Potret Kebijakan Pemerintah di Tanah Papua Selama 46 Tahun Terakhir

ELSAM, Jakarta – Pemerintah perlu mengubah kebijakan pembangunan yang menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek. Hal ini mengemuka dalam peluncuran hasil penelitian dan diskusi bertajuk “Dari Dekolonialisasi ke Marjinalisasi: Potret Kebijakan Pemerintah di Tanah Papua selama 46 Tahun Terakhir,” yang digelar ELSAM di Jakarta, pada Kamis (17/12).

Dalam paparannya, koordinator penelitian isu di Papua ini, Budi Hernawan mengungkapkan penelitian ELSAM tersebut difokuskan pada tiga isu, yakni perubahan demografi di Papua akibat kebijakan pembangunan, degradasi lingkungan serta militerisasi. Dari penelitian tersebut, tambahnya, beberapa rekomendasi terkait ketiga isu itu dimunculkan oleh ELSAM.

Menurut Koordinator Informasi dan Dokumentasi ELSAM Ari Yurino, program transmigrasi ke Papua terbukti memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat asli Papua. Akibat program transmigrasi dan pembangunan yang tidak merata telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pendatang ke tanah Papua serta memunculkan konflik horizontal antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Papua. Untuk itu, menurutnya, program transmigrasi harus dihentikan dan melakukan evaluasi kebijakan transmigrasi yang dilakukan selama ini.

“Sebagai alternatif solusi pengembangan daerah, pemerintah pusat harus memfasilitasi program kerja sama antar daerah untuk memperkuat pemerintah daerah sehingga mampu mengupayakan pembangunan mandiri,” ujarnya. Salah satu rekomendasi untuk pemerintah daerah, tambahnya, juga harus menyusun Perdasi dan Perdasus yang mendorong asimilasi penduduk migran ke dalam budaya Papua melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Sementara untuk isu degradasi lingkungan, Staf Program ELSAM Kania Mezariani mengungkapkan pentingnya pemerintah pusat untuk melakukan audit lingkungan terhadap semua proyek-proyek berskala nasional di Papua, khususnya perkebunan dan pertambangan. Menurutnya kedua sektor industri ini kerap kali menjadi sumber konflik di tingkat lokal maupun nasional. “Untuk itu pemerintah pusat harus menitikberatkan fokus pembangunan ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah menetapkan tata ruang di provinsi Papua dan Papua Barat guna menjamin ruang hidup orang asli Papua, khususnya penguasaan hutan adat dan tanah-tanah adat.

Sedangkan Koordinator Penguatan Kapasitas Pekerja HAM ELSAM, Mike Verawati memaparkan pentingnya menghidupkan kembali polisi komunitas di Papua. “Di Jawa, pola tersebut diterapkan. Dulu pernah dijalankan polisi komunitas, termasuk dengan bantuan dari kepolisian Belanda dan Selandia Baru yang cukup berhasil. Itu harus dijalankan kembali. Aparat pemerintah yang ditugaskan di Papua juga harus mendapat pembekalan soal antropologi agar memahami dan menggunakan pendekatan sesuai karakter Papua,” ujarnya.

Selain itu, Mike juga meminta pemerintah pusat untuk menghentikan perluasan kewenangan kepada TNI di luar peran pertahanan yang sudah diatur oleh UU No 34/2002 tentang TNI.

ELSAM, menurut Budi Hernawan, juga mendorong Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan berkas-berkas kasus pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, Budi juga menambahkan agar pemerintah daerah segera membentuk perangkat perlindungan HAM, khususnya Komisi HAM Daerah, Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dan Papua Barat, seperti diamanatkan oleh UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus.[]

Penulis: Ari Yurino

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *