Persoalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Papua bukan Hukum, Tapi Komitmen Politik

ELSAM, Jakarta—Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua tak kunjung tuntas. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menyelesaikannya pada 2014 islam, tapi hingga kini prosesnya masih berjalan di tempat.

Berangkat dari situasi tersebut ELSAM mempertemukan Direktur HAM Berat Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Yuspar, Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam, Sekretaris II Dewan Adat Papua John NR Gobai, dan  Direktur SKPKC Fransiskan Papua Yuliana Langowuyo dalam diskusi bertema ‘Masa Depan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua’, Kamis (18/6) lalu.

Dalam diskusi yang dipandu Peneliti ELSAM Achmad Fanani Rosyidi itu John Gobai mengatakan, mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat di sana terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Ia mengambil contoh Kejagung yang dua kali mengembalikan berkas penyelidikan peristiwa Paniai ke Komnas HAM.

“Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak. Masyarakat Papua lama-lama tidak percaya penegakan HAM di Indonesia,” tegas John.

Sejumlah faktor membuat penyelesaian kasus HAM di Papua terkatung-katung. Salah satunya menurut John adalah kurangnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kewenangan Komnas HAM dalam UU tersebut menurut John harus direvisi sehingga Komnas HAM tak hanya berwenang menyelidik tapi juga menyidik. “Ketiadaan tugas dan fungsi itulah membuat kasus HAM seperti ini hanya bolak-balik antara Komnas HAM dengan kejaksaan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Yuspar mengatakan pengembalian dua kali berkas penyelidikan kasus Paniai ke Komnas HAM dikarenakan perkara tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 9 UU Pengadilan HAM.

Hasil penyelidikan Komnas HAM, kata Yuspar, belum menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Ini yang kita pelajari dari berkas itu, ada tidak kebijakan dari penguasa atau organisasi tertentu itu, ini wajib di Pasal 9. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM ternyata belum tergambar unsur sistematis dan meluas,” tegas Yuspar.

Merespons pernyataan Yuspar, Choirul Anam mengatakan penyelesaian kasus Paniai tak bisa lagi dilihat dari kacamata hukum. Pengembalian berkas penyelidikan sebanyak dua kali oleh Kejagung menurutnya sudah di luar konteks hukum.

“Jadi kalau masih minta petunjuk begitu ya, menurut saya tidak melihat soal teknis, ini soal politik penegakan hukumnya,” ucapnya.

Anam menambahkan, jika dipandang dari sudut pandang politik, Jokowi memiliki wewenang tinggi untuk memerintahkan Jaksa Agung menyelesaikan kasus Paniai. Terlebih, Jokowi pernah berjanji pada Rakyat Papua untuk menyelesaikan kasus ini dalam kunjungan kerjanya pada 2014 silam.

“Dokumen pelanggaran HAM berat Paniai ini harusnya dimaknai oleh Pak Presiden sebagai jalan lain untuk mewujudkan janji beliau terhadap masyarakat Papua yang sebenarnya sudah lima tahun lebih ini gagal untuk diwujudkan,” katanya.

Korban pelanggaran HAM di Papua hingga kini masih berharap mendapat keadilan. Namun, melihat proses penyelesaian yang tak jelas, banyak korban yang sudah tak percaya negara dapat memberikan keadilan tersebut. Demikian dikatakan Yuliana, aktivis kemanusiaan yang kerap mendampingi dan mengdavokasi korban pelanggaran HAM di Papua

Yuliana mendesak Komnas HAM memberikan penjelasan kepada publik langkah apa yang akan diambil setelah hasil penyelidikannya dikembalikan Kejagung. Menegaskan pernyataan Anam, Yuliana menganggap kunci penyenyelesaian kasus HAM saat ini adalah niat untuk melaksanan UU yang ada.

“Mau atau tidak sebenarnya pemerintah melakukan proses-proses keadilan untuk korban pelanggaran HAM. Ini soal niat baik dari pemerintah Indonesia sendiri,” tegas Yuliana.  

Diketahui, peristiwa Paniai Berdarah terjadi pada 7-8 Desember 2014. Dalam peristiwa ini empat orang kehilangan nyawa dan 21 orang lainnya mengalami luka berat akibat penganiayaan.

Komnas HAM menetapkan kasus Paniai sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat pada 3 Februari 2020. Berkas penyelidikan Paniai diserahkan Komnas HAM ke Kejagung pada 11 Februari 2020 untuk ditindaklanjuti. Namun, berkas tersebut dikembalikan Kejagung pada 19 Maret 2020 karena dinilai belum memenuhi unsur formil dan materiil.

Pada 14 April 2020, Komnas HAM kembali menyerahkan berkas tersebut ke Kejagung. Namun, untuk kedua kali Kejagung kembalikan berkas tersebut pada Mei 20 Mei 2020.

Selain Paniai, kasus pelanggaran HAM berat lain di Papua yang belum dituntaskan adalah kasus Wasior Berdarah yang terjadi pada 2001 dan Wamena Berdarah pada 2003.

Diskusi lengkap mengenai masa depan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua dapat diikuti melalui kanal Youtube Perkumpulan ELSAM https://www.youtube.com/watch?v=z3Mq9RikJ7E&t=374s.

Achmad Fanani Rosyidi