Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) didirikan pada tahun 1993 dengan latar belakang kebutuhan untuk melakukan kajian terkait dampak pembangunan terhadap hak asasi manusia, yang akan menjadi bukti penting dalam advokasi kebijakan. Melihat kebutuhan tersebut, ELSAM fokus pada dua strategi utama dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu dengan melakukan berbagai studi dan advokasi kebijakan. Hak asasi manusia dikembangkan sebagai pendekatan utama dalam studi dan advokasi yang dilakukan oleh ELSAM, sebagai bagian dari upaya mendorong penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

ELSAM memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai masyarakat dan negara yang demokratis dan adil serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sementara misinya adalah menjadi lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan visi dan misi tersebut, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam implementasi dan pelembagaannya.

Dalam operasionalnya ELSAM menggabungkan metode kerja organisasi think-tank hak asasi manusia serta organisasi advokasi hak asasi manusia. Karakter inilah yang membuat ELSAM unik dibandingkan dengan organisasi HAM sejenis di Indonesia. ELSAM berupaya untuk terus mendorong hadirnya kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan ini juga tercermin dalam kapasitas staf ELSAM, yang meskipun terbagi berdasarkan fungsi dalam tanggung jawab kerjanya, akan tetapi secara keseluruhan mereka memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan penelitian dan advokasi sekaligus.

Saat ini ELSAM setidaknya memiliki tiga kegiatan utama, yang terdiri atas: (1) studi dan produksi pengetahuan hak asasi manusia untuk mendukung advokasi kebijakan; (2) pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan; dan (3) penyelenggaraan berbagai pendidikan hak asasi manusia.

Dalam penyelenggaraan studi dan produksi pengetahuan hak asasi manusia, ELSAM memfokuskan diri pada topik-topik baru hak asasi manusia, khususnya terkait dengan; (i) bisnis dan hak asasi manusia, untuk mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya berbagai kebijakan untuk mengaplikasikan UN Guiding Principles on Business and Human Rights; (ii) teknologi dan hak asasi manusia, khususnya meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi digital terhadap perlindungan hak asasi, termasuk pengembangan tata kelola internet, kebijakan konten, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan respon terhadap perkembangan terbaru teknologi (fintech, e-commerce, big data, artificial intelligence); (iii) lingkungan dan hak asasi manusia, dengan mendorong adopsi pendekatan hak asasi manusia dalam upaya-upaya keberlanjutan, baik pada sektor kehutanan, perkebunan, maupun energi dan sumberdaya alam lainnya.

Kemudian dalam pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan, ELSAM secara terus-menerus mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti: (i) memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah; (ii) menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan; (iii) menyediakan pendampingan teknis keahilan bagi lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif; dan (v) melakukan berbagai kemitraan strategis, terutama dengan pendekatan multistakeholder, guna meminimalisir risiko dari suatu kebijakan. Kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan ELSAM selain menyasar dua topik di atas (bisnis dan HAM, serta teknologi dan HAM), juga fokus pada upaya mendorong: a. lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dalam kerangka keadilan transisional, penyelesaian konflik, pemulihan korbannya, dan pencegahan keberulangan; b. memperkuat perlindungan kebebasan sipil di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, juga kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Berikutnya sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, ELSAM juga secara terus-menerus menyelenggarakan berbagai pendidikan hak asasi manusia. Penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia ini ditujukan hampir bagi seluruh aktor, tidak hanya para pembela HAM, tetapi juga pengambil kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat dan daerah, aparat penegak hukum, juga korporasi swasta. Melalui pendidikan ini diharapkan mereka dapat secara baik menerapkan pendekatan hak asasi manusia dalam berbagai aktivitas, sesuai dengan fungsinya masing-masing. ELSAM sendiri memiliki pengalaman menyelenggarakan berbagai pelatihan, mulai dari kursus HAM untuk pengacara, pelatihan HAM bagi institusi-institusi hak asasi manusia, penyelenggaraan pelatihan HAM untuk aparat penegak hukum, pendidikan HAM untuk aparat pemerintah daerah, juga beragam pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti: bisnis dan HAM, perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan pelatihan pembela HAM lingkungan.

Selama lebih dari dua dekade ELSAM telah memberikan sejumlah kontribusi dalam mendorong adopsi dan implementasi hak asasi manusia, mulai dari pengesahan berbagai konvensi internasional hak asasi manusia, hingga pembentukan sejumlah undang-undang. Berbagai undang-undang yang lahir pasca-reformasi, secara khusus ELSAM terlibat di dalamnya, seperti UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan saat ini mendorong lahirnya berbagai legislasi untuk merespon kecepatan perkembangan inovasi digital, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber. ELSAM juga terlibat aktif dalam penguatan kelembagaan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta upaya memastikan konsistensi pelaksanaan HAM melalui dukungan dalam optimalisasi kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dibentuk pada 14 Agustus 1993 oleh sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil yang mewakili berbagai unsur, isu, dan kelompok kepentingan. Mereka adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, Asmara Nababan, Hadimulyo, Sandra Yati Moniaga, dan Agustinus Rumansara. Pembentukan ELSAM tak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik saat itu, yaitu masa ketika Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat yang terdampak. Hal ini telah mendorong para aktivis, termasuk para pendiri ELSAM, untuk terjun langsung menangani korban akibat pembangunan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, advokasi langsung terhadap korban pembangunan dirasa tak cukup. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Direktur YLBHI) Asmara Nababan (Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen), Hadimulyo (Lembaga Studi Agama dan Filsafat), Sandra Yati Moniaga (Walhi), dan Agustinus Rumansara (Sekretaris INFID) kerap berdiskusi dan mulai memikirkan strategi lain dalam membela korban. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kegelisahan mereka saat itu. Pertama, belum ada NGO yang fokus pada studi kebijakan yang berdampak pada HAM; dan Kedua, belum ada NGO yang fokus pada kegiatan pendidikan HAM untuk kelompok masyarakat korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM.

Dari pijakan itulah ELSAM bergerak mengembangkan dirinya, melakukan banyak kajian, memproduksi berbagai pengetahuan. Keseluruhannya digunakan sebagai basis advokasi ELSAM, baik di jalur kebijakan, maupun pengadilan. Namun, dalam perjalanannya, kondisi politik telah membawa ELSAM untuk melakukan lebih banyak varian kegiatan. Mulai dari advokasi garda depan, berhadapan langsung dengan negara, hingga menjalankan fungsi kemanusiaan, mendampingi para korban—khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pada saat yang bersamaan ELSAM juga menjadi inisiator sekaligus pendorong lahirnya berbagai legislasi untuk mendukung sistem perlindungan hak asasi manusia. Hampir seluruh kebijakan yang lahir di kala transisi, ELSAM turut terlibat dalam meramunya. Mulai dari Pengesahan Konvensi Anti-Penyiksaan, UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sampai UU Perlindungan Saksi dan Korban, sekaligus pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Reformasi membawa suasana baru kehidupan berdemokrasi. Organisasi masyarakat sipil tumbuh bercendawan dengan fokus dan kekhususannya masing-masing. Bergerak mengawasi, sekaligus mendampingi pemerintahan baru hasil reformasi, termasuk dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi. Merespon hal itu, pada perkembangannya dalam perencanaan strategis tahun 2009, ELSAM mulai membincang transformasi kelembagaan ELSAM, hendak kemana setelah lima belas tahun? Pilihan yang mengemuka, ELSAM mengembangkan dirinya sebagai pusat sumberdaya hak asasi. Menyediakan berbagai kebutuhan dalam rangka advokasi kebijakan yang berbasis hak asasi manusia, dari menyediakan hasil studi sampai dokumentasi proses dan implementasinya.

Pilihan pendekatan dan strategi tersebut kemudian dikerucutkan Kembali dalam perencanaan strategis kelembagaan tahun 2012, dengan penekanan bahwa seluruh kerja advokasi kebijakan, haruslah berbasiskan data dan pengetahuan. Kesadaran ini tergambar dalam alur perencanaan program dan kegiatan ELSAM. Siklusnya dimulai dari studi, hasilnya kemudian menjadi dasar dalam advokasi. Hasil studi tak-boleh teronggok di meja, harus disuarakan melalui berbagai model penerbitan, juga dikomunikasikan dalam forum-forum lobi ke pengambil kebijakan. Hasil studi ini pula yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dan material pendidikan hak asasi manusia.

Lebih jauh, perubahan struktur politik dan kekuasaan telah memberikan warna pada model pengorganisasian dan kerja-kerja advokasi HAM yang dilakukan ELSAM dari masa ke masa. Transformasi yang dapat dilacak secara periodik ini memungkinkan kita untuk turut menjajaki sejauh mana posisi ELSAM dalam gerakan HAM berikut kontribusi kritisnya dalam mengembangkan diskursus HAM di Indonesia. Berbagai pendekatan dan strategi advokasi yang digunakan, setidaknya telah memberikan ruang bagi lembaga untuk mengembangkan berbagai metode keterlibatan dalam mendorong perubahan kebijakan dan pembelaan korban: mulai dari produksi pengetahuan, rangkaian proses advokasi kebijakan, litigasi strategis di pengadilan, multiplikasi jaringan dan kelembagaan masyarakat sipil, hingga kemitraan yang strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidikan untuk peningkatan kapasitas jaringan.

Pada perkembangan aktualnya, isu penting yang menandai perubahan cara advokasi dan studi yang dilakukan ELSAM ini misalnya terlihat dalam isu-isu internet dan hak asasi manusia, bisnis dan hak asasi manusia serta keadilan transisional—yang sekaligus menjadi trademark lembaga ini. Advokasi kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, sebagai salah satu contoh, merupakan wajah baru ELSAM dalam rangka memastikan memperbaiki situasi kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan hak atas privasi di Indonesia, yang bukan sekedar etalase demokrasi yang dirintis sejak dua dekade silam. Keikutsertaan ELSAM dalam advokasi ini juga merupakan tanda bahwa ELSAM tengah mengambil peran dalam diskursus hak asasi manusia yang bersilang-pandang dengan perkembangan teknologi digital yang cepat di era modern. Langkah ini juga sekaligus ingin memastikan pengembangan wajah dan wadah demokrasi di masa mendatang, yang identik dengan digitalisasi. Menempatkan hak asasi manusia sebagai pendekatan sekaligus basis pengembangannya, akan menjadi kunci penting agar kemudian tidak terpuruk pada situasi seperti di masa lalu, dengan wajah baru otoritarianisme digital.

Keputusan yang secara radikal menjadi titik-balik dari apa yang pada masa lalu justru menjadi musuh abadi ELSAM adalah keterlibatan sektor privat dalam semesta advokasi HAM yang dilakukannya. Jika momentum Peradilan Louisiana, Amerika Serikat tahun 1996 merupakan pertanda bahwa ada batas yang tegas dan ekstrem antara ELSAM dengan sektor privat, maka pasca Reformasi peluang demokratik justru muncul dari fakta bahwa dunia global mulai melihat sektor privat sebagai pengembangan kedua kewajiban HAM, selain negara. Dalam sejumlah diskusi, ELSAM mulai menyadari pentingnya keterlibatan aktor-aktor non-negara, khususnya korporasi dalam ekosistem penegakkan hak asasi manusia. Oleh karenanya, dalam perkembangannya ELSAM bahkan melibatkan sektor privat dalam menyusun sebuah komitmen HAM bagi korporasi. Ini merupakan pijakan penting dalam upaya mengaplikasikan berbagai prinsip hak asasi manusia dalam operasi korporasi, yang dimasa mendatang diharapkan dapat menjadi instrumen yang mengikat bagi kerja-kerja mereka—korporasi.

Untuk pertama kalinya ELSAM berdiri sebagai sebuah Yayasan, dengan Hadimulyo sebagai ketua, Asmara Nababan menjabat sekretaris, serta Agustinus Rumansara, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Sandra Moniaga sebagai anggotanya. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an terjadi perubahan bentuk kelembagaan ELSAM dari yang semula Yayasan menjadi Perkumpulan terbatas, sampai dengan saat ini. Badan Pelaksana ELSAM untuk pertama kalinya dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Direktur Eksekutif (1993-2002), kemudian Ifdhal Kasim (2002-2005), berikutnya Agung Putri Astrid Kartika (2006-2010), selanjutnya Indriaswati Dyah Saptaningrum (2010-2015), dilanjutkan Wahyu Wagiman (2016-2020), dan saat ini Wahyudi Djafar (2021-2025).

VISI  Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI  Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.  

TUJUAN  Mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam kebijakan, legislasi dan regulasi, pelaksanaan, maupun kelembagaannya.

Badan Pengawas (2019-2024)   Badan Pengurus (2019-2024)   Anggota Perkumpulan:   Badan Pelaksana (2021-2025)

Peneliti Senior


Pelaksana