Progres dan Agenda Satu Dekade Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di Indonesia

ELSAM, JAKARTA—Prinsip-prinsip PBB Mengenai Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights /UNGPs) hampir berusia satu dekade

Disahkan pada 2011, UNGPs telah memberikan arah baru yang otoritatif bagi hadirnya sistem tata kelola polisentris dalam pemajuan dan perlindungan HAM, yakni negara, korporasi dan masyarakat sipil.

Dalam waktu hampir satu dekade tersebut Indonesia telah mengadopsi dan menerjemahkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam berbagai kebijakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Berbagai perkembangan dan hambatan menyertai implementasi kebijakan tersebut.

Dalam kerangka itu ELSAM, Human Rights Working Group (HRWG), Konsil LSM dan Yayasan Penabulu mengadakan sebuah seminar nasional bertajuk “Refleksi Jelang Satu Dekade Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM: Memetakan Progres dan Agenda di Indonesia” pada Senin (9/11/2020).

Seminar yang digelar secara daring tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, yakni Tanti Dian Ruhama Kepala Sub-Direktorat Penerapan dan Penegakan Hukum HAM Kementrian PPN/Bappenas; Mualimin Abdi, Dirjen HAM yang mewakili Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Siddharta Moersjid Ketua Komite Tetap Tanggung jawab Sosial Kadin Indonesia; Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM; dan Misran Lubis, Direktur Eksekutif Konsil LSM Indonesia.

Mualimin menjelaskan Kemenkum HAM telah ditunjuk sebagai national focal point terkait Bisnis dan HAM. “Melanjutkan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Focal Point Nasional Bisnis dan HAM, maka kami tengah mengawal proses penyusunan Peta Jalan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2020-2024,” kata Mualimin.

Selanjutnya Tanti Dian Ruhama menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam meletakkan prinsip bisnis dan HAM dalam rencana pembangunan nasional. Rekomendasi tersebut meliputi beberapa poin: a. Terus melakukan diseminasi prinsip bisnis dan HAM; b. Pendekatan soft approach (target yang realistis); c. Menentukan fokus area berdasarkan kondisi eksisting Indonesia; d. Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang kuat; e. menjembatani jarak analisis antara prinsip bisnis dan HAM dengan kondisi dunia usaha di Indonesia; dan f. Harmonisasi prinsip bisnis dan HAM dengan agenda pembangunan dan regulasi.

Mewakili kelompok masyarakat sipil, Misran Lubis menyampaikan salah satu kontribusi lembaganya yakni membuat Buku Panduan Due Diligence Bagi Korporasi dalam Industri Perkelapasawitan. Hal ini kemudian digarisbawahi Wahyu Wagiman sebagai refleksi gerakan masyarakat sipil untuk terus mendorong efektivitas tata kelola polisentris yang berdasarkan standar dan mekanisme UNGPs. Hal ini termasuk dengan memastikan koordinasi dan kolaborasi di antara pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil.

Seminar nasional menyambut satu dekade UNGPS ini didukung oleh CEA Alliance dan ICCO Cooperation ini. Peserta yang hadir dalam seminar berasal dari  berbagai kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi HAM, khususnya dalam isu bisnis dan HAM.

Sekar Banjaran Aji

Catatan: Seminar Seminar Nasional: Refleksi Jelang 1 Dekade Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM masih dapat diikuti di Youtube Perkumpulan ELSAM: https://www.youtube.com/watch?v=-qcIM3IWDm8 . Dokumen presentasi dari acara ini juga dapat diakses melalui: https://s.id/semnas-bisham-materi