Presiden Harus Membentuk Tim Investigasi Pembunuhan Pendeta Yeremia

Pernyataan Pers ELSAM
Presiden Harus Membentuk Tim Investigasi Pembunuhan Pendeta Yeremia

Presiden harus membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan pendeta Yeremia Zanambani yang tewas di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Pendeta Yeremia Zanambani, Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Hitadipa di Intan Jaya, tewas ditembak pada Sabtu sore, 19 September 2020 pukul 18.00 WIB.

Peristiwa yang dialami pendeta Yeremia menambah daftar kasus kekerasan terhadap Orang Asli Papua yang terus berulang dan tidak ada penyelesaian sama sekali. Kasus serupa pernah terjadi terhadap pembunuhan Pendeta Elisa Tabuni pada 16 Agustus 2004 di Puncak Jaya. Kemudian, Pendeta Gimin Narigi yang juga tewas tertembak di wilayah Mapenduma pada 18 Desember 2018.

Investigasi terhadap kasus penembakan yang dialami pendeta Yeremia harus dilakukan dalam kerangka pengungkapan peristiwa yang diduga sebagai unlawful killings. Investigasi harus ditujukan mengungkap fakta peristiwa dan pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab dalam pembunuhan terhadap pendeta Yeremia.

Upaya pengungkapan dan investigasi harus dilakukan secara terbuka, imparsial, melibatkan orang-orang- ahli hukum dan hak asasi manusia yang independen dan memiliki pengalaman, semaksimal mungkin melibatkan/ mengakomodasi kalangan gereja/aktivis hak asasi manusia di Papua. Komposisi Tim investigasi sangat memengaruhi hasil dan penerimaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua atas temuan-temuan yang dihasilkan tim investigasi.

Jika investigasi tidak serius dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Pendeta dimata masyarakat Papua memiliki peran yang sentral dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Begitu banyak relasi dan hubungan emosional antara masyarakat Papua dengan pendeta yang bukan hanya sekedar ikatan keagamaan bahkan sudah masuk dalam adat dan sosial.

Tim investigasi yang dibentuk oleh Presiden harus dapat mengidentifikasi saksi-saksi dan atau korban yang terkait dengan peristiwa. Karena ada juga dugaan pengusiran penduduk, yang mengungsi ke kampung-kampung yang lain. Sehingga, ada kewajiban Pemerintah untuk melindungi saksi-saksi dan atau masyarakat yang sempat mengungsi ke kampung-kampung sekitar Hitadipa.

Selain membentuk Tim Investigasi, Presiden juga harus berupaya menyiapkan dan memfasilitasi pemulihan hak-hak saksi dan atau korban yang berasal dari wilayah Hitadipa yang mengungsi.

Oleh karena itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan agar:

  1. Presiden segera membentuk Tim Investigasi untuk mengetahui latar belakang peristiwa dan mengungkap pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku penembakan, yang kemudian hasilnya diproses secara hukum di Pengadilan;
  2. Presiden menyiapkan skema pemulihan bagi saksi-saksi dan atau korban yang terdampak dalam peristiwa penembakan pendeta Yeremia.

Jakarta, 30 September 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Achmad Fanani Rosyidi (Staf Advokasi HAM) di telepon: 081213708265