RANHAM 2020-2024 dan Partisipasi Masyarakat Sipil

ELSAM, Jakarta — Merespons segera berakhirnya rencana aksi nasional ham asasi manusia (RANHAM) generasi keempat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) dan Kementerian Hukum dan HAM. Diskusi menjadi ruang CSO untuk memberi usulan penyusunan RANHAM 2020-2024 .

Diskusi bertajuk “Ranham Generasi Kelima: Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk RANHAM 2020-2024” ini gelar pada Rabu (19/12), di Jakarta. CSO yang hadir memiliki fokus kegiatan yang beragam, antara lain Human Rights Working Group, ECPAT, Friedrich Neumann Stiftung Jakarta, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Setara Institute, Puskapa UI, Yayasan TIFA. Selain itu, hadir juga Sjamsiah Achmad, mantan Kepala Biro Hubungan Internasional LIPI dan mantan Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste.

Sofia Alatas, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Dalam Negeri Wilayah II Kemenkumham RI, dalam paparannya mengatakan penyusunan RANHAM 2020-2024 mencoba untuk tidak mengulangi persoalan yang menghambat implementasi RANHAM 2015-2019 ataupun periode sebelumnya.

“Sumber perumusan RANHAM 2020-2024 berasal dari sejumlah elemen terutama yang menjadi rekomendasi internasional seperti Universal Periodic Review (UPR), dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perencanaan pembangunan, dan hasil identifikasi atas empat isu prioritas yaitu terkait hak perempuan, hak anak, hak masyarakat adat, dan hak kelompok disabilitas,” ujar Sofia.

Dalam diskusi terungkap bahwa mekanisme pelaporan menjadi salah satu penghambat berjalannya kebijakan RANHAM secara efektif di daerah. Selain banyaknya daerah serta rencana aksi yang harus diverifikasi oleh Sekretariat Bersama RANHAM, mekanisme pelaporan juga dianggap membebankan pemerintah daerah karena dilakukan terlalu sering dan menggunakan indikator yang berbeda-beda.

Samsul, perwakilan dari Human Rights Working Group, mengusulkan agar mekanisme pelaporan RANHAM mengadopsi UPR.

“Di UPR, selain pemerintah yang memberikan laporan, juga dibuka mekanisme pelaporan untuk masyarakat sipil. Jika RANHAM mengadopsi cara ini, maka akan terbuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dan akan membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat. Jadi tidak hanya tergantung pada laporan dari pemerintah daerah sendiri,” kata Samsul.

Samsul juga mengemukakan wacana terkait perlindungan terhadap pembela HAM. Saat ini, menurutnya, perlindungan bagi pembela HAM masih sangat sedikit sekali padahal ancaman terhadap mereka sangat besar.

Hasil diskusi kelompok terfokus ini akan menjadi bahan rekomendasi yang penting bagi pemerintah untuk memperkuat substansi dan implementasi RANHAM 2020-2024 di masa mendatang.

Penulis: Miftah Fadli