Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber

Siaran Pers ELSAM

Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruaner

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Pasal 27 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan tuduhan menyebarkan rekaman percakapan bermuatan unsur pelecehan seksual terhadap dirinya. Penolakan PK ini menunjukan bahwa hukum kejahatan siber di Indonesia bermasalah secara substantif dan belum mampu memberikan keadilan gender di ruang siber. Putusan ini kian membuktikan besarnya praktik viktimisasi korban perempuan di internet. Mereka yang sebenarnya korban, justru dituduh melakukan tindak pidana siber, dan dikenakan hukuman. Dalam kasus kejahatan siber terhadap perempuan (cybercrime against women) ada perbedaan dalam motif, pengorbanan, dan efek samping dari kejahatan, dibandingkan jika kasus serupa menimpa laki-laki (Halder dan Jaishankar, 2012). Kasus seperti ini dapat berakibat pada situasi kengerian, akibat “penyiksaan emosional” yang dialami perempuan.

Putusan ini juga sekaligus memperlihatkan bermasalahnya rumuasan Pasal 27 (1) UU ITE, yang tidak sesuai dengan kaidah pengaturan kejahatan siber, selain juga rumusannya tidak memenuhi prinsip lex certa lex stricta (tertulis jelas dan tidak multi-tafsir) dalam hukum pidana. Rumusan ini jika dilihat pengaturannya merupakan bagian dari cyber enabled crime, yakni kejahatan tradisional yang skalanya ditingkatkan menggunakan jaringan komputer atau internet, misalnya penipuan, distribusi gambar pelecehan seksual dan mendistribusikan gambar tanpa persetujuan atau revenge porn. Sayangnya karena ketidakjelasan rumusan pasalnya, Baiq Nuril yang justru merupakan korban pelecehan seksual, justru dipidana telah menyebarkan konten internet yang mengandung muatan kesusilaan-pelecehan seksual yang dialaminya.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur larangan “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses …. muatan yang melanggar kesusilaan”, sangat rentan diterapkan secara tidak tepat. Hal ini dikarenakan rumusan tersebut tidak menunjukkan unsur objektif sebagaimana layaknya sebuah delik. Akibatnya, fakta persidangan yang menunjukan penyebaran rekaman tersebut bukan dilakukan oleh Baiq Nuril, justru tidak dipertimbangkan secara tepat, dikarenakan dari awal telah dikontruksikan bahwa dialah pembuat konten (dokumen/informasi elektronik) tersebut. Padahal seharusnya, dengan fakta tersebut, tuduhan terhadapnya tidak memenuhi unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses” konten yang diduga melanggar kesusilaan.

Terkait dengan kontennya sendiri, rekaman tersebut sebenarnya didasari bentuk perlawanan Baiq Nuril terhadap pelecehan seksual yang dialaminya. Tindakan ini sejalan dengan penggunaan teknologi sebagai medium perlawanan perempuan, untuk menegosiasikan norma sosial yang kerap kali dipaksakan dan terhegemoni oleh nilai patriarki dan heteronormativitas. Internet dapat menjadi medium bentuk rangkaian perlawanan di ruang publik, privat dan keduanya. Sebagai contoh, internet mampu menghadirkan gerakan melawan kekerasan seksual seperti #MeToo, yang lahir dari cerita para penyintas untuk mengedukasi warganet terhadap buruknya dampak pelecehan seksual. Upaya inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh Baiq Nuril, yang merasa tidak nyaman sekaligus dilecehkan atas cerita hubungan seksual atasannya yang disampaikan melalui telepon.

Merespon putusan tersebut, serta pertimbangan fakta-fakta yang dialami oleh Baiq Nuril, juga penerapan hukum terhadap yang bersangkutan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan:

1. Presiden untuk memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril, untuk menghapuskan dan meniadakan semua akibat hukum pidana, dari kriminalisasi yang dialaminya.
2. Perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan siber, khususnya yang berdimensi kekerasan terhadap perempuan maupun kelompok minoritas seksual lainnya.
3. Pentingnya evaluasi terhadap pasal-pasal kejahatan siber, khususnya yang masuk kategori cyber enabled crime dalam UU ITE, dikarenakan banyaknya permasalahan dalam penerapannya, yang justru berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi maupun privasi.
4. Pentingnya pengesahan segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menjamin perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan seksual, baik secara luring (offline) maupaun daring (online). Apalagi di era internet, viktimisasi perempuan tidak lagi terbatas dalam arti kekerasan fisik yang dilakukan oleh laki-laki, tetapi mencakup pula pelecehan fisik dan psikologis.

Jakarta, 5 Juli 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Lintang Setiani (Peneliti ELSAM), telepon: 085711624684, atau Alia Yofira Karunian (Peneliti ELSAM), telepon: 081217015759.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *