Perlindungan saksi dan korban: catatan atas pengalaman pengadilan HAM Adhoc kasus pelanggaran HAM berat di Timor timur

200500_BUK_PSK_Perlindungan-Saksi-dan-Korban--Catatan-atas-pengalaman-Pengadilan-HAM-ad-Hoc...Timur–Timur_CFPerlindungan saksi dan korban: catatan atas pengalaman pengadilan HAM Adhoc kasus pelanggaran HAM berat di Timor timur

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin
Penerbit : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timar-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya be bas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan’ dikatakan pengadilan ini di bawah standar. Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. Selama proses peradilan HAM ad hoc ini, ketidakhadiran saksi korban banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi korban secara maksimal, ketidakpercayaan atas jaminan keamanan terhadap saksi korban, perlakuan terhadap saksi korban saat diperiksa dan alasan-alasan lainnya sehingga saksi korban enggan diperiksa di persidangan. Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai tersebut terutama karena minimnya kehadiran saksi korban membuat tersendatnya proses pembuktian yang akhirnya akan menyulitkan hakim dalam memberikan keputusan hukum. Perlindungan terhadap saksi dan korban tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan upaya-upaya penegakan hukum lainnya. Perlindungan terhadap saksi dan korban ini akan memberikan efek yang besar terhadap proses peradilan pelanggaran HAM yang berat. Dampak yang paling nyata adalah adanya jaminan bagi saksi untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan ancaman, gangguan, intimidasi dan segala bentuk yang lainnya. Korban akan mendapatkan hak-hak yang dapat memulihkannya dalam kondisi semula sebelum hak-haknya dirampas oleh pelaku.

Untuk membaca lebih lanjut, silahkan unduh