Perlunya Akselerasi Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi: Progres dan Tantangan

Siaran Pers ELSAM

Perlunya Akselerasi Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi: Progres dan Tantangan

Pada berbagai kesempatan, baik Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemkominfo”), Johnny G. Plate maupun Meutya Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, menyampaikan komitmen keduanya untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (“RUU PDP”). Dalam perkembangannya, pada awal Desember 2019 lalu, Pemerintah dan DPR RI menetapkan RUU PDP sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Sebelumnya, RUU PDP sendiri telah terlebih dahulu masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2019, namun hingga siaran pers ini disusun pada 16 Desember 2019, Pemerintah tak kunjung menyerahkan RUU PDP ke DPR RI untuk dibahas bersama. Kekosongan regulasi perlindungan data pribadi yang secara komprehensif melindungi data pribadi warga negara ini kedepannya akan menimbulkan banyak tantangan bagi Indonesia. Khususnya mengingat praktik pengumpulan data pribadi secara masif dilakukan tidak hanya oleh entitas bisnis, namun juga oleh Pemerintah. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, praktik pengumpulan dan pemrosesan data pribadi skala besar oleh Pemerintah dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dan resiko yang tinggi.

Baru-baru ini, Kementerian Dalam Negeri menjalin kerjasama dengan PT Jelas Karya Wasantara untuk membangun sebuah platform identifikasi berdasarkan data biometrik (foto wajah). Kerjasama yang dijalin di antara keduanya meliputi akses pemanfaatan data kependudukan (Pasal 58 UU Adminduk), juga akses terhadap Foto Wajah dari Data Biometrik. Kendati pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pelayanan publik diperbolehkan oleh UU Adminduk, namun pemberian hak akses tersebut harus dilakukan secara ketat dan terbatas, dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan data pribadi (Pasal 10 (2) PP No. 40/2019). Khususnya mengingat hak akses yang diberikan adalah akses terhadap data biometrik (foto wajah) yang merupakan data pribadi yang tergolong sensitif, sehingga menuntut pemrosesan data pribadi spesifik yang memiliki mekanisme khusus dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Langkah pemerintah di berbagai negara untuk menginisiasi proses digitalisasi data kependudukan menyimpan segudang resiko. Pada September 2019 lalu misalnya, pemerintah Ekuador mengalami kebocoran data kependudukan lebih dari 20 juta warga negara Ekuador. Setelah insiden kebocoran data kependudukan ini, pemerintah Ekuador kemudian mempercepat proses pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi.

Masih terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, tantangan lainnya muncul saat Kemendagri mengumumkan rencana untuk membuat peraturan mengenai pemasangan CCTV di beberapa titik wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia. CCTV itu nantinya akan dilengkapi dengan fitur pengenal wajah atau facial recognition dan didukung dengan data kependudukan yang saat ini dikelola oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Pertama, tingkat efektifitas penggunaan CCTV untuk meningkatkan keamanan dan menekan angka kejahatan telah lama didebatkan oleh publik. Beberapa studi menggarisbawahi bahwa secara umum, penggunaan CCTV paling efektif dalam menekan angka kejahatan pencurian kendaraan atau rumah, dan hampir tidak memiliki dampak terhadap pencegahan kejahatan kekerasan seperti pembunuhan. Meskipun demikian, semakin banyak negara-negara, termasuk Indonesia, yang menggunakan narasi ‘keamanan’ sebagai alasan untuk memasang ribuan CCTV yang dilengkapi dengan program surveilans yang invasif di ruang-ruang publik. Kedua, tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, praktik pengumpulan dan pemrosesan data pribadi warga negara ini tentunya akan menimbulkan potensi penyalahgunaan yang amat besar.

Merespon situasi ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memiliki beberapa catatan rekomendasi bagi:

  1. Presiden segera mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) tentang inisiatif Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi kepada DPR, untuk memastikan RUU dibahas pada awal tahun 2020;
  2. DPR memastikan proses pembahasan yang efektif, dengan menjamin partisipasi publik dan seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan perhatian penuh pada proses pembahasan RUU ini, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi;
  3. Kemendagri, untuk mengkaji kembali baik perjanjian kerjasama terkait pemberian akses data kependudukan, maupun rancangan program CCTV, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang saat ini berlaku (PP No. 71 Tahun 2019). Khususnya jika menyangkut pengumpulan dan pengolahan data biometrik yang tergolong sebagai data sensitif. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa praktik pengumpulan data intensif seperti ini tidak melanggar hak atas privasi warga negara; dan
  4. Pemerintah, untuk senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam hal pelayanan publik yang bersinggungan dengan pengumpulan dan pemrosesan baik data pribadi yang bersifat umum maupun yang spesifik.

Jakarta, 17 Desember 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telp: 081382083993Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telp: 085711624684, atau Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759.