Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pelanggaran HAM Tak Terelakkan

ELSAM, Jakarta – Agenda pembangunan ekonomi dibalik Nawacita, yang telah diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efisien. Untuk menopang pembangunan infrastruktur tersebut dibutuhkan lahan serta dana dari para investor atau korporasi.

Penekanan pada model pembangunan ekonomi seperti ini memunculkan konsekuensi yang menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan konflik. Hal tersebut terkonfirmasi dari jumlah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi, terkait sengketa agraria, meningkat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sepanjang 2014, Komnas HAM telah menerima 6527 berkas pengaduan pelanggaran HAM, yang didominasi oleh sengketa agraria.

Untuk membahas hal tersebut, ELSAM menggelar diskusi tentang Implikasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Selasa (18/08). Diskusi ini digelar untuk melihat kecenderungan potensi pelanggaran HAM yang akan terjadi ke depan, mengingat pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dari program yang dikerjakan kabinet Jokowi demi menggenjot investasi. Hadir sebagai narasumber diskusi ini yakni Sugeng Bahagijo dari INFID dan Paring Waluyo dari Desantara.

Paring Waluyo dalam diskusi ini menyampaikan, dengan trend orientasi Pemerintahan saat ini menandakan akan menyebabkan kompetisi industri di sektor semen yang sangat sengit. Proyeksi investasi hingga 2017 untuk peningkatan produksi semen sebesar 7,4 miliar USD. Sedangkan penambahan investasi terbesar dilakukan oleh Semen Indonesia sebesar 1,5 miliar USD untuk pengembangan produksi di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan Indocement akan investasi 1,1 miliar USD untuk pengembangan produksi di Jawa dan Kalimantan. Disusul PT. Semen Andalas diperkirakan menginvestasikan 550 miliar USD untuk pengembangan produksi di Sumatera. Berikutnya Holcim diperkirakan menginvestasikan 400 juta USD di Jawa Timur, dan Semen Bosowa diperkirakan akan investasi 300 juta USD untuk Jawa dan Sulawesi.

Selain pemain-pemain lawas di tambang semen, investor asing pemain baru, juga diproyeksikan akan masuk ke Indonesia. Ahui Conch Groups (China) akan investasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua. Siam Cement (Thailand) diproyeksikan akan investasi 800 juta USD, demikian juga Lafarge Perancis diproyeksikan investasi 500 juta USD.

Dampak Pabrik Semen, Tata Kelola AMDAL Harus Diperbaiki
Menurut Paring, ada beberapa dampak dari pembangunan pabrik semen yakni menimbulkan penurunan kualitas kesuburan tanah, karena penurunan kuantitas air tanah. Selain itu, juga menurunnya kualitas air karena sisa penambangan dan pengolahan limbah yang kurang baik. Polusi udara juga menjadi dampak pembangunan pabrik semen karena proses pengolahan bahan baku semen dan pengangkutan hasil bahan semen yang mengandung CO, CO2 dan SO2. Hal yang lain adalah menurunnya kualitas dan kuantitas mata pencaharian penduduk, terutama yang bersumber pada hasil pertanian. Selain itu, lahan paska produksi yang tidak kembali dipulihkan tentu menimbulkan berbagai bencana; banjir, tanah longsor.

Meminimalisir dampaik-dampak ini, bisa dilakukan misalnya dengan memperbaiki tata kelola AMDAL.

“Proses AMDAL jangan dikerjakan oleh pemilik industri atau pelakunya, harus Negara yang mengerjakan,” ujarnya.

Selain itu, Sugeng menceritakan pengalamannya ketika advokasi pembangunan waduk Kedung Ombo. Menurutnya, pengalaman advokasi Kedung Ombo dapat dijadikan ajang pembelajaran untuk advokasi mengenai implikasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kalo kita liat ke advokasi Kedung Ombo berbeda dengan sekarang karena saat itu masih era Orde Baru dan hanya satu sasarannya, yakni Kedung Ombo. Tidak seperti sekarang yang pembangunannya justru terjadi di banyak tempat. Pengalaman Kedung Ombo, advokasi bisa dibilang menang dan kalah karena meski tidak berhasil menyetop pembangunan tetapi dalam hal ini advokasi ini berhasil membuat World Bank memberi syarat ketat untuk memberi pinjaman untuk pembangunan yang berpotensi melanggar HAM,” katanya. []

Penulis: Muhammad Irwan
Editor: Ari Yurino