perlu Diperhatikan?

ELSAM, Jakarta — ELSAM mengadakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) tentang keamanan siber. FGD bertujuan untuk memetakan permasalahan terkait regulasi dan lembaga yang berwenang menangani keamanan siber di Indonesia. Selain itu, FGD yang di gelar di Jakarta, Senin (22/04) itu juga dimaksudkan dapat memberi usulan untuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

FGD dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yakni, Web Foundation, Purplecode Collective, Netgrit, ICT Watch, Komnas Perempuan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Perancangan Perundang-Undangan Badan Keahlian DPR RI dan Traveloka.

Regulasi terkait keamanan siber saat ini masih tersebar di berbagai sektor dan tumpang tindih. Hal ini diungkap oleh perwakilan Web Foundation, Dinita Adriani Putri.

“Ada beberapa peraturan di BI, di Kemenkominfo. Kalau mau ngomongin soal RUU keamanan dan Ketahanan Siber mungkin bisa dilihat dari regulasi yang sudah ada. Sebagai contoh, UU Telekomunikasi, PP PSTE Nomor 82 (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), juga harus dirujuk,” ungkap Ria.

Regulasi kemanan siber yang tumpang tindih menimbulkan persoalan sendiri. Salah satunya kerap membuat bingung pelaku usaha ketika menghadapi masalah terkait keamaan siber.

“Kadang kita suka bingung untuk mengadu ke lembaga yang mana, Kominfo atau BSSN? Karena beberapa regulasi mengenai keamanan siber sebenarnya sudah diatur di dalam UU ITE,” kata Legal Counsel Traveloka, Ardhanti Nurwidya.

Masalah lain terkait regulasi siber adalah masih memuat bahasa yang kabur dan multitafsir. Dhyta Caturani dari Purplecode Collective, merujuk pasal-pasal yang ada dalam UU ITE.

“Hal ini menyebabkan kondisi di mana seringkali korban malah menjadi pelaku dan pelaku malah menjadi korban. Hal ini seringkali terjadi khususnya dalam kasus revenge porn di Indonesia,” ungkap Dhyta.

Permasalahan yang sama dituturkan oleh komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin. Menurut Mariana, perempuan membutuhkan kebijakan siber yang dapat melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan.

“Kasus Baiq Nuril dan Vanessa Angel merupakan beberapa contoh dari betapa UU ITE mengorbankan perempuan di ruang siber,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Netgrit, Sigit Pamungkas  menyoroti tentang perlunya pengaturan yang tegas tentang pembentukan badan independen yang bertanggung jawab atas keamanan siber.

“Harus ada regulasi yang secara tegas mengatur mengenai keamanan siber dalam badan pemerintah yang bersifat independen. Jika tidak disebutkan secara eksplisit, ini menyusahkan. Pemerintah juga susah mau ambil inisiatif, takut dibilang intervensi. Sehingga akan lebih nyaman jika tata relasi diantara keduanya diatur dengan jelas,” jelas Sigit,d alam kesempatan yang sama.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sendiri sudah dirampungkan tim penyusun sejak Oktober 2018.  Stephanie, perwakilan dari Pusat Perancangan Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI, mengatakan tujuan yang termuat dari RUU Keamanan dan Ketahanan Siber adalah untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber, menyeimbangkan hak atas privasi dan keamanan siber.

“Secara umum RUU (Keamanan dan Ketahanan Siber) membicarakan penyelenggaraan keamanan, seperti strategi keamanan nasional, persandian nasional, pemulihan serangan siber,” ungkap Stephanie.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, lanjut Stephanie, juga memuat aturan tentang wewenang BSSN. Selain itu ada juga peraturan mengenai manajemen infrastruktur siber nasional termasuk di dalamnya perusahaan dan Pemda.

Standarisasi tentang produk siber, diplomasi siber, litbang siber, peran serta masyarakat, pelaksanaan strategi siber nasional, pengawasan terhadap konten, dan penyelenggara internet, juga diatur dalam RUU tersebut.

Penulis: Alia Yofira Karunian

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *