Permasalahan Hak Digital dalam Penanganan Pandemi COVID-19

ELSAM, Jakarta—Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi proses transformasi digital, termasuk di Indonesia. Aktivitas sehari-hari yang semula dijalani secara luring dipaksa berpindah menggunakan medium daring. Transformasi digital saat pademi ini menyisakan masalah yang bersinggungan dengan hak-hak digital dan inklusivitas.

Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar dalam diskusi virtual bertajuk “At the Altar of Solutionism? Digital Rights and Inclusion After the Pandemic” Selasa (13/10), mengatakan bahwa masalah terkait hak-hak digital dan inklusivitas di Indonesia setidaknya mencakup tiga hal.

Pertama, masalah akses digital; kedua, masalah yang terkait dengan perlindungan hak atas privasi, khususnya dalam praktik surveillance population; dan ketiga, problem yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Terkait akses digital, lanjut Wahyudi, masalah utamanya pada kesenjangan digital, mengingat belum meratanya infrastruktur digital di Indonesia. Hal ini membuat sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat menjangkau layanan internet.

Kesulitan mengakses internet tidak hanya berhubungan dengan infrastruktur. Sebagian masyarakat Indonesia juga masih dihadapkan dengan masalah perangkat yang layak dan mahalnya biaya paket data.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah berupaya untuk memberikan subsidi kuota paket data internet. Namun, masih ada tantangan lain, seperti problem kapasitas dalam penggunaan perangkat teknologi, khususnya mereka yang masuk kualifikasi digital immigrant, khususnya kelompok lanjut usia.

Masalah terkait hak digital berikutnya terkait dengan perlindungan hak atas privasi. Hal ini bersinggungan erat khususnya dengan pengembangan sejumlah aplikasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dengan alasan mencegah penyebaran COVID-19.

Secara umum menurut Wahyudi aplikasi yang dikembangkan tersebut belum memenuhi prinsip dan standar perlindungan data pribadi. Misalnya prinsip pembatasan pengumpulan data berdasarkan tujuan pengumpulannya (purposive limitation), pengumpulan data seminimal mungkin (data minimization), pembatasan masa penyimpanan data sesuai keperluan (storage limitation), dan akuntabilitas.

Ancaman terhadap perlindungan privasi itu makin nyata dengan belum adanya hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Hingga kini pemerintah dan DPR masih berupaya untuk menyelesaikan proses pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi.

Ketiadaan rujukan hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif menimbulkan masalah lain. Kasus kebocoran data, termasuk kebocoran data pribadi pasien COVID-19 yang terjadi baru-baru ini tidak dapat dituntaskan.

“Tidak ada penyelesaian yang tuntas atas insiden tersebut, dikarenakan rujukan hukumnya juga tidak ada.” ungkap Wahyudi.

Terakhir, permasalahan yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini tampak dengan munculnya sejumlah kasus intimidasi dan bahkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.

Beberapa pihak seperti ahli dan aktivis, diintimidasi atau dikriminalisasi, karena mengkritik penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Situasi ini kian diperparah dengan tidak adanya hukum yang memadai dan detail, terkait dengan penanganan disinformasi di Indonesia.

“Banyaknya disinformasi yang terkait dengan COVID-19, juga seringkali direspon dengan tindakan kriminalisasi,” kata Wahyudi.

Diskusi hak-hak digital dan inklusivitas ini merupakan rangkaian forum CyFy 2020, sebuah forum tahunan multi-pemangku kepentingan yang membahas tantangan terkini teknologi, keamanan, dan masyarakat. CyFy 2020 merupakan yang kelima yang diselenggarakan oleh Observer Research Foundation (ORF), sebuah lembaga think tank yang berpusat di India, dengan melibatkan kalangan industri, organisasi internasional, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.