Presiden Jokowi Harus Dengarkan Suara Publik: Cabut UU Cipta Kerja!

Pernyataan Pers ELSAM

Presiden Jokowi Harus Dengarkan Suara Publik: Cabut UU Cipta Kerja!

Persetujuan untuk mengesahkan UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020 memicu berbagai aksi demonstrasi dari berbagai kalangan. Ratusan ribu massa terlibat dalam demontrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sejak tanggal 6 – 8 Oktober 2020 lalu. Titik-titik aksi demontrasi tersebar hampir di seluruh Indonesia.

Penangkapan terhadap demonstran oleh aparat keamanan yang disertai aksi-aksi kekerasan pun terjadi di berbagai wilayah. Ribuan orang ditangkap termasuk mengalami luka-luka. Bahkan hingga hari ini ada beberapa orang yang dianggap hilang karena tidak diketahui tempat penahanannya. Di beberapa tempat penahanan, aparat keamanan menolak untuk memberikan akses kepada orang tua dan kuasa hukum untuk menemui orang-orang yang ditahan.

Aksi penangkapan yang disertai kekerasan ini tidak dapat dilepaskan dari Surat Telegram yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tanggal 2 Oktober 2020. Surat telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 ini berisi sejumlah perintah untuk antisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan RUU Cipta Kerja. Surat telegram ini menjadi dasar untuk melarang aksi-aksi unjuk rasa dan mogok kerja untuk menolak RUU Cipta Kerja di masa pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Namun, hal ini menjadi aneh karena perhelatan Pilkada 2020 direncanakan tetap berjalan meskipun situasi Covid-19 belum menunjukkan titik terang.

Sayangnya, aksi represif yang ditunjukkan Polri di berbagai wilayah tersebut seakan didukung oleh pemerintah. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan sikapnya pada tanggal 8 Oktober 2002, yang salah satunya menyatakan pemerintah akan bersikap tegas terhadap aksi-aksi demonstrasi yang berujung bentrok. Dalam poin keempat, beberapa tindakan demonstran dinyatakan sebagai “tindakan yang tidak sensitif” dengan upaya penanggulangan Covid-19 dan kondisi resesi ekonomi. Pernyataan ini menjadi kontradiktif dengan keputusan Pemerintah dan DPR RI untuk tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 yang potensi destruktifnya lebih besar terhadap upaya pencegahan infeksi Covid-19. Di saat rakyat dinilai tidak sensitif, rakyat sudah menentang penyelenggaraan Pilkada 2020 lebih dahulu.

Berkaca kembali pada demonstrasi 8 Oktober 2020, prakondisi yang harus dipahami adalah aksi-aksi demonstrasi ini dipicu oleh sikap Pemerintah dan DPR RI yang mengabaikan suara aspirasi masyarakat untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah dengan menggunakan aparat keamanan hingga menyebabkan aksi-aksi represif terhadap massa demonstran menunjukkan pemerintah sudah melakukan pelanggaran HAM. Beberapa pelanggaran yang dapat diidentifikasi ELSAM ialah hak atas rasa aman (demonstran harus menghadapi serangan fisik dari aparat, serta demonstran yang ditangkap tidak diperkenankan untuk menemui kuasa hukum dari sejumlah organisasi), hak atas kesehatan (demonstran dilempari gas air mata tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan), dan hak atas informasi (beberapa jurnalis ditangkap saat bertugas di lokasi demonstrasi).

Satu hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dan DPR RI, demonstrasi yang dilakukan serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia tersebut menunjukkan bahwa aksi-aksi tersebut dilakukan bukan untuk mendukung kekerasan. Ini adalah ekspresi atau pernyataan dari publik bahwa Pemerintah perlu belajar bahasa lain, selain bahasa Undang-Undang. Buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, kelompok perempuan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil ini mewakili suara publik. Publik ini punya suara. Punya keresahan. Punya hidup yang tak ditanggung aneka tunjangan selayaknya anggota parlemen. Inilah bahasa-bahasa “jelata” yang tidak dipahami oleh Penguasa Republik saat ini. Karena itulah mereka turun ke jalanan. Meminta Pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menuntut agar:

  1. Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menunda dan atau menghapuskan keberlakuan UU Cipta Kerja;
  2. DPR RI dan Presiden Jokowi menjadikan aspirasi masyarakat Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk menganulir proses dan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja;
  3. Presiden Jokowi memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menghentikan aksi-aksi penangkapan yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh Polri terhadap massa demonstran;
  4. Kepolisian Republik Indonesia harus memberikan akses kepada kuasa hukum untuk mendampingi massa demonstran yang ditangkap dan ditahan;
  5. Komnas HAM mengusut dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Polri dalam menangani aksi-aksi demonstrasi;

Jakarta, 12 Oktober 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi); Ari Yurino, Vita Yudhani (Staff Advokasi HAM) di 081213708265