Profil

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau Institute for Policy Research and Advocacy, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

KEGIATAN UTAMA:

1. PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

  • Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.
  • Menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan.
  • Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.
  • Menyediakan pendampingan teknis keahilan bagi lembaga-lembaga pemerintah.
  • Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

2. STUDI DAN PRODUKSI PENGETAHUAN HAK ASASI UNTUK MENDUKUNG ADVOKASI KEBIJAKAN

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (evidence based policies). Fokus-fokus studi ELSAM antara lain:

  • Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.
  • Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi infromasi dan komunikasi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tatakelola konten internet, perlindungan data pribadi, surveilans komunikasi, dan keamanan dunia maya.
  • Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (human rights city): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. 

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

3. MENDORONG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU SECARA ADIL DAN BERMARTABAT

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

  • Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
  • Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.
  • Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.
  •  Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

4. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti :

  • Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.
  • Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan pennguatan kapasitas aparat penegak hukum.
  • Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.
Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564 Telefax.: (+62 21) 7919 2519 Email: [email protected] Website: www.elsam.or.id

Media Sosial:

Linimasa di Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary Kunjungi kami di Facebook: @perkumpulanelsam@elsamjkt

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dibentuk pada 14 Agustus 1993 oleh sejumlah aktivis non-government organization (NGO) yang tergabung dalam International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Mereka adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, Asmara Nababan, Hadimulyo, Sandra Yati Moniaga, dan Agustinus Rumansara.

Pembentukan ELSAM tak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik saat itu, yaitu masa ketika Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat yang terdampak. Hal ini telah mendorong para aktivis, termasuk para pendiri ELSAM, untuk terjun langsung menangani korban akibat pembangunan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, advokasi langsung terhadap korban pembangunan dirasa tak cukup. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Direktur YLBHI) Asmara Nababan (Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen), Hadimulyo (Lermbaga Studi Agama dan Filsafat), Sandra Yati Moniaga (Walhi), dan Agustinus Rumansara (Sekretaris INFID) kerap berdiskusi dan mulai memikirkan strategi lain dalam membela korban.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi kegelisahan mereka saat itu. Pertama, belum ada NGO yang fokus pada studi kebijakan yang berdampak pada HAM.

Kedua, belum ada NGO yang fokus pada kegiatan pendidikan HAM untuk kelompok masyarakat korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM.

Saat itu, memang tak banyak NGO yang mengadvokasi suatu kebijakan untuk mengoreksi akibat pembangunan. Ini memang bisa dimengerti karena saat itu tenaga dan waktu aktivis NGO banyak tercurah pada penanganan kasus.

Untuk bisa melakukan advokasi kebijakan memang dibutuhkan keahlian tersendiri. Setidaknya keterampilan itu meliputi kemampuan melakukan kajian, riset, dan menyusunnya dalam suatu background paper dan policy paper ringkas-padat sehingga bisa dijadikan bahan negoisiasi untuk melakukan perubahan atas kebijakan tertentu.

Kebutuhan akan adanya sebuah lembaga yang khusus menekuni studi advokasi kebijakan sangat dirasakan saat berhadapan dengan negara-negara donor atau wakil dari lembaga keuangan internasional yang membiayai pembangunan di Indonesia. Tanpa membawa hasil kajian yang memadai, lobi di dunia internasional menjadi sia-sia.

ELSAM kemudian resmi berdiri dengan bentuk yayasan. Badan pengurus yayasan terdiri dari: Hadimulyo (ketua), Asmara Nababan (sekretaris), Agustinus Rumansara, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Sandra Moniaga (anggota). Abdul Hakim Garuda Nusantara kemudian diminta menjadi Direktur Eksekutif pertama ELSAM.

Dalam akta pendiriannya ELSAM menggariskan tiga tujuan. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM sebagai yang terpancar dalam UUD 1945 dan Pernyataan Umum HAM PBB.

Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu, setidaknya ada empat hal yang akan dilakukan ELSAM. Pertama, melakukan pengkajian terhadap kebijakan dan atau hukum, penerapan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Kedua, mengembangkan gagasan dan konsepsi atau kebijakan alternatif yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melingungi hak asasi manusia.

Ketiga, melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat.

Keempat, menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsepsi kebijakan atau hukum yang berwawasan demokrasi dan keadilan di masyarakat luas.

ELSAM kemudian banyak melakukan kajian dan penerbitan buku untuk kepentingan advokasi. Untuk mengkampanyekan hasil studi, biasanya hasil kajian dibawa ke forum internasional. Cara demikian memang khas LSM pada masa itu. Sebab, pemerintah lebih sering mendengarkan tekanan dari luar negeri karena ketergantungan utang.

Untuk advokasi di dalam negeri, ELSAM banyak memanfaatkan publikasi media. Hingga 1998 pers Indonesia memang menghadapi banyak tekanan dan hanya meyisakan sedikit celah untuk berita yang dianggap negatif oleh pemerintah. Melalui celah pemberitaan media semacam itulah sebagian misi advokasi ELSAM bisa dilakukan, seperti dalam kampanye kasus Kedung Ombo, Program Keluarga Berencana, dan kampanye antipenyiksaan. Termasuk saat melakukan advokasi terhadap kasus struktural di daerah seperti kasus LB Dingit dan Kasus Amungme, Papua.

VISI  Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI  Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.  

TUJUAN  Mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam kebijakan, legislasi dan regulasi, pelaksanaan, maupun kelembagaannya.

Badan Pengawas (periode 2019-2024)

Badan Pengurus (periode 2019-2024)

Anggota Perkumpulan:

Pelaksana Harian Periode 2019-2024

Direktur Eksekutif


Peneliti Senior


Penelitian dan Pengetahuan


Advokasi


Monitoring dan Evaluasi


Keuangan


Sekretariat