Prolegnas 2016: DPR dan Pemerintah Harus Prioritaskan Tunggakan Prioritas Legislasi Tahun Sebelumnya

Siaran Pers ELSAM

Prolegnas 2016: DPR dan Pemerintah Harus Prioritaskan Tunggakan Prioritas Legislasi Tahun Sebelumnya

Dalam masa sidang II 2015-2016 (November-Desember) ini DPR akan mengesahkan daftar prioritas legislasi untuk Program Legislasi (Prolegnas) 2016. Sejumlah usulan RUU telah diajukan baik oleh pemerintah maupun DPR sebagai prioritas Prolegnas mendatang. Beberapa RUU merupakan warisan Prolegnas tahun sebelumnya (2015), yang belum sempat dibahas, lainnya berupa usulan baru yang diajukan untuk dibahas pada 2016. Sebagaimana diketahui, dalam periode legislasi 2015, capaian kinerja legislasi DPR bisa dikatakan sangat buruk. Setidaknya sampai November 2015, dari 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas 2015, DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan revisi UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah, yang materinya bermasalah, peninggalan periode DPR sebelumnya. Selain itu, pengesahan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasca-konflik berkepanjangan faksi-faksi di DPR. Selebihnya hanya pengesahan R-APBNP 2015 dan R-APBN 2016.

Berangkat dari capain yang sedemikian minim, dalam penyusunan Prolegnas 2016, semestinya DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan tunggakan RUU prioritas Prolegnas 2015, yang belum sempat dibahas, atau baru masih dalam proses pembahasan tingkat 1. Strategi ini penting untuk memastikan RUU yang masuk dalam Prolegnas (2015-2019) bisa dibahas dan disahkan dalam periode tersebut. Di luar itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memandang, sejumlah RUU dalam Prolegnas 2015 memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia. Oleh karenanya, penting untuk dimasukan kembali dalam Prolegnas 2016, guna dilanjutkan pembahasannya dan disahkan.

Beberapa RUU yang krusial bagi pembenahan sistem hukum dan hak asasi manusia misalnya RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang telah masuk dalam proses pembahasan tingkat 1 di Komisi 3. Dibutuhkan komitmen, ketelitian, dan keseriusan DPR dalam proses pembahasan RKUHP, selain juga keharusan pertisipasi publik, mengingat krusialnya dampak materi RKUHP bagi perbaikan sistem hukum, juga terhadap perlindungan kebebasan sipil di Indonesia. Perumusan materinya harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun berbagai instrumen internasional HAM yang telah disahkan dalam hukum Indonesia.

Selain RKUHP, RUU lain dalam Prolegnas 2015 yang belum sempat dibahas dan memiliki arti penting bagi perlindungan kebebasan sipil ialah RUU Perubahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana dalam UU ITE, khususnya pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), telah banyak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang sah. Oleh karenanya mendesak untuk mencabut ketentuan tersebut, untuk kemudian dikembalikan pada ketentuan KUHP, yang juga tengah dalam proses revisi. Meski pemerintah mengaku telah menyelesaikan naskah usulan perubahan dan siap membahasnya dengan DPR, namun dengan periode masa sidang yang tinggal dalam hitungan hari, sulit kiranya akan mendapatkan hasil pembahasan yang optimal. Belum lagi, pada periode ini para anggota DPR tentu akan banyak dilibatkan oleh partainya, dalam kampanye politik jelang Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Dengan gambaran demikian, meski DPR harus memperbaiki kinerja capaian legislasinya dari segi kuantitas, namun bukan berarti diperbolehkan mengenyampingkan kualitasnya. Tentu kita tidak menginginkan setiap produk undang-undang hasil pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, harus berakhir dengan pembatalan di meja persidangan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, DPR harus secara konsisten menginternalisasikan norma-norma hak asasi manusia, termasuk menilai keserasian setiap RUU dengan prinsip hak asasi, sehingga hasilnya dapat berkontribusi besar bagi pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.

Jakarta, 18 November 2015

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Indriswati D. Saptaningrum (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081380305728, atau Wahyudi Djafar (Peneliti ELSAM), telepon: 081382083993

LAMPIRAN

20151118_Lampiran_RUU-usulan-ELSAM-untuk-Prolegnas-2016