Pidana Terhadap Bongku Adalah Ketidakcermatan Hakim Membaca Hukum

Pernyataan Pers ELSAM

Pidana Terhadap Bongku Adalah Ketidakcermatan Hakim Membaca Hukum

Senin, 18 Mei 2020 Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda 200 Juta rupiah kepada Bongku bin alm Jelodan. Endah Karmila Dewi, Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bongku terbukti secara sah dan meyakinkan melalukan tindak pidana melakukan pengerusakan hutan, yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal. Suku Sakai adalah salah satu suku adat dari sekian banyak suku yang ada di Provinsi Riau. Keseharian Bongku adalah bertani tradisional, untuk menghidupi keluarganya bertanam Ubi Kayu, Ubi Menggalo (Ubi Racun) yang dapat diolah menjadi Menggalo Mersik salah satu makanan tradisional masyarakat adat Sakai. Perkara ini berawal karena Bongku menggarap lahan yang merupakan tanah ulayatnya yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis. Pada Minggu, 3 November 2019 Bongku ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis.  

Menurut Tim Kuasa Hukum Bongku dari LBH Pekanbaru, putusan hakim tidak mempertimbangkan hal penting dalam memutus perkara Pidana Perusakan Hutan: 1) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan secara utuh; 2) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan pembentukan UU P3H; 3) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Perkara serupa; 4) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Penyelesaian sengketa antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Adat Sakai; dan 5) Majelis hakim tidak mempertimbangkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat Suku Sakai Pada Perkara Pidana No: 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls dimana Bongku dianggap melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU P3H. Komentar tertulis ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut.

Melihat Putusan dan pertimbangan yang diberikan majelis Hakim, kami menyatakan bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam membaca isi dari UU P3H, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c UU P3H ini merupakan ketentuan Pidana dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU P3H yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Dalam membaca Pasal ini, Hakim seharusnya bisa melihat dulu bahwa Pasal 12 masuk dalam Bagian Kedua – Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dari UU P3H, artinya Hakim atau Penegak Hukum lain harus juga membaca Pasal sebelumnya untuk menilai bahwa suatu perbuatan apakah Perusakan hutan atau bukan. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 11 ayat (1) UU P3H, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.”

Untuk melihat arti dari terorganisasi, maka kembali pada pengertian yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sendiri, yang berbunyi:

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil mengkonstruksikan perbuatan Bongku sebagai perbuatan yang terorganisasi. Selanjutnya, dalam tindakan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk tujuan komersil sebagaimana yang dilakukan oleh Bongku bin (alm) Jelodan merupakan suatu perbuatan yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas bahkan harus dilindungi oleh hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah secara tegas menyebutkan “ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”.

Tujuan disahkannya UU P3H sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang dari undang-undang tersebut adalah karena pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara dan rusaknya lingkungan hidup. Selain itu juga dalam rangka mencegah dan memberantas perusakan hutan sebagai kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Kasus Bongku Bongku Bin Jelodan (Alm) yang hanya menebang 20 pohon untuk menanam ketela tentu tidak masuk dalam deskripsi yang dimaksud tujuan UU P3H.

Berdasarkan hal tersebut menyatakan ELSAM:

Jakarta, 19 Mei 2020

  1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara No: 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls tidak memiliki rasa keadilan dan tidak melindungi hak-hak masyarakat adat;
  2. Apabila Bongku mengajukan Banding, maka Majelis Hakim tingkat Banding harus menganulir Putusan di tingkat Pertama dan membebaskan Bongku;
  3. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk tujuan komersil sebagaimana yang dilakukan oleh Bongku bin (alm) Jelodan merupakan suatu tindakan yang harus dilindungi oleh hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah secara tegas menyebutkan “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984; atau Sekar Banjaran Aji (Peneliti), telepon: +6281287769880