Politik Agraria Dalam Kubangan Konflik Kelapa Sawit

ELSAM, Bogor- Masih ada koloinalisme gaya baru dengan liberasi dan kapitalisme di sektor agrarian yang menyebabkan kondisi politik agrarian tidak sepenuhya membaik. Kondisi ketimpangan struktur masih sangat nyata, terutama mengenai penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah antara pengusaha dengan unit ruah tangga petani kecil. Situasi ini diperburuk dengan adanya dualisme pengaturan pertanahan di Indonesia serta sektoralisme peraturan dan perundang-undangan yang  bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi induk agrarian, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Menyikapi situasi tersebut, ELSAM mengadakan seri pertama Pelatihan PULIH (Plantation Issue in Utilizing Local Communities to Integrate Human Rights) bagi masyarakat lokal, buruh, petani dan perempuan pada 21-24 Februari 2017 di Bogor. Dalam pembukaannya, diadakan kuliah umum mengenai dengan tema diskusi “Mengapa Harus Sawit?” yang membahas mengenai tantangan politik agraria dan potensi konflik. Diskusi tersebut menghadirkan Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria yang memaparkan situasi perampasan tanah dan kriminalisasi petani. Sedangkan Achmad Surambo dari Sawit Watch menyampaikan materi terkait dinamika masyarakat dan konflik perkebunan kelapa sawit.

Dalam diskusi tersebut dijelaskan bagaimana situasi ketimpangan struktur agrarian terkait penguasaan tanah antara unit pengusaha skala besar dan unit rumah tangga petani skala kecil menjadi potensi terjadinya konflik. Data Sawit Watch tahun 2013 menunjukan, dari 13,5 juta hektar lahan perkebunan sawit, 65% nya dikuasai perusahaan perkebunan, termasuk perusahaan negara. Angka yang cukup besar tersebut tidak seutuhnya memberikan kesejahteraan bagi petani skala kecil.

Selain itu, jika dilihat dari alur konflik di Perkebunan Kelapa Sawit, konversi hutan menjadi titik muasal konflik. Ketimpangan kepemilikan dan model pengeloalaan hutan yang menguntungkan korporasi juga memperburuk keadaan. Meski telah diakui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35, posisi hutan adat yang masih menjadi polemik. Pasalnya regulasi tersebut juga berpotensi memperbesar peluang konflik lanjutan yang semakin kompleks.

“Dalam Laporan Akhir Tahun KPA Tahun 2016 menunjukan bahwa sektor perkebun menempati urutan pertama konflik terluas yakni 601,680.57 ha. Jumlah total luasan konflik agraria sekitar sembilan belas kali kali luas Jakarta, tiga kali luas Pulau Bali,” ujar Dewi dalam diskusi tersebut.

Konflik agraria struktural yang bersifat kronis, meluas dan multidimensi yakni menyangkut dimensi sosial, ekonomi, politik dan hukum. Konflik tersebut juga datang bersama deagrarianisasi atau situasi dimana lahan pertanian lenyap akibat perampasan tanah, penggusuran dan konversi lahan pertanian ke non pertanian. Selain itu, konflik juga disebabkan kerusakan ekologis lahan yang menyebabkan adanya perebutan pemenuhan sumber daya.

Diskusi tersebut menjelaskan bagaimana posisi konflik agraria dalam kubangan masalah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sesuai data Kementerian Perdagangan tahun 2012, posisi perkebunan kelapa sawit menyumbang devisa negara sebesar 21 Miliar USD, setara dengan 13,7% dari ekspor non-migas Indonesia, dengan besaran mencapai USD 153 miliar. Posisi strategis dalam pemasukan tersebut berbanding lurus dengan jumlah buruh sawit yakni sebesar 10,4 juta.

Situasi ini yang kemudian menyebabkan pemerintah tetap mempertahankan bisnis sawit, meskipun menimbulkan sejumlah konflik masyarakat yang berkepanjangan. Dalam tatanan regulasi pun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah mengingat adanya dualisme regulasi yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia serta sektoralisme peraturan dan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, TAP MPR IX/2001 dan UUPA. Kekacauan regulasi juga berulang ditingkat lebih teknis karena lahir sejumlah kebijakan pemerintah mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber agrarian yang melanggar mandate konstitusi karena tidak mengamalkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kubangan konflik tersebut kemudian menjadi gambaran utama pelatihan PULIH yang diikuti oleh 19 pegiat agraria dari dari Sabang dan Merauke. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari pelatihan bagi masyarakat yang berjuang  dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks perkebunan kelapa sawit.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Editor Lintang Setianti