Ide itu datang dari sebuah kegelisahan. Sekitar April 1993, sejumlah aktivis non-government organization (NGO) yang tergabung dalam International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mulai sering berdiskusi introspektif tentang sejumlah soal dari strategi-strategi advokasi yang dilakukan dalam membela korban-korban pembangunan. Pada tahun-tahun itu, Indonesia memang sedang giat-giatnya membangun proyek dan menjalankan program, yang sebagian besar dananya berasal dari pinjaman luar negeri alias utang. Diskusi-diskusi itu tak selalu formal. Tempatnya juga tak tetap. Kadang di sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sesekali juga dilaksanakan di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Jakarta Selatan. YLBHI dan Walhi memang merupakan penyangga INFID - yang sebelumnya bernama International NGO for Indonesia (INGI) [1] .  Pada tahun itu, YLBHI dan Walhi sudah banyak berkiprah dalam isu-isu hak asasi manusia. Tentu saja, keduanya punya konsentrasi bidang berbeda, meski bisa disebut sama-sama melakukan advokasi isu hak asasi manusia. YLBHI, yang memiliki cabang di berbagai kota besar, banyak memberikan bantuan hukum terhadap rakyat yang mengalami kekerasan struktural dari negara. Bantuan yang diberikan berupa pendampingan dalam proses hukum di pengadilan. Walhi[2] , dengan jaringan NGO di berbagai daerah, melakukan advokasi dalam isu-isu lingkungan hidup[3] . Dalam diskusi-diskusi itu, muncul kegelisahan soal pola penanganan kasus yang mereka lakukan. Mereka yang terlibat aktif dalam diskusi ini adalah orang-orang yang memang bergelut dalam dunia NGO. Antara lain, Abdul Hakim Garuda Nusantara (Direktur YLBHI), Asmara Nababan (Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen), Hadimulyo (Lermbaga Studi Agama dan Filsafat), Sandra Yati Moniaga (Walhi), Agustinus Rumansara (Sekretaris INFID). Abdul Hakim dan Asmara saat itu juga sama-sama di INFID. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kegelisahan itu. Pertama, belum ada NGO yang fokus pada studi kebijakan yang berdampak pada HAM. Kedua, belum ada NGO yang fokus pada kegiatan pendidikan HAM yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM [4] .Saat itu, memang tidak banyak - kalau bukan tidak ada-- NGO yang mengadvokasi suatu kebijakan untuk mengoreksi akibat pembangunan (policy advocacy). Ini memang bisa dimengerti karena selama kurun waktu tersebut, tenaga dan waktu aktivis NGO banyak tercurah pada penanganan kasus.  Yang sangat menonjol adalah YLBHI dengan bantuan hukumnya, yang memang memilki cabang di daerah-daerah. Untuk bisa melakukan advocacy policy, memang dibutuhkan keahlian tersendiri. Setidaknya, ketrampilan itu meliputi kemampuan melakukan kajian, riset, dan menyusunnya dalam suatubackground paper dan policy paper ringkas-padat sehingga bisa dijadikan bahan negoisiasi untuk melakukan perubahan kebijakan dari suatu kebijakan yang sedang disorot. Pada tahun-tahun tersebut, sejumlah NGO mensiasati kebutuhan itu dengan meminta seseorang yang dianggap ahli untuk melakukan kajian, yang hasilnya disusun dalam briefieng paper, sebagai bahan kampanye di dunia internasional [5] . Kebutuhan akan adanya sebuah lembaga yang mengkhususkan diri pada studi advokasi kebijakan ini sangat dirasakan dalam melakukan lobi-lobi, negosiasi dan kampanye di forum internasional. Saat berhadapan dengan negara-negara donor atau wakil dari lembaga keuangan internasional yang membiayai pembangunan di Indonesia, fakta penangan kasus dianggap kurang memadai untuk menjadi argumentasi dan bahan kampanye. Lobi tanpa membawa hasil studi ibarat membawa pistol yang minim amunisi [6] . "Dari sini kemudian dipikirkan suatu siklus kegiatan yang meliputi studi kebijakan, yang hasilnya menjadi dasar advokasi," kata Abdul Hakim [7] . Kegelisahan dan kristalisasi ide itu berujung pada pembentukan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), pada 14 Agustus 1993. Bentuknya adalah yayasan. Direktur Eksekutifnya Abdul Hakim Garuda Nusantara [8] . Badan pengurus yayasan terdiri dari: Hadimulyo (ketua), Asmara Nababan (sekretaris), Agustinus Rumansara, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Sandra Moniaga (anggota). Dalam akta pendiriannya, yayasan ini menggariskan tiga hal sebagai tujuan. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM sebagai yang terpancar dalam UUD 1945 dan Pernyataan Umum HAM PBB. Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan itu, setidaknya ada empat hal yang akan dilakukan yayasan ini. Pertama, melakukan pengkajian terhadap kebijakan dan atau hukum, penerapan serta impaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kedua, mengembangkan gagasan dan konsepsi atau policies atau hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-ak dan kepentingan masyarakat yang berkeadilan. Empat, menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsepsi kebijakan atau hukum yang berwawasan demokrasi dan keadilan di masyarakat luas. Ada beberapa pertimbangan mengapa lembaga baru ini berbentuk yayasan. Selain karena alasan praktis, ini juga pilihan strategis [9] . Saat itu, belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan [10] .Yang adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Keormasan. Dalam undang undang ini, pemerintah punya ruang sangat besar untuk ikut campur dalam urusan internal organisasi. "Saat beberapa kali bertemu Menteri Dalam Negeri Rudini maupun Kejaksaan Agung, mereka mau memasukkan Elsam ke ormas. Kita menolaknya. Kalau dimasukkan ke situ (ormas), habis kita. Karena pengurus ormas harus disetujui oleh Departemen Dalam Negeri," kataAsmara Nababan. Pemerintah punya hubungan kurang baik dengan lembaga swadaya masyarakat. Selama ini, pemerintah selalu berusaha untuk membungkamnya dengan berbagai cara. Salah satunya melalui Undang Undang No. 8 tahun 1985 tentang Keormasan. Dalam undang-undang ini, pemerintah ingin memaksakan hegemoninya terhadap masyarakat sipil  dengan mensyaratkan Pancasila sebagai asas tunggal. Tak mengherankan jika lahirnya undang-undang itu mengundang kritik keras daripara aktifis LSM karena ada semangat untuk ikut campur tangan cukup besar dalam urusan internal organisasi. Salah satunya adalah soal pasal pembinaan dan pembekuan  serta pembubaran organisasi kemasyarakatan [11] . Awal-awal pembentukan Elsam tak ada catatan intimidasi langsung yang dihadapi. "Kalau kepada kolega Elsam, mungkin," kata Abdul HakimGaruda Nusantara. Dalam periode itu, tekanan terhadap aktifis LSM lebih banyak berupa psikologis atau teror. Misalnya, aktifis yang pulang dari pertemuan INGI –yang tahun 1992 menjadi INFID—digeledah Bea Cukai dan petugas Imigrasi setibanyadi tanah air. Alasan pemeriksaannya karena dianggap mau menggulingkan pemerintah [12] . Selain soal kritik di panggung internasional, ketegangan hubungan pemerintah juga terjadi saat Elsam mengkampanyekan kasus pelanggaran HAM dalam proyek yang dibiayai Bank Dunia, yaitu Kedung Ombo dan Proyek Keluarga Berencana pada tahun 1995. Saat itu, Pemerintah menuding ada LSM yang dianggap ingin menyabotase pembangunan dan menyetop utang luar negeri kepada Indonesia.  Krisis hubungan berikutnya adalah tahun 1996 usai meletusnya peristiwa 27 Juli 1996. Pemerintah menuding sejumlah LSM dibalik peristiwa yang menyulut berbagai kerusuhan diJakarta. Pemerintah sampai membuat daftar LSM yang dianggap "bermasalah". Elsam masuk dalam kategori itu karena dianggap tidak   pernah memberitahukan keberadaannya ke Departemen Dalam Negeri [13] . Pada awal-awal pendiriannya, lembaga ini banyak melakukan kajian-kajian dan penerbitan buku untuk kepentingan advokasi. Untuk mengkampanyekan hasil studi, biasanya dibawa keforum internasional. Ini memang khas LSM pada masaitu. Sebab, pemerintah lebih sering mendengarkan tekanan dari luar negeri karena ketergantungan utang. Untuk advokasi internal, Elsam banyak memanfaatkan publikasi media. Namun diakui bahwa sampai tahun 1998, pers Indonesia memang menghadapi banyak tekanan. Di tengah keterbatasan itu, kata Abdul HakimGaruda Nusantara, peran media tetap sangat penting [14] . Selain masih ada wartawan yang idealis sehingga berani menyuarakan aspirasi kritis masyarakat, pemerintah juga berkepentingan agar hasil pembangunan yang dicapainya juga disebarluaskan kepada masyarakat. Otomatis, berita yang bersikap kritis juga kerap muncul dimedia."Media-media utama seperti Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian The Jakarta Post, dan Majalah Tempo itu memang kritis mengkomunikasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan dampak-dampak pembangunan," kata Abdul Hakim. Memang media saat itu kurang tajam menulis suatu persoalan karena keterbatasan dan kekangan rezim. Tapi, mediamassa tidak bisa tidak memberitakan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan. Pada satu sisi pembangunan itu kan menjadi tema-tema besar dan ideologi dari rezim, karena itu legitimasi dia kan di sana. Jadi tidak bisa juga rezim melarang media untuk memuat aktivitas pembangunan, kan? Nah, kalau rezim membiarkan media memuat aktivitas pembangunan, dia tidak bisa melarang media untuk memuat dampak-dampaknya. Ada akibat yang tidak ia duga," kata Abdul Hakim. Melalui celah pemberitaan media semacam itulah sebagian misi advokasi Elsam bisa dilakukan, seperti dalam kampanye kasus Kedung Ombo, Program Keluarga Berencana, dan kampanye anti penyiksaan. Termasuk saat melakukan advokasi terhadap kasus struktural di daerah seperti kasus LB Dingit dan Kasus Amungme, [email protected]

---

[1] Sebelum menjadi INFID, organisasi ini awalnya bernama International NGO for Indonesia. Lahir tahun 1985, NGO ini menjadi counterpart IGGI. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk advokasi masalah pembangunan di Indonesia di dunia internasional. Yang tergabung dalam INGI adalah semua NGO yang negaranya tergabung dalam IGGI. Pertemuannya mengikuti tempat pertemuan INGI, yang biasanya digelar di Belanda. IGGI dibubarkan tahun 1992 setelah Pemerintah Indonesia menilai IGGI terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri setelah kasus Insiden Santa Cruz. Setelah IGGI dibubarkan, Menteri Dalam Negeri Rudini meminta INGI ikut dibubarkan, tapi sejumlah aktifis NGO menolak ide tersebut. Menurut Asmara Nababan, Rudini juga menyampaikan hal serupa dalam pertemuan dengan aktifis NGO di rumahnya. Aktifis NGO tak bergeming, dan memilih mengubah nama saja menjadi INFID. [2] Walhi didirikan pada 15 Oktober 1980, dalam sebuah pertemuan di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) di Jakarta. Lebih detail, silakan kunjungi situs http://www.walhi.or.id/ttgkami/sejarah/arus_geraklingk/ [3] Selain YLBHI dan Walhi, NGO yang cukup besar saat itu adalah Bina Desa. Bedanya, Bina Desa bergerak di bidang pelayanan masyarakat bawah untuk membantu peningkatan income generating. [4] Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara, Juni 2008 [5] Wawancara Idal Kasim, Juni 2008. Dalam mengadvokasi dampak pembangunan akibat transmigrasi, YLBHI dan Walhi meminta bantuan George Junus Aditjondro untuk membuat kajian danbriefingpaper soal tersebut untuk bahan kampanye internasional. [6] Wawancara Asmara Nababan, Juni 2008. [7] Wawancara Abdul Hakim Garuda Nusantara,  Juni 2008 [8] Menurut Asmarara Nababan, ada dua alasan Abdul Hakim diminta jadi direktur Elsam. Pertama, Abdul Hakim tidak lagi di YLBHI sehingga waktunya lebih tersedia. Kedua, Abdul Hakim dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki jabatan itu.Abdul Hakim, sebelum di Elsam, adalah Direktur YLBHI dan Direktur Walhi. Menurut Abdul Hakim, penunjukan dirinya itu karena punya ketertarikan cukup besar dalam bidang kajian dan advokasi. [9] Wawancara Stanley Adi Prasetya, Juni 2008. [10] Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang undang yang khusus mengatur tentang yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang undang ini lantas diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 dan disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada 6 Oktober 2004. [11] David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, editor, Pemikiran Sosial Politik Indonesia: Periode 1965-1999, Pustaka Utama Grafiti danFreedomInstitute, Jakarta 2006. hal 149. [12]  Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara, Asmara Nababan, dan Sandra Moniaga, Juni 2008. [13] Harian Kompas, Kejakgung Terima Daftar LSM Bermasalah, 15 November 1996. Cukup banyak LSMyang dikategorikan bermasalah. Selain Elsam, jugaadaForum Demokrasi, Lembaga   Pembelaan Hak Asasi Manusia (LPHAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum   Indonesia (YLBHI), Petisi 50, InternationalNon-Governmental   Organizationfrom Indo-nesian Development (INFID), IndonesianFront   ForDefenceofHumanRight (INFIGHT), Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (FPKR), Yayasan   Lembaga Pendapat Umum (YLPU), Yayasan Pusat Hak-hak Asasi Manusia   (YPSHAM), Institut Sosial Jakarta, Majelis Rakyat Indonesia(MARI),   Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh   Indonesia (PPBI), Serikat TaniIndonesia (STN), Serikat Rakyat   Indonesia(SRI), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER), Partai Rakyat  Demokratik (PRD), Yayasan Pijar, Partai Uni Demokrasi Indonesia  (PUDI). [14]  Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara, Juni 2008.  

VISI  Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI  Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.  

TUJUAN  Mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam kebijakan, legislasi dan regulasi, pelaksanaan, maupun kelembagaannya.

Badan Pengawas (periode 2019-2024)

• Ketua: Sandra Moniaga
• Sekretaris: Lies Marcoes
• Bendahara: Suraiya Kamaruzzaman

Badan Pengurus (periode 2019-2024)

• Ketua: Herlambang P. Wiratraman
• Sekretaris: Kamala Chandrakirana
• Bendahara: Indriaswati Dyah Saptaningrum

Anggota Perkumpulan:

• Abdul Haris Semendawai
• E. Rini Pratsnawati
• Francisia Sika Ery Seda
• Hadimulyo
• I Gusti Agung Putri Astrid Kartika
• Ifdal Kasim
• Ir. Agustinus Rumansara
• Johni Simanjuntak
• Maria Hartiningsih
• Raharja Waluya Jati
• Roichatul Aswidah
• Sentot Setyasiswanto
• Yosep Adi Prasetyo
• Toegiran

Pelaksana Harian Periode 2019-2024

• Direktur Eksekutif: Wahyu Wagiman
• Deputi Direktur Riset:  Wahyudi Djafar
• Deputi Direktur Advokasi: Andi Muttaqien
• Supervisor M&E dan HR: Yohana Kuncup
• Admin Officer: Ferri Dwi Agustina
• Unit Penelitian: Adzkar Ahsinin, Miftah Fadhli, Blandina Lintang Setianti, Alia Yofira Karunian
• Unit Pengetahuan:  Dodi Sanjaya, Sueb Wiranggaleng, Marisa Ayuningtyas
• Unit Advokasi Hukum: Sekar Banjaran, Ratu Durotun Nafisah, Muhammad Busyrol Fuad
• Unit Advokasi HAM: Ari Yurino, Muhammad Azka Fahriza, Vita Rachim Yudhani, Putri Nidyaningsih
• Kepala Keuangan: Rina Erayanti
• Unit Keuangan: Astriana Novita Siahaan, Ninna Kusumastuti

Direktur Eksekutif

• 

  Wahyu Wagiman

---

Peneliti Senior

• 

  Lies Marcoes
• 

  Suraiya Kamaruzzaman
• 

  Herlambang P. W.
• 

  Abdul Haris Semendawai
• 

  Johny Simanjuntak
• 

  Agung Putri A. K.
• 

  Kamala Chandrakirana
• 

  Stanley Adi Prasetyo
• 

  Roichatul Aswidah
• 

  Ifdal Kasim
• 

  Indriaswati D. S.
• 

  Sandra Moniaga

---

Penelitian dan Pengetahuan

• 

  Wahyudi Djafar
• 

  Blandina Lintang Setianti
• 

  Dodi Sanjaya
• 

  Miftah Fadhli
• Marisa Ayuningtyas
• 

  Adzkar Ahsinin
• 

  Alia Yofira Karunian
• 

  B. Ruben F. Sumigar

---

Advokasi

• 

  Andi Muttaqien
• Muhammad Azka Fahriza
• Muhammad Busyrol Fuad
• 

  Ari Yurino
• 

  Vita Rachim Yudhani
• 

  Ratu Durotun Nafisah
• 

  Sekar Banjaran Aji
• 

  Putri Nidyaningsih

---

Monitoring dan Evaluasi

• 

  Yohana Kuncup

---

Keuangan

• 

  Astriana N. Siahaan
• 

  Ninna Kusumastuti
• Intan Maryaningsih
• 

  Rina Erayanti

---

Sekretariat

• Ambari Yolanda Galman
• 

  Ferri Dwi Agustina