Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menggabungkan metode kerja organisasi think tank dan advokasi hak asasi manusia (HAM), dalam operasionalnya. Karakter inilah yang membuat ELSAM unik dibandingkan dengan organisasi HAM sejenis di Indonesia. ELSAM berupaya untuk terus mendorong hadirnya kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan HAM.

Saat ini ELSAM setidaknya memiliki empat kegiatan utama, yang terdiri atas: (1) studi dan produksi pengetahuan HAM untuk mendukung advokasi kebijakan;(2) pengarusutamaan HAM dalam pembentukan kebijakan;(3) advokasi hukum untuk mendorong perubahan kebijakan dan pembelaan hak korban; dan (4) penyelenggaraan berbagai pendidikan HAM.

    • Dalam penyelenggaraan studi dan produksi pengetahuan HAM, ELSAM memfokuskan diri pada topik-topik khususnya: (i) bisnis dan HAM; (ii) teknologi dan HAM, terutama terkait tata kelola internet, kebijakan konten, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan respons terhadap perkembangan terbaru teknologi; (iii) lingkungan dan HAM, dengan mendorong adopsi pendekatan berbasis hak dalam upaya-upaya keberlanjutan.
    • Dalam pengarusutamaan HAM pada proses pembentukan kebijakan, fokus ELSAM terutama pada topik: bisnis dan HAM, teknologi dan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, dan perlindungan kebebasan sipil, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, juga kebebasan berkumpul dan berorganisasi.
    • Dalam melakukan advokasi hukum, ELSAM menerapkan pendekatan litigasi strategis sebagai upaya untuk sekaligus melakukan perubahan kebijakan, dan adanya pemulihan hak-hak korban. Selain melakukan pembelaan hukum di pengadilan, terutama pengujian berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, ELSAM juga secara berkala mengirimkan amicus brief untuk kasus-kasus tertentu.
    • Dalam upaya promosi dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, ELSAM secara terus-menerus menyelenggarakan berbagai pendidikan HAM. Pendidikan ini ditujukan bagi seluruh aktor, tidak hanya para pembela HAM, tetapi juga pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, aparat penegak hukum, juga korporasi swasta. Materinya juga mencakup topik-topik khusus, seperti: bisnis dan HAM, perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan pendekatan berbasis hak dalam pengambilan kebijakan.

Selama lebih dari dua dekade ELSAM telah memberikan sejumlah kontribusi dalam mendorong adopsi dan implementasi HAM, mulai dari pengesahan berbagai konvensi internasional HAM, hingga pembentukan sejumlah undang-undang. Berbagai undang-undang yang lahir pasca-reformasi, seperti UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, ELSAM secara khusus terlibat dalam proses pembentukannya. Selanjutnya, dalam perkembangannya saat ini, ELSAM mendorong lahirnya berbagai legislasi untuk merespons kecepatan inovasi digital, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber. ELSAM juga terlibat aktif dalam penguatan kelembagaan HAM, seperti Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta upaya memastikan konsistensi pelaksanaan HAM melalui dukungan dalam optimalisasi kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dibentuk pada 14 Agustus 1993 oleh sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil yang mewakili berbagai unsur, isu, dan kelompok kepentingan. Mereka adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara (Direktur YLBHI), Asmara Nababan (JKLPK), Hadimulyo (LSAF), Sandra Yati Moniaga (Walhi), dan Agustinus Rumansara (Sekretaris INFID). Pembentukan ELSAM tak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik saat itu, masa ketika Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat terdampak. Hal ini telah mendorong para aktivis, termasuk para pendiri ELSAM, untuk terjun langsung menangani korban akibat pembangunan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, advokasi langsung terhadap korban pembangunan dirasa tak cukup, sehingga mulai muncul pemikiran untuk mengembangkan strategi lain dalam membela korban. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kegelisahan mereka—para pendiri ELSAM saat itu. Pertama, belum ada organisasi non-pemerintah (Ornop) yang fokus pada studi kebijakan yang berdampak pada hak asasi manusia (HAM); dan Kedua, belum ada Ornop yang fokus pada kegiatan pendidikan HAM untuk kelompok masyarakat korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM.

ELSAM memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai masyarakat dan negara yang demokratis dan adil serta menjunjung tinggi HAM. Sementara misinya adalah menjadi lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan HAM, termasuk hak-hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan visi dan misi tersebut, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan, dan demokrasi, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam implementasi dan pelembagaannya.

Dari pijakan itulah ELSAM bergerak mengembangkan dirinya, melakukan banyak kajian, memproduksi berbagai pengetahuan. Keseluruhannya digunakan sebagai basis advokasi ELSAM, baik di jalur kebijakan, maupun pengadilan. Dalam perjalanannya, kondisi politik telah membawa ELSAM untuk melakukan lebih banyak mengembangkan berbagai varian strategi kegiatan. Mulai dari advokasi garda depan, berhadapan langsung dengan negara, hingga menjalankan fungsi kemanusiaan, mendampingi para korban—khususnya korban pelanggaran HAM di masa lalu. Pada saat yang bersamaan ELSAM juga menjadi inisiator sekaligus pendorong lahirnya berbagai legislasi untuk mendukung sistem perlindungan HAM. Hampir seluruh kebijakan yang lahir di kala transisi, ELSAM turut terlibat dalam meramunya. Mulai dari Pengesahan Konvensi Anti-Penyiksaan, UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sampai UU Perlindungan Saksi dan Korban, sekaligus pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Reformasi membawa suasana baru kehidupan berdemokrasi, Ornop pun tumbuh bercendawan dengan fokus dan kekhususannya masing-masing. Merespon hal itu, pada perkembangannya dalam perencanaan strategis tahun 2009, ELSAM mulai membincang transformasi kelembagaan ELSAM, hendak kemana setelah lima belas tahun? Pilihan yang mengemuka, ELSAM mengembangkan dirinya sebagai pusat sumber daya hak asasi. Menyediakan berbagai kebutuhan dalam rangka advokasi kebijakan yang berbasis HAM, dari menyediakan hasil studi sampai dokumentasi proses dan implementasinya.

Pilihan pendekatan dan strategi tersebut kemudian dikerucutkan kembali dalam perencanaan strategis kelembagaan tahun 2012, dengan penekanan bahwa seluruh kerja advokasi kebijakan, haruslah berbasiskan data dan pengetahuan. Kesadaran ini tergambar dalam alur perencanaan program dan kegiatan ELSAM. Siklusnya dimulai dari studi, hasilnya kemudian menjadi dasar dalam advokasi. Hasil studi tak-boleh teronggok di meja, harus disuarakan melalui berbagai format publikasi, juga dikomunikasikan dalam forum-forum lobi ke pengambil kebijakan. Hasil studi ini pula yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dan material pendidikan HAM.

Lebih jauh, perubahan struktur politik dan kekuasaan telah memberikan warna pada model pengorganisasian dan kerja-kerja advokasi HAM yang dilakukan ELSAM dari masa ke masa. Transformasi secara periodik ini memungkinkan untuk turut menjajaki sejauh mana posisi ELSAM dalam gerakan HAM berikut kontribusi kritisnya dalam mengembangkan diskursus HAM di Indonesia. Berbagai pendekatan dan strategi advokasi yang digunakan, setidaknya telah memberikan ruang bagi lembaga untuk mengembangkan berbagai metode keterlibatan dalam mendorong perubahan kebijakan dan pembelaan korban: mulai dari produksi pengetahuan, rangkaian proses advokasi kebijakan, litigasi strategis di pengadilan, multiplikasi jaringan dan kelembagaan masyarakat sipil, hingga kemitraan yang strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidikan untuk peningkatan kapasitas jaringan.

Pada perkembangan aktualnya, isu penting yang menandai perubahan cara advokasi dan studi yang dilakukan ELSAM ini misalnya terlihat dalam isu-isu internet dan HAM, bisnis dan HAM serta keadilan transisional—yang sekaligus menjadi trademark lembaga ini. Advokasi kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, sebagai salah satu contoh, merupakan wajah baru ELSAM dalam rangka memastikan memperbaiki situasi kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan hak atas privasi di Indonesia, yang bukan sekedar etalase demokrasi yang dirintis sejak dua dekade silam. Keikutsertaan ELSAM dalam advokasi ini juga merupakan tanda bahwa ELSAM tengah mengambil peran dalam diskursus HAM yang bersilang-pandang dengan perkembangan teknologi digital yang cepat di era modern. Langkah ini juga sekaligus ingin memastikan pengembangan wajah dan wadah demokrasi di masa mendatang, yang identik dengan digitalisasi. Menempatkan HAM sebagai pendekatan sekaligus basis pengembangannya, akan menjadi kunci penting agar kemudian tidak terpuruk pada situasi seperti di masa lalu, dengan wajah baru otoritarianisme digital.

Keputusan yang secara radikal menjadi titik-balik dari apa yang pada masa lalu justru menjadi lawan dalam advokasi ELSAM, adalah keterlibatan sektor privat dalam semesta advokasi HAM yang dilakukannya hari ini. Jika momentum Peradilan Louisiana, Amerika Serikat tahun 1996 merupakan pertanda bahwa ada batas yang tegas dan ekstrem antara ELSAM dengan sektor privat, maka pasca-reformasi peluang demokratik justru muncul dari fakta bahwa dunia global mulai melihat sektor privat sebagai pengembangan kedua kewajiban HAM, selain negara. Dalam sejumlah diskusi, ELSAM mulai menyadari pentingnya keterlibatan aktor-aktor non-negara, khususnya korporasi dalam ekosistem penegakkan HAM. Oleh karenanya, dalam perkembangannya ELSAM bahkan melibatkan sektor privat dalam menyusun sebuah komitmen HAM bagi korporasi. Ini merupakan pijakan penting dalam upaya mengaplikasikan berbagai prinsip HAM dalam operasi korporasi, yang dimasa mendatang diharapkan dapat menjadi instrumen yang mengikat bagi kerja-kerja mereka—korporasi.

Secara kelembagaan, untuk pertama kalinya ELSAM berdiri sebagai sebuah Yayasan, dengan Hadimulyo sebagai ketua, Asmara Nababan menjabat sekretaris, serta Agustinus Rumansara, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Sandra Moniaga sebagai anggotanya. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an terjadi perubahan bentuk kelembagaan ELSAM dari yang semula Yayasan menjadi Perkumpulan terbatas, sampai dengan saat ini. Badan Pelaksana ELSAM untuk pertama kalinya dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Direktur Eksekutif (1993-2002), kemudian Ifdhal Kasim (2002-2005), berikutnya Agung Putri Astrid Kartika (2006-2010), selanjutnya Indriaswati Dyah Saptaningrum (2010-2015), dilanjutkan Wahyu Wagiman (2016-2020), dan saat ini Wahyudi Djafar (2021-2025).

VISI  Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI  Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.  

TUJUAN  Mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam kebijakan, legislasi dan regulasi, pelaksanaan, maupun kelembagaannya.

Badan Pengawas (2019-2024) Badan Pengurus (2019-2024) Anggota Perkumpulan: Badan Pelaksana (2021-2025)

Peneliti Senior


Pelaksana