Potensi Diskriminasi dalam Pengembangan Sistem Identitas Digital

ELSAM, JAKARTA—Sistem identitas digital menjanjikan banyak manfaat sehingga mendorong banyak negara di dunia untuk mengembangkannya.

Beberapa negara yang telah mengembangkan sistem identitas digital secara serius antara lain adalah India, Estonia, Australia, Amerika Serikat. Pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan berbagai bentuk layanan baik yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta.

Sistem identitas digital terbukti memudahkan banyak lembaga untuk mengenali dan memverifikasi orang yang akan diberikan palayanan. Namun demikian, digitalisasi identitas warga negara sesungguhnya mengekspos data pribadi dan dengan demikian meningkatkan kerentanan mereka. Tidak hanya itu, pemrosesan data pribadi untuk keperluan pengembangan sistem identitas digital juga rentan pada diskriminasi.

Hal tersebut terungkap dalam webinar Identitas Digital di Indonesia: Mengakhiri atau Melanggengkan Diskriminasi? yang digelar ELSAM pada Jumat (4/12) lalu. Hadir dalam webinar Sandra Moniaga (Komnas HAM), Sri Wiyanti Eddyono (UGM), Meutia Aulia (PUSKAPA UI), dan Miftah Fadhli (ELSAM) sebagai pembicara.

Dalam paparannya, Miftah Fadhli, peneliti ELSAM, mengatakan bahwa digitalisasi identitas menimbulkan sejumlah risiko baik terhadap orang, maupun dari sisi teknologi dan sisi pemrosesan identitasnya.

“Di masa lalu dan saat ini, kita harus akui, punya pengalaman dengan praktik-praktik diskriminasi berdasarkan identitas. Di masa depan, dengan semakin meningkatnya kemampuan negara untuk memanfaatkan teknologi pemrosesan data, bukan tidak mungkin terdapat bentuk-bentuk baru diskriminasi,” ujarnya.

Lebih lajut Fadhli mengatakan prinsip-prinsip yang universal dalam pengembangan sistem identitas digital perlu dibangun, utamanya untuk mendorong kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centric). Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip privasi, keamanan, tata kelola, inklusivitas, dan akuntabilitas.

Pengelolaan dan pemanfaatan identitas digital terus berkembang. Sri Wiyanti Eddyono mengatakan, negara juga berperan besar dalam pengelolaan ini.

“Hari ini, identitas digital yang awalnya hanya digunakan untuk transaksi ekonomi, yang relasinya privat, telah berkembang menjadi sebuah bank data yang dikelola oleh negara,” ujarnya.

Sri Wiyanti menambahkan, perkembangan semacam ini melahirkan sejumlah tantangan, khususnya bagi perempuan. Identitas digital telah mendorong munculnya sejumlah tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di dunia maya. Salah satu sebabnya kata Sri Wiyanti dikarenakan belum adanya kebijakan yang mengatur pemanfaatan data pribadi oleh pihak lain.

Tantangan lain dalam pengembangan identitas nasional diungkap oleh Sandra Moniaga. Ini tidak terkait dengan ancaman terhadap privasi melainkan diskriminasi. Hingga saat ini menurut Sandra banyak kelompok masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan kartu identitas resmi. Salah satu kelompok tersebut adalah masyarakat adat.

“Misalnya, komunitas orang Rimba yang cenderung hidup berpindah-pindah, membuat mereka kesulitan mengakses identitas resmi karena pola hidup mereka belum dapat diakomodir oleh sistem administrasi kependudukan nasional,” ungkap Sandra.

Pada kesempatan yang sama, Meutia Aulia mengungkapkan bahwa pengembangan sistem identitas di berbagai negara masih menunjukkan berbagai kelemahan dan malah mengancam kebebasan sipil.

“Bentuk identitas digital yang saat ini digunakan, misalnya, adalah teknologi pengenalan wajah yang menimbulkan berbagai risiko mulai dari risiko pelanggaran privasi, kebebasan berbicara dan berpendapat, hingga ketidakakuratan dalam proses identifikasi digital.”

Miftah Fadhli

 Catatan: serial webinar tentang identitas digital dapat diikuti di Youtube Perkumpulan ELSAM