Polda Jawa Timur Harus Usut Kekerasan Anggotanya Terhadap Massa Aksi Penolak Relokasi Saluran Irigasi PT. IMASCO

Pernyataan Pers ELSAM

Polda Jawa Timur Harus Usut Kekerasan Anggotanya Terhadap Massa Aksi Penolak Relokasi Saluran Irigasi PT. IMASCO

Pada Senin 9 Maret 2020, sekitar pukul 14:00 WIB, sejumlah aparat dari kesatuan kepolisian Resort Jember (Polres Jember) mendorong, memukul, dan menendang menendang massa aksi yang terdiri dari ratusan Petani Puger dan Kader PMII Jember yang menolak relokasi saluran irigasi oleh PT IMASCO di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Akibatnya, 6 orang dibawa ke rumah sakit dan puluhan massa aksi mengalami luka-luka. Dari 6 orang tersebut, 4 orang dibawa ke Rumah Sakit Jember Klinik dan 6 orang dibawa ke Rumah Sakit Kaliwates

Kejadian bermula setelah massa aksi melakukan demonstrasi dan longmarch di dua tempat sejak pagi, tepatnya depan kantor Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga & Sumber Daya Air dan Gedung DPRD Jember. Di kantor Dinas PU, tim negosiator perwakilan dari massa aksi menyodorkan pakta integritas kepada Kepala Dinas PU, Yessiana Arrifa, sempat ditolak, sampai akhirnya ia menandatanginya. Sebelumnya, pihak dinas menyodorkan surat teguran No 610/195/35.09.312/2020 tertanggal 19 Februari 2020 kepada PT IMASCO agar relokasi segera dikembalikan ke tempat semula, tapi tidak diindahkan oleh PT IMASCO.

Setelah dari dua tempat tersebut, massa aksi bergerak ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, berdemonstrasi di depan Kantor Pemkab dan ingin menemui Bupati. Namun, hanya perwakilan yang menemui massa aksi dan menyatakan bahwa Bupati tidak ada di tempat, padahal ada informasi bahwa Bupati ada di dalam kantor Pemkab. Mengetahui hal tersebut, massa aksi kemudian memutuskan untuk menyegel kantor Pemkab. Ketika akan menyegel terjadi aksi dorong oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi hingga terjadi tindakan kekerasan oleh pihak Kepolisian.

ELSAM mengecam tindakan kekerasan dan penanganan aksi massa dengan cara-cara represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Jember terhadap massa aksi penolak  relokasi saluran irigasi oleh PT. IMASCO. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia sesuai dengan Konsitusi RI dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berpendapat dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepada massa aksi juga melanggar peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Perkap no. 9 tahun 2008 Pasal 3 b, pasal 23 (4) dan pasal 24 e yang mengatur tentang pentingnya perlindungan HAM dalam penanganan penyampaian pendapat di muka umum. Mencermati peristiwa tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak:

  1. Kepolisian Daerah Jawa Timur harus menindak tegas para pelaku dari anggotanya yang melakukan kekerasan;
  2. Bupati Kabupaten Jember harus tegas menginstruksikan untuk segera menghentikan pembangunan saluran irigasi PT IMASCO;
  3. Bupati Jember harus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam segala proses pembangunannya;
  4. PT IMASCO harus mematuhi surat teguran dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air No 610/195/35.09.312/2020 tertanggal 19 Februari 2020 kepada PT IMASCO agar relokasi saluran irigasi segera dikembalikan ke tempat semula.
  5. Komnas HAM harus melakukan penyelidikan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian;
  6. Kompolnas harus melakukan penyelidikan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedur dalam penangangan demonstrasi.

 

Jakarta, Selasa 10 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Wahyu Wagiman, SH., MH.
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: +628121996984 ; atau Achmad Fanani Rosyidi (staff Advokasi HAM), telepon: +6285755333657.