Sidang Gafatar Aceh: Polresta Banda Aceh Harus Sigap dan Tegas dalam Pengamanan Sidang GAFATAR

Selasa, 26 Mei 2015 Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh membuka sidang ke-9 perkara dugaan tindak pidana penodaan agama oleh Pengurus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Terdakwa berlangsung rusuh. Pengadilan diduduki oleh ratusan massa.

Perkara ini bermula pada 7 Januari 2015, warga sekitar Desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar menggerebek kantor GAFATAR. Penggrebekan dilakukan karena warga menduga GAFATAR menyebarkan aliran Millata Abraham. Padahal, GAFATAR merupakan organisasi sosial kemasyarakatan bersifat nasional tanpa mengatasnamakan agama manapun. Karena penggerebekan tersebut, Kepolisian setempat kemudian mengamankan anggota dan pengurus GAFATAR, lalu menetapkan enam orang pengurus GAFATAR sebagai Tersangka (Tsk) dugaan tindak pidana Penodaan Agama. Mereka adalah ketua DPD Gafatar Aceh T. Abdul Fatah; ketua Gafatar Kota Banda Aceh Muhammad Althaf Mauloyul Islam; Wakil Ketua Gafatar Aceh Musliadi; Kabid Informasi Gafatar Aceh; Sekretaris Gafatar Aceh Ayu Ariestiana; dan, Ridha Hidayat.

Proses hukum atas perkara ini syarat tekanan atau intimidasi terhadap Terdakwa, saksi fakta dan ahli, bahkan PH Terdakwa. Pada tiap persidangan, PN Banda Aceh selalu diduduki oleh massa pengunjung. Pengunjung tidak menghormati etika persidangan.  Sorakan-sorakan, celetukan-celetukan provokatif kerap mengiringi jalannya persidangan sejak sidang pertama sampai dengan sidang ke-9 ini. Bahkan pada sidang ke-9, saat Ahli Teologi Prof. DR. Yusni Sabi, M.A dihadirkan oleh PH Terdakwa selesai memberikan keterangan di ruang sidang, beberapa pengunjung menyerangnya. Fatalnya, tidak ada tindakan pengamanan yang dilakukan aparat polisi yang berjaga. Situasi ini jelas mencerminkankan tiadanya penghormatan terhadap kewibawaan proses persidangan.

Massa yang berjumlah sekitar 100 s.d. 200 orang tersebut terdiri dari berbagai latar belakang, misalnya mahasiswa. Mirisnya, banyak pula Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh yang notabene sedang dalam jam kerja berada dalam barisan yang menduduki PN tersebut.

Institusi Pengadilan merupakan benteng terakhir bagi minoritas korban yang dihadapkan pada hukum. Namun, menurut hasil monitoring peradilan perkara-perkara berdimensi agama atau keyakinan yang dilakukan oleh ELSAM dan lembaga jaringan ELSAM, Pengadilan belum mampu memenuhi harapan tersebut. Berdasarkan temuan ELSAM, pada tiap-tiap perkara berdimensi agama atau keyakinan, massa selalu menduduki ruang sidang dan pengadilan. Situasi tersebut sangat mempengaruhi tugas-tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara berdimensi agama atau keyakinan, sekaligus mengancam keamanan dan keselamatan para hakim. Hal ini juga terjadi dalam sidang-sidang perkara yang manarik perhatian publik.

Untuk itu, dalam hal ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai representasi masyarakat yang melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan ini menuntut tegas terhadap penegak hukum :

  1. Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, untuk sigap dan tegas dalam melakukan pengamanan terhadap jalannya proses persidangan kasus dugaan tindak pidana penodaan agama Pengurus GAFATAR di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ;
    1. Menyiapkan personil yang sebanding dengan jumlah massa;
    2. Kesigapan dalam menangani kericuhan yang muncul dalam persidangan;
  2. Majelis hakim pemeriksa perkara GAFATAR untuk memeriksa perkara secara utuh, tanpa terpengaruh tekanan-tekanan yang ada. Majelis Hakim juga harus menggunakan perspekstif hak asasi manusia dalam memeriksa perkara ini ;
  3. Mahkamah Agung RI untuk membangun sistem/jaminan keamanan di dalam persidangan bagi Majelis Hakim, para pihak, dan fasilitas gedung. Karena pada tiap-tiap perkara berdimensi agama atau keyakinan, massa selalu menduduki ruang sidang dan pengadilan. Situasi tersebut sangat mempengaruhi tugas-tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara berdimensi agama atau keyakinan, sekaligus mengancam keamanan dan keselamatan para hakim. Hal ini juga terjadi dalam sidang-sidang perkara yang manarik perhatian publik

Jakarta, 29 Mei 2015

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

 

Kontak Person :

Adiani Viviana, SH., Program Officer Isu Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 087873108307
Muhammad Al Myzaan, SH., Peneliti 087808363322